Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Sumatra Utara
- Usia
- 50 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penempatan Pdt. Penrad Siagian sebagai Anggota DPD RI menunjukkan meritokrasi yang kurang karena riwayat pekerjaan tidak tersedia dan relevansi langsung antara latar belakang teologi dengan tugas legislatif di DPD RI terbatas. Pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan dalam isu kemasyarakatan dan kepemimpinan, namun kurang spesifik terkait perumusan kebijakan publik atau tata kelola pemerintahan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif355 artikel
+233·93−29
—
Liputan & Sumber
59media unik
- BeritaNasional.ID15%
- Sabang Merauke NEWS12%
- AnalisaDaily.com11%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
agrariapemekaran daerah (DOB Nias)perdagangan orang / TPPOkonversi lahan (teh ke sawit)bencana dan status bencana nasionalkekerasan di dunia pendidikankriminalisasi aktivis lingkungankedaulatan pulau dan imigrasikelistrikan dan pengiriman BBMpendataan ASN dan TPPhak asasi manusia terkait kebijakan PPPKpengembalian tanah HGU (Socfindo)pelayanan kesehatan darurat dan BPJSrehabilitasi korban bencanapenanganan narkobakonflik agrariaaudit perusahaan dan kerusakan lingkunganpenanganan bencana banjir dan longsorhak kebebasan beragama dan aturan rumah ibadahpendataan honorer dan ASNpemulangan WNI dan penindakan terhadap agen ilegaltumpang tindih tata ruanginfrastruktur pendidikan dan listrik desapusat-daerah dan otonomipemekaran wilayah (Provinsi Nias)tanah rakyatbencana dan rehabilitasiakses kesehatan (BPJS)pemulangan WNI/PMIpenanganan TPPO dan penyalur pekerja migran ilegalregulasi desa dan rekrutmen TPPpendidikan dan ketimpangan fasilitasnarkoba di lapaspengawasan imigrasiBantuan WNI Terjebak Scam di Luar NegeriSengketa Agraria dan HGUPenanganan Bencana AlamKonflik Masyarakat dan PerusahaanKebijakan ResentralisasiInfrastruktur PendidikanKerusakan EkologisKebebasan BeragamaPemasyarakatan dan Daerah 3TPenegakan hukumPendampingan desaPenyelesaian sengketa lahanInvestigasi penggusuran lahanPengusutan kasus kematian demonstranPenundaan pembaharuan HGUtata ruangprofesionalisme polisipilkada melalui DPRDkedaulatan rakyatBPJS nonaktifsertifikat tanahkasus Puri AsriPemberantasan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Pembentukan komite pengawas independen untuk LapasPemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) korban penipuan kerja di KambojaEvaluasi perekrutan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Sumatera UtaraPerjuangan kepastian hak tanah rakyatPenerbitan sertifikat rumah subsidi yang tertundaPencegahan pengaruh negatif pada pemuda melalui turnamen olahragatata ruang dan konflik agrariaTPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)larangan jual daging babi di Medanpenempatan dana korporasi di Bank Sumutpengembangan Niasillegal logging dan banjir bandang Parapatbantuan bencana banjir Tapanuli Selatankonflik agraria di Simalungunpenyeretan tunanetra di Siantarkonflik antara perusahaan dan masyarakatpertemuan pembahasanperlindungan masyarakat desapemekaran provinsi kepulauan niasketahanan panganphk honorerpemulangan wni dari kambojaKonflik ganti rugi Tol Trans SumatraDugaan bronjong ilegal penyebab banjir di MedanIndikasi kecurangan dalam rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Sumatera UtaraToleransi dan cinta kasih antarumat beragama di tengah MTQPemberantasan bandar narkoba, judi, dan begalSolusi kekosongan guru agama Kristen di sekolahSengketa lahan di Simpang Gambuspembayaran lahan tolpelanggaran HAM pada sistem kepegawaiankerja sama pemerintah daerahkeagamaan dan pentahbisanGanti Rugi Jalan TolIzin Infrastruktur dan LingkunganRegulasi Pendamping DesaToleransi BeragamaDarurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegalKonsolidasi warga untuk perjuangan hak atas tanah GemeenteDukungan terhadap olahraga melalui turnamen futsalPenolakan kekerasan di dunia pendidikan dan desakan pengusutan kasus siswaDorongan untuk pemekaran wilayah NiasDeklarasi pencalonan pada Kongres VII PIKITuntutan pengembalian tanah rakyat dari PT SocfindoPemberantasan narkoba dan perjudian di Kabupaten Karo menggunakan sistem peringatan dini (EWS)Desakan pembukaan formasi CPNS untuk guru agama Kristen di Sumatera Utarakunjungan kerja anggota DPDsambutan bupatiRepatriasi warga negara dari KambojaSengketa lahan Simpang GambusSengketa lahan Laucih di SumutRevisi UU ASN untuk status honorer dan PPPKPertemuan dengan Pemprov Sumut tentang revisi UU Pemda dan ASNPenolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRDPenempatan TNI-Polri di jabatan sipilApresiasi turnamen futsal U-19Kritik kebijakan PPPK terkait jenjang karier dan gajiPelestarian budaya SimalungunPancasila sebagai dasar penegakan hukumPertanyaan terhadap data real count KPU RIHimbauan kepada pemilih untuk mengawal suarakolaborasi strategis antara GBKP dan Pemkab Karokritik terhadap PTPN dalam rapat BAP DPD RIpenembakan warga negara Indonesiakeamanan wargahubungan luar negerikasus PLN Niasmafia tanah Tara Medangkunjungan kerja ke Polda Sumutsyukuran dengan pendetaSamosirkerukunan agamarusaknya infrastruktur jalanpulau NiasPenyelesaian konflik agrariaStatus pendamping desaMutasi ASN setelah mengabdi 10 tahunRevisi UU ASN dan penghapusan kategori PPPKKetidakadilan dalam sistem ASNPelanggaran hukum di lahan Pondok BuluhKejanggalan sertifikat rumah subsidi TaramedangPenggusuran warga di SimalungunKebakaran Pasar Dwikora PematangsiantarPengembangan energi surya di Sumatera UtaraKritik UU Polri baru Pasal 28ARUU Daerah Kepulauan untuk wilayah 3TUU Cipta Kerja dan kewenangan daerahKerusakan ekologis dan banjir bandang Tapanuli RayaPT TPL dan kerusakan lingkunganDBH tidak adil untuk Sumatera UtaraRevisi UU MinerbaProgram Makan Bergizi GratisToleransi dan persaudaraanpenggusuran wargapembangunan pasarreformasi agraritindakan keras terhadap perusahaanbantuan pengembalian wargaBronjong di Sungai BelawanIzin Menteri PUTanah masyarakat Pondok BuluhDOB NiasPelayanan publikPenyelamatan korban penculikan di Kambojapemulangan korbanTPPOPPPKPPPK paruh waktuketidakadilan ASNreformasi kepolisiankomite pengawas independenlarangan jual daging babizonasiUU Polripenangkapan dan pengembalian korban TPPO dari Kambojasindikat online scam di Kambojapertemuan dengan warga Nias Selatan mengenai PT Grutikritik terhadap program MBGJalan alternatif Medan-KabanjaheKecelakaan maut SibolangitPembangunan infrastruktur jalanjalan alternatifbantuan korban online scamUU Polri dan reformasikritik terhadap DPRsosialisasi 4 pilar MPR RIadvokasi korban scam onlinekritik UU Cipta Kerjainvestigasi banjir agar-agarpersaingan DPD RIbantuan WNI korban scampemulangan wni korban perdagangan orangperdagangan orangkambojakecelakaan lalu lintaspengawasan trukkeamanan jalan rayapengembangan PLTSSDGsaspirasi kampuskunjungan kerja ke Poldamafia tanahpengawasan truk ODOLjalan Medan-Berastagievaluasi pengawasanbronjong tanpa izin di Sungai Belawankeamanan jalur Medan-Berastagisertifikat rumah subsidiaudit investigasikehilangan kepercayaancalon DPD Sumutmasalah TPLaudit sosial dan lingkungankorban scam Kambojaperingatan tentang penawaran kerja palsupilihan anggota DPD RI Sumatera UtaraProyek Tol Binjai-LangsaMediasi Konflik Lahan PT IAAI dengan Warga Desa AbidinEvaluasi Pengawasan Truk ODOL dan Jalur Medan-BerastagiKongres VII PIKI dan Peran Intelektual KristenCalon DPD RI dari Sumatera UtaraAkses Pendidikan dan Rumah Pengabdian di Samosiranak rentanrumah pengabdianhak dasarpembangunan LabuhanbatuRDPlahan tol Binjai-Langsareformasi agrariarevisi UU HAMganti rugi lahan tol Binjai-Langsapenderitaan di Kambojaaspirasi terkait tiga UUpemimpin RDP DPD RI Sumutpenyelesaian persoalan lahan tol Binjai-Langsakasus PT Indokinghak asasi manusia di Kambojakritik UU ASN dan PPPKkelangkaan blangko KTPganti rugi lahan tolrevisi UU ASNpenanganan konflik agrariareforma agrariahak wargakriminalisasi warga dalam konflik agrariabantuan korbanrepatriasi korbanhak warga pertanahankeamanan masyarakatmutasi sepihak pekerjakonflik tanahfungsi legislatif DPD RIpenampungan aspirasi rakyatmutasi dan SP-1 buruh PTPN IVperekonomian jemaatpenyelesaian konflik tanahketimpangan pendidikankepulauan Niaskebijakan pendidikanpemilihan kepala daerah DPRDpencurian mandat rakyatmasalah K3mutasi kerjatekanan terhadap buruhalat pelindung diri (APD)Penembakan WNI di MalaysiaTPPO (Traficking Personen)Perlindungan Negara terhadap WNIHak Keselamatan BuruhMutasi Pekerjarevisi UU Pertanahankeselamatan kerjapembentukan provinsi Kepulauan Niasdemo penolakan pengerahan TNI dan Komcadpembangunan Nias Utaralat belakang sebagai pendetaprogram MBG dan potensi korupsiRUU PertanahanHak Masyarakat AdatWakil Ketua BAP DPD RIPerlindungan Warga DesaRUU Daerah KepulauanKelistrikan Nias SelatanKeadilan Sosial
—
Kategori Pemberitaan
agrariakebijakanlingkunganbencanahak asasi manusiaimigrasiinfrastrukturpolitikkejahatanpertanahankeagamaanhak asasikemanusiaanpendidikanhukumkeamanansosialagamapelayanan publikolahragakesejahteraan masyarakatkonflikhukum dan HAMpolitik dan pemerintahanpemerintahankebijakan publikkorupsikebijakan sosialadministrasitenaga kerjadaerah-otonomiperlindungan wargahubungan internasionaltransportasikebijakan agrariatata ruangekonomiketenagakerjaankeselamatan kerjaperlindungan-wargakriminaltenaga-kerjahubungan-internasionalpemerataan pembangunan
—
Kontroversi & Entitas
148
Kontroversi
229
Entitas
High 48Med 76Low 8
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 6
- Pendidikan
- 2
- Rentang Karir
- 27 tahun
- Aktif Sejak
- 1994
—