Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

IRMA SURYANI, S.E., M.M.

IRMA SURYANI, S.E., M.M.

Komisi IX - Kapoksi

DPR
Fraksi
NasDem
Provinsi
Sumatera Selatan
Usia
60 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

70Meritokratis

Penempatan Irma Suryani sebagai anggota Komisi IX DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang maritim dan organisasi kemasyarakatan memberikan bekal yang relevan, meskipun latar belakang pendidikan manajemennya mungkin kurang spesifik untuk isu-isu kesehatan dan tenaga kerja yang menjadi fokus Komisi IX.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Netral299 artikel
+135·157−7
—

Liputan & Sumber

176media unik
  • Fraksi Nasdem9%
  • Kompas.com5%
  • detikNews4%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Pengurus DPP NasDemPemilihan Wakil Ketua UmumTHR (Tunjangan Hari Raya)BPJS KesehatanStuntingProgram Bangga KencanaMBG (Makanan Bergizi Gratis)RUU KetenagakerjaanSistem Rujukan JKNPenghapusan Batas Usia KerjaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG)THR SwastaPajak Alat Kesehatan dan ObatLayanan KesehatanProgram Magang NasionalUpah Minimum Provinsi (UMP)SPPG (Sertifikat Produksi Pangan)Pengawasan Obat dan MakananPekerja MigranKaderisasi PartaiSanitasi SPPGPelayanan KesehatanAnggaran Kesehatanpajak alkes dan obatsistem rujukan berjenjang JKNpengawasan BPOM terhadap MBGpembahasan RUU ketenagakerjaanperlindungan pekerja dan PHKkebijakan BPJS kesehatanEkonomi lokalProgram MBG (inisial)eksploitasi dokter magangkasus kematian dokterreaktivasi peserta BPJS PBIevaluasi total SPPGgelombang PHKperlindungan pekerjaReaktivasi PBI BPJS KesehatanKinerja pemerintah dalam layanan kesehatanTarget kepesertaan BPJSKaderisasi CapresUsulan KPKkeracunan MBGsertifikat laik higienispendidikankesehatan publikdukungan pemerintahpemberdayaan pemudapeningkatan kualitas tenaga kerjaTHRpembayaran THRkebijakan ketenagakerjaanIdul FitriProgram MBGPengawasan masyarakatPelaksanaan kebijakan publikpembayaran gajiLebarankeseimbangan pekerja dan pengusahakeadilan bagi buruh dan pengusahaPenolakan pembentukan lembaga sertifikasi SPPGKritik terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN)Kekhawatiran adanya komersialisasi atau pungutan liarUsulan sopir mobil MBGPayung hukum MBGUji Kompetensi Mahasiswa Kedokteran (UKOM)Ancaman Drop Out (DO) bagi ribuan mahasiswa kedokteranTuntutan solusi kepada pemerintah terkait nasib calon dokterperubahan nama MBGpenghapusan kata gratis dari nama programperlindungan tenaga kerjapenguatan BPOM melalui UUpemahaman postur anggaran bagi anggota legislatifMasalah ujian kompetensi dokterDaya saing rumah sakitTransparansi program MBGPengawasan laporan buruhRegulasi izin klinik kecantikanrazia vape zombiepengawasan produk masuk ke Indonesiaevaluasi mitra MBGmotor listrik MBGdata PBI BPJS Kesehatanjaminan sosial hari tuasupplier dapur MBGdata kemiskinanpengawasan BPOM produk berbahayainternship doktersanksi mitra kerjaPHK PT SWPItata kelola ujikom doktercalon dokter UKOMpesangon PT SWPIpergantian kepala BGNpengawasan SPPGevaluasi indikator kemiskinanperlindungan sosialketepatan sasaran bantuan sosialperlindungan pekerja migranpenutupan jalur PMI ilegalpencegahan perdagangan orangpengawasan pejabat BGNsinergi DPR-KemenP2MIapresiasi respons cepat menteriperingatan kepada Badan Geologi Nasionalpencegahan pemberangkatan PMI non proseduralimunisasi anakanak zero doseevaluasi PENARIserapan magangperluasan lapangan kerjakoordinasi Kemnakerpengaturan ojolPanjaaspirasi pensiunanhak pensiunan Pelindoadvokasi bagi pensiunannarkobakeamanan rumah sakitpenegakan hukumpemberhentian dokteretikaperilaku kesehatanBPJSkematian pasienkesehatanpenyediaan layananlaboratorium kateterkerja samaJaminan Kesehatan Nasional (JKN)sosialisasi kebijakanetika tenaga kesehatanpelayanan BPJSkasus pasien meninggaldefisit BPJS Kesehatanevaluasi data PBIkeuangan BPJSkerugian BPJS Kesehatanperbaikan penerima PBIUU Ketenagakerjaansuara buruhpenyusunan undang-undanghak pekerjaperan SPPG dalam program MBGpentingnya SPPG dalam MBGKeracunan panganAnggaran MBG per porsiTransparansi anggaranMonopoli kuota SPPGEvaluasi program MBGPersaingan bisnis sebagai penyebab keracunanDiskriminasi PRTUsul perubahan nama MBGMBG untuk siswa Indonesia di Arab Saudi
—

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturkorupsipolitikkesehatanketenagakerjaanpajakekonomiregulasikeamanan panganinfrastruktur sosialorganisasitenaga kerjahukumpendidikansosialpartisipasipemerintahanpengawasankesehatan masyarakatperlindungan sosialkemiskinankeamananetikkeuangan
—

Kontroversi & Entitas

53

Kontroversi

67

Entitas

High 14Med 31Low 8
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
5
Organisasi
11
Pendidikan
5
Rentang Karir
49 tahun
Aktif Sejak
1972
—