Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Maluku
- Usia
- 53 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
70Meritokratis
Penempatan Mercy Chriesty Barends sebagai anggota DPR RI, khususnya di Komisi III, menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di pemerintahan daerah dan keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan memberikan landasan yang relevan. Meskipun latar belakang pendidikan formalnya di bidang teknik mesin kapal kurang langsung terkait dengan tugas di Komisi III, pengalaman praktisnya di bidang pembangunan masyarakat dan advokasi memberikan nilai tambah.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif292 artikel
+209·82−1
—
Liputan & Sumber
105media unik
- gesuri.id21%
- BeritaBeta12%
- ANTARA News8%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
TPPO Bermodus Janji Kontrak Sepak BolaJaringan SindikatPembiaran Lubang Tambang di KalselPelanggaran HAM beratTragedi Mei 1998Pemerkosaan massalPerlindungan Pekerja Migran IndonesiaKematian PMI asal NTTpenyelundupan warga negara asingkeamanan perbatasan lautpenegakan hukum imigrasipenguatan fungsi BPSstatistik nasionalpemerintahanrekrutmen Polritransparansi proses seleksiteknologi Computer Assisted Testing (CAT)bantuan kemanusiaanbencana longsorpenanggulangan bencanalokasi BTN Gadihu Indahlongsorpenanganan bencanaproses hukumpengembang propertibantuan sosial untuk korban kebakaranpenanganan keluhan korban tanah longsordorongan proses hukum terhadap pengembang perumahanpemenuhan janji penyediaan infrastruktur listrikperlindungan lenderbonus demografibantuan paket kebutuhankebijakan afirmasi pendidikanpenyelesaian konflikwirausaha IKMpembangunan sport centerapresiasi mahasiswabantuan perempuan pengusaha mikrodesa inovasi mitigasiBESS di daerah 3Tpasar digitalPenyelesaian konflik di Halmahera UtaraPendekatan keadilan restoratif (restorative justice)Penegakan hukum dan keamananReformasi KepolisianPenegakan EtikPemberdayaan PerempuanKetimpangan SosialPembangunan MalukuPeran Agama dan BudayaHak Asasi Manusiabantuan sosialpembagian sembakokesejahteraan masyarakatdistribusi sapi kurbanbantuan sosial untuk pemudakebaktihan sosialpenyaluran hewan kurbanpenindakan kejahatan lingkunganPerlindungan masyarakat adatReformasi regulasi daerah kepulauanPenegakan hukum berbasis keadilanPenguatan profesionalisme dan netralitas PolriKonflik agraria dan restorative justiceKeadilan pembangunan wilayah maritimReklamasi tambang dan keselamatan masyarakatPemberantasan TPPOPembangunan PLBN berbasis kelautanKonversi energi di MalukuSekolah vokasi di MalukuKearifan lokal dalam penyelesaian konflikRevitalisasi tanaman pala dan cengkehRUU Daerah Kepulauantransformasi kebijakan pembangunan nasionalkeadilan bagi daerah kepulauanimpunitas oknum Brimobketimpangan sosial dan pembangunankondisi ekonomi terjepitketimpangan strukturalkeadilan wilayah kepulauaninfrastrukturRUUsolusipembahasan DPR dan PemerintahUU Daerah Kepulauantransformasi pembangunan berbasis kepulauanfondasi baru Indonesia Maritiminfrastruktur kepulauanbantuan bibit cengkeh dan palasekolah vokasitransformasi paradigma pembangunan nasionalkeadilan pembangunan nasionalBTN Gadihuproses hukum pengembangkorban wargapemilihan ketua pansussupremasi hukumnilai kemanusiaandana khusus daerah kepulauananperlindungan pembela hak asasi manusiaserangan terhadap aktivis KontraShak asasi manusia di IndonesiaHarmonisasi RUDaerah KepulauanPembahasan RUDIM PemerintahFaksi-Faksikonflik antarwarga di Dobokekerasan massaevaluasi kepolisianaksi banteng peduli lingkungankader PDIPpelatihan pengolahan sagudiversifikasi panganekonomi kreatifKonflik BodoEvaluasi Kinerja PolresPenegakan HukumPersaudaraanAnti-stigmaEksekusi Putusan PKSengketa Pulau Nustuallubang tambang terbukapelanggaran pertambanganKalimantan SelatanRUU PolriIntervensi PolitikKepentingan OligarkiReformasi PolriSolusi kebijakan daerahRegulasi daerah kepulauanProgram Green SchoolElektrifikasi Kepulauan AruKinerja PLNpertambanganpelatihan produk ikanrenovasi baileobantuan sembakodistribusi benderasumur artesislistrik gratisbudidaya ikankonsumsi BBMsengketa tanahbantuan gempapansus RUU Daerah Kepulauanpenanganan longsordistribusi sembakososialisasi publikasi ilmiah jurnal internasionalpelatihan calon wirausahapengecekan ketersediaan listrikpenerapan teknologi BESS di wilayah 3Tdukungan pertemuan dengan presiden mengenai RUU Daerah Kepulauanpenyerahan hewan kepada wargaperan sebagai srikandi Maluku di Senayan
—
Kategori Pemberitaan
korupsipolitikkebijakanhak asasi manusiasosialkeamananimigrasipemerintahanreformasibantuanbencanainfrastrukturhukumpendidikanekonomikesejahteraankebijakan sosialkemanusiaanlingkunganagrariakepulauanlegislasipembangunanpemberdayaan masyarakatpertanianpertambanganpemberdayaan ekonomi
—
Kontroversi & Entitas
24
Kontroversi
88
Entitas
High 11Med 10
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 17
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 42 tahun
- Aktif Sejak
- 1982
—