Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- —
—
Skor Merit
45Kurang Meritokratis
Penilaian terhadap meritokrasi penempatan Rini Widyantini sebagai Menteri PANRB terbatas karena kurangnya data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Skor diberikan berdasarkan informasi jabatan dan lembaga saat ini, dengan asumsi relevansi minimal terhadap bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Keterbatasan data menjadi faktor utama dalam rendahnya skor.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral301 artikel
+180·118−3
—
Liputan & Sumber
169media unik
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi23%
- Kompas.com14%
- indoposco.id5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
rekrutmen CPNS 2026transformasi birokrasipengembangan SDM ASNintegritas dan pengawasan internaldigitalisasi layanan publikpengembangan IKNpenyesuaian budaya kerja ASNTransformasi digitalReformasi birokrasiKebijakan ASNPengadaan CPNS dan PPPKPelayanan publikTata kelola pemerintahanPengentasan kemiskinanPemberantasan narkobaInklusi keuanganPendidikanManajemen bencanaIbu Kota Nusantara (IKN)Work From Home (WFH) ASNLaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)Gaji PNSKomponen Cadangan (Komcad) ASNBelanja pegawaikerja fleksibel (WFH/WFA)digitalisasi pemerintahangaji tunggal ASNPPPKseleksi CPNSkedaulatan pangan dan energiperpres pemerintah digitalportal SmartASNpembukaan seleksi CPNS 2026penguatan layanan publikpenerapan kerja dari rumah (WFH)pembangunan IKNpenguatan zona integritaspenanggulangan TBCkolaborasi data satu Indonesiaseleksi CPNS 2026peningkatan kompetensi ASNprogram PPPKakuntabilitas pemerintahkolaborasi pemerintah‑akademisitransformasi budaya kerja ASNpenegakan anti‑korupsipembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kemenagkebijakan komcad bagi ASNgaji pegawai negerikebijakan pemerintahkondisi ekonomistatus guru honorerkebijakan non asnkenaikan gaji PNSsinergi pusat dan daerahpercepatan program prioritas nasionalCPNS 2026 untuk fresh graduatepeningkatan pelayanan publikprogram prioritas presidenkenyamanan ASN di IKNprogram MBGpemerintahan inklusifpenguatan SPBE dan SDMSinergi kebijakan dengan APKASIPenolakan usulan pengangkatan 630 ribu guru swasta menjadi PPPKSyarat dan kuota ASN untuk menjadi Komponen Cadangan (Komcad)Kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS sesuai Perpres 79 Tahun 2025Aturan Work From Home (WFH) bagi ASN dan larangan bekerja di kafepengangkatan guru swasta menjadi PPPKwork from home (WFH)masa purna bakti ASNpelayanan publik berbasis kebutuhan wargakesiapan IKN untuk ASNkenaikan gaji PNS 2026Rekrutmen CPNS tahun 2026Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)Dukungan riset dan inovasi untuk prioritas PresidenBirokrasi kolaboratifBirokrasi adaptifPeran Aparatur Sipil NegaraDiplomasi pemerintahanRencana pembukaan seleksi CPNS tahun 2026Pengisian 160 ribu posisi pegawai yang memasuki masa pensiunPeluang pendaftaran CPNS yang difokuskan untuk lulusan S1Kolaborasi pegawai Kementerian PANRBPelantikan Menteri PANRB periode 2024-2029Peninjauan pelayanan PPA-PPO di Polresta SidoarjoKinerja ASNFormasi CPNS 2026Penguatan Kelembagaan BasarnasSeleksi CPNS untuk Fresh GraduateAncaman terhadap PNS Bea Cukaitransisi RPJMD dan Renstrapercepatan pemerintahan digitalintegritas dan sinergi OmbudsmanASN muda sebagai motor perubahanpenyelarasan arah reformasi birokrasisinergi antar institusipemindahan ASN ke IKNsistem pengawasan MBGlantikan pejabat madya dan fungsional utamamanfaat nyataHari Lahir Pancasilafleksibilitas kerja ASNantar anak sekolahdigitalisasi bansoszona integritasanti korupsipembangunan ZIpemerintah digitalpenguatan kompetensi manajerial ASNtransparansi ASNlayanan publik primaevaluasi zona integritascapaian kinerja kementerian PANRB tahun 2025integrasi layanan BPJS dengan MPP dan portal INAkusatu data internal kementerian PANRBcapaian kinerja 2025akuntabilitas kinerjamenteri PANRBfleksibilitas kerja ASN untuk mengantar anaktransformasi digital bantuan sosiallayanan publik yang mudah dan terintegrasihasil uji coba bansos digitalneraca kebutuhan gurucapaian kinerjakementerian PANRBtahun anggaran 2025rapat kerja DPR RIintegritas ASNkinerja aparatursurat terbukakode etikcapaian kinerja Kementerian PANRBtarget 2025pengabdiansinergi dan kolaborasilayanan publik berkualitaspenerimaan CPNSpercepatan penanggulangan kemiskinanHUT KemenPAN-RBziarahpenghargaan mantan menteriprogram magang nasionalapresiasi ASN mudapendaftaran CPNS 2026Mal Pelayanan Publiklayanan terintegrasimagang nasionalpengalaman kerja negarapembinaan masyarakate-learning ASN berintegritaslima pilar integritaspengembangan sumber daya manusiakebijakan sosialFWA ASNpendekatan citizen centricprogram kerja tahun 2026strategi birokrasi berkelas duniatata PNSpengelolaan konflik kepentinganperempuan pertama dalam jabatankerjasama dengan TBIperubahan budaya kerjarekrutmen PNSpendaftaran awal 2027KomcadASNkebijakan PANRBorganisasi sederhanapengambilan keputusanlayanan publikmanajemen talentamekanisme talent scoutinglantikan PPT Madya dan PPT Pratamaanggaran dinas hematWFH ASN seminggu sekalipelayanan publik baru
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanrekruitmenbirokrasiintegritasdigitalisasiinfrastrukturReformasi BirokrasiKebijakan PublikManajemen Sumber Daya Manusia (ASN)Pemerintahan DigitalSosialPendidikanHukumManajemen BencanapolitiksdmreformasiASNCPNSPPPKakuntabilitaskorupsipelayanan publikekonomiaparat sipil negaradigitalkepegawaianpemerintahanrekrutmenketenagakerjaanlayanan publikpenanggulangan kemiskinanrekrutmen CPNSkaderkesejahteraantransformasi digitalteknologiadministrasi publikadministrasi negaraaparatur sipil negaramanajemen sumber daya manusia
—
Kontroversi & Entitas
32
Kontroversi
110
Entitas
High 4Med 21Low 7
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 0
—