Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Jawa Barat
- Usia
- 49 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Selly Andriany Gantina sebagai anggota Komisi VIII DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di pemerintahan daerah dan organisasi kemasyarakatan memberikan bekal yang relevan, meskipun latar belakang pendidikan formalnya kurang selaras dengan tugas di komisi tersebut. Pengalaman di DPRD Jawa Barat dan sebagai Wakil Bupati Cirebon menjadi nilai tambah.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral235 artikel
+84·146−5
—
Liputan & Sumber
158media unik
- gesuri.id17%
- ANTARA News6%
- sudut kota4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
kinerja kementerian hajipengadaan koper jemaah hajipemulangan jemaah umrahlegalisasi umrah mandiripembentukan direktorat jenderal pesantrenpanitia kerja haji 2026perundungan di Tangerang Selatanjasa nikah siri di TikTokkekerasan oknum Brimob terhadap pelajarsinergi kementerian dan lembagasanksi madrasah punglitransparansi penentuan BPIHmitigasi bibit siklon 93Spenanganan trauma SMAN 72nasib veterankebebasan berekspresikesenjangan madrasah dan sekolah umumpencabulan di pesantrenwar tiket hajipenyediaan RS haji di tiap embarkasipenanganan kekerasan anak di daycarepengalihan kuota haji regulerkebijakan pengelolaan haji dan umrahpenanganan bencanapembentukan panja haji 2026UU PPRTPemindahan Gerbong Wanita KRLHukuman untuk pelaku kejahatanBiaya HajiNikah Siri OnlineSkema 'War Tiket' HajiPelecehan DaringKearifan LokalDana Keuangan HajiPengawasan HajiArsitektur Data NasionalPetugas HajiMasa Tunggu HajiSekolah RakyatMadrasahAnak yang Berhadapan dengan HukumProgram PIPProgram BansosPeningkatan Kapasitas KeluargaTransparansi Biaya HajiKesejahteraanSarana dan PrasaranaAnggota BrimobPPDB MadrasahSatgas KebencanaanKebijakan PendidikanPelayanan HajiBiaya PernikahanBantuan untuk Korban BanjirKementerian Haji dan UmrahPelecehan seksual di UIReformasi pelayanan hajiGaji guruKhitanan massalUU Satu Data IndonesiaDitjen PesantrenKasus Daycare di JogjaPerlindungan AnakGerbong Perempuan KRLKesiapan HajiBansosKekerasan oleh oknum BrimobKekerasan seksualMitigasi HajiPBI BPJSTanggap Darurat BencanaPerubahan Rute HajiBPIHPerlindungan Jemaah UmrahVerifikasi Penerima Bantuan SosialPenyelenggaraan HajiHajiTransportasi PublikDana PKHkekerasan seksual di pondok pesantrenpenegakan hukumpenyelenggaraan ibadah hajiakuntabilitas aparatpelaksanaan ibadah hajikinerja pemerintahPersiapan Haji 2026Konflik Timur TengahKeamanan jamaah hajijaminan sosialRUU PPRTperlindungan korbanpencairan bansoskebijakan sosialhukuman berat bagi pelakulayanan jemaah hajiperlindungan jemaahfasilitas medis di tanah sucione stop service hajifungsi kementerian sosialfasilitas mediskesehatan di tanah sucipermintaan kepada pemerintahPelecehan verbalKebebasan berpendapatKeamanan sekolahHak asasi manusiaPengawasan langsung layanan jemaah haji oleh DPR RIPenurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)Jaminan kualitas pelayanan jemaah hajiPembentukan Badan Guru NasionalPerlindungan TerintegrasiKemiskinan strukturalKesejahteraan sosialPendidikanKasus bunuh diri anak akibat faktor ekonomiLayanan One Stop Service Haji 2026Evaluasi penyelenggaraan ibadah hajikurangnya petugas kesehatanterbatasnya klaim asuransipersiapan pelaksanaan haji tahun 2026rampungkan RUU PPRTpenanganan dampak bencanakejelasan jaminan sosial dalam RUU PPRTkelaparan jemaah haji di Minaevaluasi total B2Ptanggapan DPREksploitasi seksual anakRestitusi korbanKekerasan terhadap perempuanPenganiayaan perempuan CirebonKasus santri terbakar NTBPenyekapan perempuan di BandungDana hajiKenaikan biaya hajiLogistik bencanaLagu kontroversial Lalaki LangitPemulihan korbanKasus santri terbakar di NTBWar ticket hajiLogistik bencana di Indonesia TimurKeamanan jemaah umrahKontroversi lagu Lalaki LangitKasus sekap perempuan di Bandungdata bansosvaliditas data bantuan sosialanggaran haji 2027surat resmi arab sauditepat sasaran bansospenyaluran bansos melalui kopdespencegahan korupsi bansospengelolaan koperasi desakebijakan bantuan sosialhak kolektif perempuan adatRUU Masyarakat Adatpenguatan hak adatevaluasi data penerima KIPformasi timsusperlindungan sosial korban gempadata desil bermasalahpembentukan timsusgempa NTTrisiko kemiskinanbantuan sosialtanggapan pemerintahtim khusus evaluasiKebijakan Indonesia Pintarkeracunan MBGevaluasi program gizipelecehan seksualsinkronisasi RDTRRUU Reforma Agrariakonflik agrariapenataan ruangreforma agraria
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikhukumsosialInternasionalKeamanankejahatan seksualpendidikanperlindungan anakpemerintahankesehatanpelayanan publikagamakesejahteraan sosialkekerasan terhadap perempuanhajibencanareligihawanabantuan sosialanggarankorupsiekonomihak asasi manusiamasyarakat adatperempuankebijakan sosialpenanggulangan bencanabencana alamkemiskinan
—
Kontroversi & Entitas
59
Kontroversi
88
Entitas
High 25Med 27Low 5
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 7
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 36 tahun
- Aktif Sejak
- 1983
—