Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- Aceh
- Usia
- 56 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Ir. H. T.A. Khalid sebagai anggota Komisi IV DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang teknik dan manajemen, serta keterlibatan dalam berbagai organisasi, memberikan dasar yang relevan meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan fokus Komisi IV (infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, dan kelautan). Perlu dicatat bahwa data yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan kualifikasi beliau.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif81 artikel
+35·34−12
—
Liputan & Sumber
115media unik
- Serambinews.com15%
- fraksi gerindra dpr-ri8%
- AJNN.net5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Cuaca burukIllegal loggingHarga gabahRevisi UUPADana OtsusPupuk subsidiAlsintanSKPT SabangPerambahan hutanKebijakan PPNListrik di AcehBantuan untuk korban bencanaSektor PertanianInfrastrukturStok pangan AcehPembersihan kayu bekas banjirKomisi IV DPR RISinkronisasi data HuntaraHak Migas AcehPenertiban tambang ilegalPengembangan ternak lokalPemulihan pascabencanaListrik AcehPulau sengketaBantuan perlengkapan sekolahKelestarian faunaAlih kelola blok migasKewenangan khusus AcehPenguatan sektor pertanianpenanganan bencana Acehsinkronisasi data pemulihankebijakan pangan dan bulogkinerja ESDM dan PLNkebijakan perampasan asetperpanjangan DOKApengelolaan OTSUS Acehkesejahteraan petanipenanganan penembakan wargakebijakan energiketahanan pangan nasionalkinerja komisi IV DPRRapat Dengar Pendapat Umumbantuan program pengembangan ayam petelurpertanianpemberdayaan peternakelektabilitaspemiluDPR RIdapil II Acehoperasi pasarkebijakan bulogkebijakan daerah Acehselamatpenyaluran bantuan sekolahpenanganan bencana banjirdesakan terhadap Menteri ESDMalih kelola blok migas Acehpemimpinan organisasiPengelolaan Kawasan Ekosistem LeuserPemindahan Balai Besar Taman Nasional Gunung LeuserPenyelundupan benih lobsterRehabilitasi lahan pertanian pasca bencanaKebijakan listrik di AcehMoU HelsinkiDugaan penjualan tanah negaraPengawasan Kementerian Kelautan dan PerikananKopi GayoPembangunan hutan tanaman (Pamhut) AcehKunjungan kerja ke daerahKoordinasi antar lembaga negaraHubungan kerja eksekutif dan legislatifpenyaluran bantuanperlengkapan sekolahpenanganan dampak banjirlongsor hutankerusakan hutan di Acehpengelolaan hutanbencana alamdana otsus Acehkehadiran Aceh di DPR RImasa depan Acehkerjasama pengelolaanpariwisatakolaborasi parlemen ESGprestasi akademikkomunikasi dan kebijakankebijakan pangankelautan dan perikanankekhasusan Acehpilkada Acehpolitik internal DPRpendidikanaudiensi dengan DPRK Aceh Utarapenurunan harga pupuk subsidiperingatan kepada kios agar tidak menaikkan hargaklon akun Facebookpenipuan pulsaklarifikasipabrik NPK PIMinaugurasi presidensidang promosi doktorat administrasi bisnisPPPK untuk perjuang Polhutpengendalian TNGL di AcehRDP virtual Komisi IV DPR RIadvokasi kehutananpertanian dan pupukinovasi kolaborasi parlemen dalam ESGpencapaian gelar doktor cumlaudealih kelola blok migas di Acehadvokasi TA KhalidPamhutusulan ASN ke KLHKrefocusing anggaranpenyelamatan tambakPidie JayaKementerian Kelautan dan Perikananjual beli tanah negarapemanggilan TA Khalidizin MKDpendidikan tinggiESGkolaborasi parlemengelar doktor cumlaudepemberian lahan untuk konservasi gajahAcehTA Khalidalih kelola migashak Acehminyak dan gaspemberian excavatorrehabilitasi pasca bencanaprogram Meusabohpembangunan daerahkebijakan infrastrukturbantuan pendidikanbencana banjirbantuan sosialpembangunan sekolahperdamaian Acehpertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanankeluhan nelayan Acehrevisi UUPA Tahun 2025dana daerah kepulauanrumusan kebijakan fiskalapresiasi kebijakan pemerintah
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikketahanan panganpertanianpemerintahanpemilusosiallingkunganhukumenergikorupsikomunikasipendidikanbencana alamkebijakan publikpariwisataekonomikarierkejahutankepegawaianotonomi daerahkelautan dan perikanankebijakan lingkungankonservasi satwapembangunansosial ekonomikeuangan daerah
—
Kontroversi & Entitas
26
Kontroversi
89
Entitas
High 6Med 13Low 7
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 5
- Organisasi
- 11
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 46 tahun
- Aktif Sejak
- 1977
—