Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Golongan Karya
- Provinsi
- Sulawesi Selatan
- Usia
- 67 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid sebagai anggota DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang ekonomi dan organisasi, meskipun tidak sepenuhnya linier dengan tugas legislatif, memberikan dasar yang relevan. Namun, beberapa pengalaman lebih terkait dengan bisnis dan organisasi kemasyarakatan daripada pembuatan kebijakan publik.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif338 artikel
+157·159−22
—
Liputan & Sumber
177media unik
- Fraksi Golkar6%
- ANTARA News5%
- Tribun-timur.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
EnergiTransisi bersihKredit fiktifKinerja korporasiTransformasi digitalKebangkitan ekonomi PancasilaESG BUMNDekarbonisasiBBM subsidiNilai luhur PancasilaProgram 3 Juta RumahKendali mutu PertaminaArus mudik lebaranIndonesia FirstUtang WhooshKomite Etik Koperasi Desa Merah PutihPenonaktifan Prof KartaDirgahayu PolriTata Kelola Dana Pensiun di BUMNKoperasi Desa Merah PutihKeadilan ekonomiDefisit perdagangan RI-AustraliaAnggaran Kemenkop, BPKS dan KPPUKeputusan Presiden terkait Raja AmpatImpor kendaraan niagaPengembangan padi unggulPemekaran BoneUniversitas NusantaraTenisGelar Profesor KehormatanKisah hidupKoperasiIndustriTata KelolaKebijakan EkonomiBantuan SosialPemiluHukumInfrastrukturPerlindungan KonsumenPertanianMinerbaEkonomiPolitikMudik LebaranKebijakan PublikPemilu 2024PendidikanKampanyeKelangkaan PupukHarga Bahan PokokKorupsiJabatan di DPRKomisaris BUMNKinerja korporasi BUMNStabilitas harga BBM subsidiKeberpihakan kebijakan publik kepada rakyatPengawasan DPR terhadap entitas negarapenilaian BUMN tambangkopdeskelkegagalan KUDkinerja PT Pelindoekspor ke Australiatransparansi motor brebet Pertaminapersiapan mudik Lebaranpengembangan koperasi Sulselperdagangan Indonesia‑AustraliaRUU perlindungan konsumenEvaluasi program Koperasi Merah PutihPenyaluran bantuan sembakoPemberian paket umrah gratisPengawasan terhadap PT Timah dan penambangan ilegalRapat dengar pendapat dengan mitra kerja DPRKinerja ANTAMTata kelola emasPenguatan sektor pertambanganharga BBM subsididampak positif bagi dunia usahakegiatan sosial buka puasa bersama wargaketahanan energikebijakan impor bahan bakarkemandirian energipenunjukan wakil menteri menjadi komisaris BUMNefektivitas tata kelola BUMNpolitik penunjukan jabatan publikkemandirian industri baja nasionalrevitalisasi Krakatau Steelkunjungan kerja Komisi VIdigitalisasi pendidikandukungan fasilitas sekolahkepemimpinan partaikebangkitan partaipolitik daerahlayanan ramah lansia dan disabilitas di Garuda Indonesianegosiasi pembayaran utang kereta cepatpeningkatan perdagangan Indonesia-AustraliadigitalisasiPengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan standar kementerian baruKetahanan pangan sebagai instrumen pemersatu bangsaDukungan terhadap digitalisasi pendidikan di MTsN 2 BulukumbaTanggapan mengenai penonaktifan Rektor UNM dan asas praduga tak bersalahKritik terhadap Mahkamah Konstitusi dan dorongan amandemen UUD 1945Apresiasi kinerja dan penguatan tata kelola emas ANTAMPrestasi medali emas beregu tenis di SEA GamesPengakuan DPR terhadap kepemimpinan DekopinKeseriusan pembentukan badan investasi Danantaraoptimalisasi produk pangan RIkonsumsi jemaah haji dan umrahpeningkatan ekonomi rakyatoptimalisasi produk pangankonsumsi jemaah hajikonsumsi umrahnilai ekonomi Rp 60 triliunamandemen MPRputusan MK pemisahan pemilupencalonan gubernur Sulawesi Selatankekayaan mineral strategisMusda Golkar Sulselpertemuan dengan Bahliltransformasi sawit berbasis digitalkelestarian sawitkedaulatan ekonomiindustrialisasi sumber daya alamdebat politik soal pemakzulankualitas bahan bakar pertalitetransparansi laboratoriumekspor sumber daya alamperan BUMNdukung BUMN ekspor SDAjalan baru kedaulatan ekonomimempercepat industrialisasi SDAjamin keberadaan Danantara DSItidak mengancam eksportir swastaapresiasi kinerja Menteri ESDMketahanan energi Indonesiaperingkat dua duniaMoratorium pabrik semenEvaluasi sistem pelatihan SPPIEkonomi PancasilaHilirisasi nasionalInvestasi di AcehKelistrikan AcehRevisi UU AntimonopoliSistem Ekonomi NasionalKDKMPUMKM dan ekonomi kerakyatanKesejahteraan masyarakatPelayanan hajisiaga BUMNmudik Lebaran 2026persiapan infrastruktur transportasiLatsarmil Kopdes Merah Putihkecelakaan latihan militerevaluasi keamananlegalitas asetagrinus palmaketahanan pangan dan energipembentukan UU Sistem Ekonomi Nasionalapresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowodukungan DPRMusda XI Golkar Sulsel sebagai proses demokrasi beradabPencopotan Setya Novanto dari jabatan Ketua DPRApresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam ekonomi PancasilaPerbandingan kasus hukum Setya Novanto dan Akbar Tanjungapresiasi DPRkomitmen presiden Prabowosilaturahmi Ramadandukungan infrastrukturharta kekayaanpernyataan anggota DPRperbandingan dengan presidenDies Natalis UNM ke-65inovasi pendidikanpengembangan universitasdampak bagi negeripenundaan musda golkarpolitik internal golkarpenambahan kewenangan BPKNKomisi VI DPR RIpengawasan keuangan negarakonsolidasi ekonomi nasionalmomentum ekonomi 2026subsidi solartruk industriPertaminaaparaturtindakan tegaspersaudaraankeagamaankeharmonisan sosialkinerja Pelindopenumpangbantuan pangandistribusi panganketahanan panganUU Perkoperasian 1992ekosistem bisnis berbasis teknologipenataan SDMkoperasi merah putihrevisi UU Perlindungan Konsumenpembangunan sekolah dan kampuspeningkatan sistem listrik PLN Acehpembangunan pabrik semen Barrukinerja dan tata kelola ANTAMreal count KPU olahragakompetisi Golkar Dapil Sulsel IIKDKMP sebagai pusat ekonomi desakoperasi desa terintegrasikolaborasi BUMNkerjasama dengan sektor swastapemadaman listriksituasi listrik di Sulselrabarekonomi desapemberdayaan masyarakatcaleg DPR RIkepemimpinan Golkarpilgub SulselKMPmanuver politikefisiensi anggaranpertemuan partis Golkarpengembangan infrastruktur logistik
—
Kategori Pemberitaan
politikekonomienergihukumpendidikanolahragakebijakansosialinfrastrukturkorupsiregulasiperdagangankonsumenpertambanganteknologitransportasiagamapertanianindustriinvestasiperundang-undangan infrastrukturkeamanankebijakan ekonomiinovasikebijakan partailegislasikeagamaanpanganSDMpembangunanpembangunan desa
—
Kontroversi & Entitas
54
Kontroversi
133
Entitas
High 11Med 31Low 10
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 12
- Organisasi
- 22
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 60 tahun
- Aktif Sejak
- 1964
—