Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Keadilan Sejahtera
- Provinsi
- Maluku
- Usia
- 53 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Saadiyah Uluputty sebagai anggota Komisi V DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang teknik kelautan dan pengalaman di DPRD Provinsi Maluku memberikan relevansi terhadap tugas-tugas di komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Meskipun demikian, ada ruang untuk peningkatan relevansi yang lebih mendalam.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif297 artikel
+173·121−3
—
Liputan & Sumber
87media unik
- Fraksi PKS28%
- Koreri10%
- BeritaBeta9%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Penguatan BASARNAS AmbonInfrastruktur MalukuKetimpangan PendidikanTanggap Darurat BencanaKampung Nelayan MajuPengembangan PertanianRUU Daerah KepulauanEvaluasi Harga Tiket PenerbanganTiket Gratis KapalBudayaSosialisasi 4 PilarPembangunan DermagaPengembangan PerikananRUU BPIPPembibitan Cengkeh HutanBantuan Bibit PalaSekolah VokasiBantuan P2BManajemen PeternakanKesehatan HewanMCK KomunalMusyda IMM MalukuKarnaval BudayaPentas SeniAnakan CokelatAspirasi RakyatEkonomi BiruInfrastrukturRUU PPRTDaerah KepulauanKeadilan SosialBantuan PembangunanTransportasi FeriPendidikanBantuan PertanianRumah Layak HuniSanitasiAir BersihKonektivitasTanggap BencanaAPBNListrikPendidikan di Daerah KepulauanSatu Data IndonesiaEkonomi KerakyatanPembangunan desaTransportasiPerumahan layak huni (RTLH)Anggaran RAPBNPertanianDesa hutanPemulihan sosialKeselamatan transportasiHarga tiket pesawatKesiapan bandaraTransportasi lautBencana alamTiket pesawat domestikDana desaBencanaKoperasi desaTradisiKualitas pekerjaan jalanPeran pemudaPengelolaan mudikJalan rusakTabrakan keretaEvaluasi harga tiket pesawatKecelakaan lalu lintasSistem keselamatanBantuan rumahKoordinasi lintas instansiPosko mudikAkuntabilitas APBNPemulihan pascabencanaHari IbuKebutuhan bantuan rumahKetimpangan infrastrukturRuas non-tolEksploitasi pekerja rumah tanggaAnggaran 2027Jembatan Merah PutihTransportasi laut MalukuTransformasi Bandara PattimuraTragedi Bus ALS vs Truk BBMBantuan AlsintanMasalah sampahpenanganan pascabencana longsorperbaikan infrastruktur jalan nasionaloptimalisasi transportasi lautpengembangan program tol lautpembangunan wilayah kepulauan di Malukupenanganan longsorpembenahan bandara Pattimurapembahasan anggaran 2027infrastruktur provinsi Malukukenaikan harga tiket pesawattransportasi udara di wilayah kepulauankonektivitas antarwilayahbeban ekonomi masyarakatKeselamatan jalan nasionalPengawasan pemerintahPembenahan Bandara Pattimura AmbonAspirasi Warga Negeri MossoSektor Ekonomilongsorpenanganan kawasan rawan longsorBWS Malukukawasan rawan bencanapenanganan bantalan talud sungaiinfrastruktur airpengelolaan lingkunganBencana longsorPerhatian terhadap korban longsorpenanggulangan bencanabantuan kemanusiaanstatus siagapemberdayaan nelayanperubahan sosialpembangunan daerahmedia publikStabilitas panganPenanganan bencanaPerumahankeselamatan transportasi nasionalevaluasi keselamatan transportasikecelakaan transportasipengawasan infrastruktur transportasipembangunan berbasis penguatan wilayah kepulauanpenguatan wilayah kepulauanpembangunan Indonesiapemerataan pembangunandaerah terpencilApresiasi terhadap BULOG MalukuPasar TaniMilad PKS ke-24mudik Idulfitrikeamanansinyal navigasiinvestigasikeamanan penerbanganAncaman Masa Depan Generasi IndonesiaSensus Ekonomi 2026Penyebab mahalnya harga tiket pesawat domestikPembangunan infrastruktur perikananPembahasan pembangunan infrastruktur di MalukuPersiapan anggaran APBN tahun 2027Pengawalan program bantuan rumah untuk masyarakat MalukuDesakan penguatan kapasitas BMKG dan BasarnasUpaya peningkatan keselamatan rakyatkerusakan jalan di Malukupenanganan infrastrukturkeanggotaan dewannilai kemaritimankunjungan MT. An-Nisa Negeri Liangpelatihan ketangguhan tidak lahir dari zona nyamanmoratorium kebijakan dan evaluasi UU Kesehatanpenyusutan kasus pembunuhan dan perlindungan hak masyarakat adattransparansi pengelolaan aset negarakenaikan PNBP Kemensesneg bukan hanya target administratifpersiapan maju di Pilgub Maluku 2024kajian ulang kebijakan UKT di PTpanen jagung bersama petani Huametenotemuan BPKrekomendasi auditKemenkumbantuan hukumkepulauan terluarakses keadilanpemantauan infrastruktur jalaninspeksi jalan lingkarpanen jagungpetani Huametenopesan Saadiah Uluputtyperlindungan anakkekerasan seksualLGBTHari Anak Nasional 2026Program Irigasi P3-TGAIKebutuhan petani MalukuSwasembada panganpenetapan prolegnas 2025-2029prioritas 2025-2026nilai bakti perempuanketeladanan perempuanapresiasi terhadap semangat belajarprogram LCC 4 Pilarkepartisipasian pelajar Kepulauan Aruinfrastruktur berbasis masyarakatkesejahteraanpertumbuhan ekonomipelestarian budayakaderisasi partaiPUIC sebagai wadah strategis umat Islambantuan sosial alsintanTahun Baru IslamAl-Qur'an sebagai pedoman hidup keluargaDakwah dan pendidikan keluargatambang ilegaltanah adatkerusakan lingkunganhak masyarakat adatpenguatan layanan hukum di daerahserapan aspirasi jajaran Ditjenpas Malukuperkuatan sinergi dengan Komnas HAM Maluku untuk perlindungan hak masyarakat kepulauanpembukaan acara Porseni HUT Ke-81 RI Pemasyarakatan Malukuprogram PISEW 2025jalan tanioptimalisasi potensi BPBL Ambonbudidaya laut Malukupembangunan masjidhak tanah adatpengampasan tanah oleh korporasirapat dengan KemenHAMperlukan hak masyarakat adataturan hijab bagi calon kadet putripenanggulangan bencana di Sumatera BaratUU Perampasan Asetkejahatankeadilanhijabcalon kadet putriaturan hijabklarifikasipembinaan mahasiswa baruinfrastruktur irigasidana aspirasiPenghargaan Top Legislator Award 2025Konektivitas di Pulau TamKebijakan UKT4 Pilar Kebangsaandiversifikasi panganketahanan airketimpangan legalitas lahaninfrastruktur lautketahanan panganperlindungan petanirekonsiliasi sosialpengawasan lautIUU fishingpenanaman pohonpelestarian lingkungankesejahteraan petanibantuan sosialbantuan bencanaperikananpemberdayaan perempuanwarisan budaya Malukugenerasi berintegritasSertifikasi tenaga kerja konstruksiPercepatan infrastruktur di SBTPenguatan BMKG dan BasarnasKeselamatan rakyatEfisiensi anggaranKunjungan sekolah SD Kristen Nuruwe
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturekonomipendidikankeamanankesehatankebijakan publiksosialfiskaltransportasikebijakan hutankebijakan sosialkebijakan anggaranlingkunganbencana alampolitikbencanakesejahteraan sosialkeselamatan publikhak masyarakat adattransparansipemiluagrikulturakorupsihak asasi manusiakebijakan pertanianpembangunan desahak anakkebudayaanagamabudayapertanahankorporasipenanggulangan bencanapembangunan daerahprestasipertanianperikananhukumkesejahteraanHAMkeselamatananggaran
—
Kontroversi & Entitas
41
Kontroversi
135
Entitas
High 9Med 28Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 7
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 39 tahun
- Aktif Sejak
- 1980
—