Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Fraksi
Provinsi
—
Usia
56 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

50Kurang Meritokratis

Penilaian meritokrasi Refly Harun sulit dilakukan secara komprehensif karena kurangnya data riwayat pekerjaan dan organisasi. Pendidikan formal beliau sangat relevan dengan bidang hukum, namun tanpa pengalaman praktis yang terverifikasi, sulit untuk menilai kesesuaiannya dengan jabatan publik secara utuh. Skor diberikan dengan mempertimbangkan keterbatasan data yang signifikan.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Negatif463 artikel
+70·328−65
—

Liputan & Sumber

98media unik
  • Kompas.tv21%
  • SINDOnews Nasional12%
  • RCTI+8%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

ijazah Jokowikasus Roy Suryouji materi Mahkamah Konstitusirestorative justicekriminalisasiSP3 Rismonkasus ijazah JokowiSP3fitnahpelimpahan berkasujaran kebenciankontak fisikpenetapan tersangka Roy Suryowalkout audiensi Komisi Reformasi Polridinamika politik partaiperdebatan keuntungan penjualan buku White Paper soal Jokowitanggapan terhadap kritik publik (Rismon)peran sebagai ahli untuk Roy csklaim terkait RRT (Republik Rakyat Tiongkok)hubungan politik dan perubahan dukunganprosedur hukumkasus Roy Suryo dan Tifapelimpahan kasuswaktu 85 hariKasus ijazah Presiden Joko WidodoKritik terhadap penghentian penyidikan (SP3) Rismon SianiparPenerapan aturan keadilan restoratif pada KUHAP baruPerselisihan publik dan insiden adu fisikijazahkasus hukumgugatan wargaKasus dugaan ijazah palsuUji materi undang-undang ke Mahkamah KonstitusiPenetapan status tersangka Roy Suryo dan kawan-kawanTuntutan pengunduran diri Wakil Presidenkeabsahan ijazahskripsi Jokowisaksi mahkotaskenario hukumPermintaan penghentian kasusPencopotan jabatankontroversi ijazahpenghentian penyidikanpesan WhatsAppkejanggalan ijazahfoto ijazahkontroversi ijazah presidenKondisi demokrasi di IndonesiaWacana pemakzulan Presiden JokowiKlarifikasi isu permintaan uang Rp20 miliar untuk restorative justiceKeberatan hukum terhadap Polda Metro Jaya terkait kasus Roy SuryoKritik terhadap penerapan restorative justice pada kasus Eggi SudjanaGugatan ijazah Presiden JokowiGugatan ijazah Wakil Presiden GibranKasus hukum Roy Suryo CsKenaikan gaji komisaris Jasa MargaSidang Mahkamah KonstitusiKasus ijazah Presiden JokowiKasus hukum Roy SuryoKritik terhadap Mahkamah KonstitusiGugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Dugaan kriminalisasi tokoh publikMekanisme politik pemilihan BawasluPerselisihan fisik di acara siaran langsung televisiTeguran dalam sidang Mahkamah KonstitusiKasus dugaan ijazah palsu Presiden JokowiPembelaan hukum untuk Roy Suryo dan kawan-kawanMasalah pemilihan umumPenolakan keadilan restoratif (restorative justice)Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaanpolémik ijazahSP3 Rismon SianiparKUHAP Baruproyek triliunan rupiahpenawaran proyek kepada Eggi SudjanaKomunikasi dengan Komisi IIIDukungan PolitikSidang di Mahkamah KonstitusiPelimpahan Berkas ke Kejaksaanpenanganan kasus hukumkasus ijazah pejabatstatus tersangkapelimpahan perkarapenanganan perkara oleh jaksapelanggaran HAMpelanggaran undang-undangtantangan menunjukkan ijazahdugaan palsu ijazahHAMpersidanganP21gugatanperkara ijazah Jokowipencemaran nama baikopini ahli tidak dikriminalisasipraperadilankasus ijazah palsuUU ITEpenetapan tersangkahak asasi manusiadokumen elektronikalat buktipraperedilanpasal 32 UU ITEpenangkapanpraktik pembelokan hukumsiaran langsung sidangpraperadilan Roy Suryoancaman hukuman 12 tahun penjarapasal 35 UU ITEkasus dugaan pemalsuan ijazahsidang praperadilanpencekalanpermintaan cabut pencekalanKSP terlalu politisprotes terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifapenggantian KSPkebijakan presiden terkait istana dan Partai Demokratpengadilan Roy Suryo dan dr Tifapencekalan Roy Suryopermintaan pencabutan pencekalanmasa lebih dari 6 bulangugatan ganti rugipertanyaan alat buktiperkara pidana Roy Suryohak menggugatpemerasan Bangun Paulusganti rugikehadiran Jokowipesan tegaskritik hakimkasus ijazahkeyakinan menang praperadilandugaan pemerasanetika ketua MKdukungan korbankronologi insidenkronologi kasusbantuan hukumpengadilanperubahan namapencabutan pencekalanadvokasipenangkapan Roy SuryodemokrasiMBGkorupsipemerasaankorbankemayorandukungankezalimanpakaian tahanankesadaran sendiridugaan penyalahgunaan kekuasaanputusan hakim praperadilanedukasipernyataan resmibukti hukumpenyesatan opiniproses hukumputusan pengadilankontrol kekuasaanwewenang penyidikrespons terhadap surathak ganti rugisalah tangkapKUHAPpreperadilanpenahanankorban pemerasanputusan hakimkehadiran Jokowi dalam sidangproses pidanapermintaan kehadiran presidenpetitum praperadilanRoy Suryo Jilid 4pemeriksaan kesehatanproteshak hukumkekerasan dalam debat TVhak tersangkaprotes terhadap pelakuklaim hadirkan Kapolda di sidang MKketerangan ahli hukum memperkuat dalil pencekalan Roy Suryopernataan tentang Jokowi membiarkan masyarakat berselisih karena isu ijazahprotes terhadap penangkapan Roy Suryo dan dokter Tifadukungan masyarakatpolitiknetralitas Polripemilihanpenegakan hukumpenahanan Roy Suryo dan dr Tifarompi oranyeketerangan ahli hukumvaliditas keputusanpernyataanJokowirendah_rendahkanpenghinaanRefly Harunversi ijazah Jokowipernyataan normatif kepolisianperawatan di RS Polrispekulasi sosok Jokowireshuffle kabinet Prabowopembelotan Rismon Sianiparsurat ke Komisi IIIdukungan Peradiprotes terhadap penyidiktindakan ilegal
—

Kategori Pemberitaan

politikhukumkorupsikebijakankontroversimediapemerintahandemokrasibumnperadilankebijakan pendidikankeadilandokumen palsupidanakriminalsosialkeamananakademikkonstitusi
—

Kontroversi & Entitas

162

Kontroversi

123

Entitas

High 43Med 80Low 18
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
0
Organisasi
0
Pendidikan
4
Rentang Karir
21 tahun
Aktif Sejak
1995
—