Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- —
—
Skor Merit
30Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial kurang meritokratis. Keterbatasan data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan evaluasi komprehensif. Tanpa informasi ini, sulit untuk menilai kesesuaian latar belakang dengan jabatan yang diemban.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif403 artikel
+194·166−43
—
Liputan & Sumber
291media unik
- Inilah.com11%
- Tempo.co7%
- detikNews4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
bansosdigitalisasi data penerima bansos (DTSEN)program Sekolah Rakyatrenovasi/bedah rumah siswapengadaan barang dan tata kelolapencegahan korupsi dan pengawasan KPKpelatihan dan rekrutmen guru Sekolah Rakyatlayanan untuk lansia dan disabilitas (MBG)BPJS PBI dan penonaktifan pesertapenebalan bantuan sosial (bansos)pemutakhiran data kemiskinan dan kerjasama dengan BPSprogram Sekolah Rakyat dan pengadaan sepatupengawasan pengadaan oleh KPKsanksi terhadap ASN yang bolostransformasi budaya kerja ASNpenggunaan kendaraan ramah lingkunganpenyaluran bansos dan penambahan KPMkolaborasi dengan platform donasi (Kitabisa)digitalisasi bansospengadaan sekolah rakyatpengadaan sepatu sekolahpengawasan dan audit KPKteguran BPK terkait perjalanan dinas ASNsanksi terhadap ASN dan pendamping PKHreaktivasi peserta BPJS PBIpenghematan anggaran kementerianpenanganan pascabencanapenguatan operator desa dan program PKHpengadaan barang dan jasasepatu siswa viralaudiensi dengan KPKaudit dan monitoringpembentukan tim khusus (timsus)transparansi anggaranpencegahan korupsipencopotan bantuan sosial karena dugaan terlibat judi onlinepengadaan sepatu sekolah rakyatsinergi program tiga juta rumahpencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsipantau dan evaluasi penerima bantuan sosialpenanggulangan pengangguran lulusan sekolah rakyatTransparansi Sekolah RakyatKetepatan sasaran program pendidikan dan bantuansekolah rakyatbantuan sosialdata tunggal DTSENpengadaan sepatuklarifikasi KPKpenyaluran bansos bencanaperan kepala desaaudiensi bupatiketerlibatan TNI dan PolriPencoretan penerima bantuan sosialPemberantasan judi onlinePengawasan penyaluran dana pemerintahabsensi pegawai negerisanksi disiplinhari pertama kerjalarangan korupsiperingatan jajaran kemensosdugaan markup sepatu sekolah rakyatinvestigasi itjenpencoretan penerima bansos karena judi onlineKontroversi sepatu sekolah rakyatNonaktifkan pejabat KemensosHarga sepatu Rp799 ribuPelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menyasar daerah 3T dengan target berjalan penuh pada tahun 2026Pelelangan 6,2 kg emas HTT oleh Kemensos untuk membantu keluarga rentanKlarifikasi dan evaluasi anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 700.000 yang diserahkan ke KPKPenerapan dan uji coba budaya kerja baru bagi ASN di lingkungan KemensosIntegrasi data DTSEN dan perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosialPenegakan disiplin pegawai, termasuk ancaman sanksi bagi 2.708 pegawai yang absen dan fenomena ASN '804'pengelolaan sekolah rakyatpendidikan masyarakatapel pagi aparatur sipil negaraPenyaluran Bantuan Sosial (Bansos) BPNT dan PKHPenyaluran bantuan untuk korban bencana alamPembangunan dan pengembangan program Sekolah RakyatPengajuan formasi guru dan tenaga kependidikanPenerapan Data Tunggal Penerima Bantuan (DTSEN)Penanganan bencana di SumatraUsulan gelar Pahlawan Nasional untuk SoehartoPenyaluran bantuan pusat untuk korban bencana alam di AcehPencoretan penerima bantuan sosial yang terindikasi judi onlineKonsolidasi, akurasi, dan digitalisasi data bantuan sosialPeringatan izin resmi untuk pembukaan donasi korban banjir di SumateraPenyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)Pematangan sistem digitalisasi bantuan sosialPenegasan kebijakan nol toleransi terhadap praktik korupsi di Kementerian SosialPengecekan kesiapan STIP Marunda untuk Sekolah Rakyat RintisanSosialisasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) baruPemberdayaan dan ajakan bangkit untuk Karang Tarunadisiplin ASNpartisipasi koperasi desaperlindungan sosial dan jaminan kesehatankorban bencanapekerja migranpemberdayaan masyarakatpendidikankerja sama dengan YLKIpenanganan masalah PBI BPJS Kesehatandonasi publik figur untuk bencanaizin pemerintah terkait donasiekspor produk kerajinan dari Bantulbansos tidak tepat sasaranKunjungan Mensos ke KPKPatuhan perizinan penggalangan dana untuk solidaritas banjir bandangDistribusi bantuan bencana dan hambatan akses di Sumatrapertemuan dengan Sekretaris Kabinetbantuan sosial PKHketepatan sasaran bantuan sosialAnti suapPenerimaan siswa baruAkses pendidikantindak lanjut temuan BPKpendaftaran Sekolah Rakyatanak pahlawan Sayuti Melikpendampingan medis dan sosialrumah untuk putera Sayuti Melikkorupsigedung Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kotapenerimaan WTPperbaikan data bansosakuntabilitas anggaranperbaikan tata kelolapenyaluran bansos lewat KDMPpemetaan talenta siswa sekolah rakyatprestasi Kemensos menerima WTPpermintaan perbaikan terus menerus oleh Gus Ipulresmian MPLS perdana Sekolah Rakyat di Sragenprogram pengenalan lingkungan sekolahpenyaluran bansos melalui koperasi merah putihverifikasi data penerima manfaatbantuan bencana banjir di Tapanuli Tengah dan Flores Timurrekrutmen guru sekolah rakyatperlindungan sosialpencegahan suap pada pendaftaran sekolah rakyatapresiasiPemkab Bandungprogram kemensos berbasis data terverifikasipermintaan mensosakuntabilitas program sosialakses pendidikan dan SDM pariwisatakunjungan resmi Mensos dan Menpar di Kabupaten Bandungklarifikasi sepatu siswa Sekolah Rakyat dan Menpar di Kabupaten Bandungklarifikasi sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viralstandarisasi kualitas pelayanan LKSpersiapan muktamar NUpesan kepada DNIKSHari Ulang Tahun ke-59 DNIKSkoordinasi program kemensosarah satupelaksanaan program sosialanti-TPPOpemberantasan perdagangan orangkolaborasi dengan Jarnaskomitmen PrabowoHari Anak Nasionalhak anakbantuan korban konflikFlores Timurimbau warga menahan dirimasukan ICWMuktamar NUPersiapan MuktamarNahdlatul Ulamapendidikan berkualitaskolaborasi antara menteri sosial dan gubernurpembangunan di Jambipengentasan kemiskinankolaborasi karang tarunaretret pengurus karang tarunaKunjungan Menteri SosialProgram Taruna Bhakti Sekolah Rakyat di GresikKolaborasi dan IntegritasPengangkatan Pejabat FungsionalAnti Korupsiantikorupsilantikan pejabatprogram Taruna Bhaktiprogram Kemensoskoordinasi programaudiensi dengan Mensosbuka pacu jalur 2026resmikan sekolah RfestivalGraha NawasenaPacu Jalur 2026pujian kepada gubernur Andi SudirmanTaruna Bhakti Nusantaraberbenah dan berprestasi ASNpengelolaan anggaranpembukaan pacu jalur 2026penyediaan lahan Sekolah Rakyatpembangunan Sekolah Rakyat permanenmotivasi ASN Kemensoskolaborasi BNN-Kemensosbansos untuk warga terdampak El Ninopembangunan bidang sosialaudiensi dengan menteri sosialbantuan bencana gempa NTTsantunan dukapendidikan anak miskintarget 400 ribu siswa 2029Dukungan Bappenas dan KemenkeuTudingan mark-up harga sepatuFitnah dan pencemaran nama baiksanksi penerima bansosmain judoltransaksi judol di kemensosverifikasi inspektoratpenyalahgunaan KTP penerima bansosjudi onlinedata lansia Pekalonganbantuan korban kebakaran Gambirkualitas data kesejahteraan sosialpengadaan barang dan jasa Kemensospembersihan data bansoskoreksi data penerima bansospenyalahgunaan KTPdugaan judol onlinebantuan sosial lansiaintegritas dan amanahmutakhirkan data bansoskonsultasi dengan KPKpegawai yang melanggar disiplinabsensi setelah lebaranpencapaian target penjangkauan sekolah rakyatpenerima bantuan sosial terindikasi judi onlineverifikasi data penerima bantuan sosialpenyalahgunaan identitas KTP lansiafluktuasi desil DTSENASN Kementerian Sosial terindikasi judi online
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturkorupsisosialpendidikandigitalisasipengadaankepegawaianpolitikadministrasipengawasanpublikkesejahteraan sosialbansosdatahukumpemerintahankontroversidisiplin aparaturbantuan sosialbencana alamkesejahteraan masyarakatteknologiperdaganganinfrastruktur kesehatananti-korupsitata kelolakebijakan sosialbencanapariwisatapelayanan publikkeagamaanorganisasikemensoshak asasi manusiakemanusiaankonflikpemberdayaanbudayaolahragakedisiplinanteknologi informasi
—
Kontroversi & Entitas
75
Kontroversi
158
Entitas
High 18Med 39Low 6
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 0
—