Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Jawa Timur
- Usia
- 47 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Ika Puspitasari sebagai Wali Kota Mojokerto kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan formalnya tidak secara langsung relevan dengan jabatan tersebut, dan pengalaman sebagai pengusaha kurang memberikan dasar yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun aktif dalam organisasi kemasyarakatan, hal ini tidak cukup untuk menutupi kesenjangan dalam pengalaman pemerintahan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif289 artikel
+160·119−10
—
Liputan & Sumber
80media unik
- beritajatim.com17%
- Antara News jatim12%
- Gema Media8%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pola makan sehatPenataan fasilitas publikBantuan bencanaKinerja pemerintahanPerizinanAnggaran daerahManajemen ASNPelayanan publikPengembangan ekonomi lokalUMKMKoperasiPenghargaanKebijakan fiskalProgram pembangunan daerahKesehatan masyarakatPendidikanPariwisataKesejahteraan masyarakatIntegritasKeamananKeuangan daerahKepemimpinanOrganisasi kemasyarakatanPembentukan lembagaPluralismeLingkungan hidupPemberdayaan lansiaKota Layak AnakPenanganan kecelakaan lalu lintasKebijakan fiskal dan pendapatan daerahTransformasi digital pemerintahanPengelolaan lingkungan dan sampahSertifikasi aset daerahPeningkatan literasi masyarakat (hukum dan keuangan)Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusiaPeningkatan ekonomi lokal, UMKM, dan investasiPeningkatan kesadaran dan kepatuhan hukumKesehatan masyarakat (imunisasi, stunting, narkoba, pernikahan dini)Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabelPemberdayaan sosial dan pelestarian budayaAntisipasi inflasipemulihan ekonomikesehatan lingkungandigitalisasi pemerintahanpengembangan koperasipemberantasan kemiskinanpajak rokokpembangunan infrastrukturpemberdayaan UMKMpenanggulangan stuntingsmart cityekspor impor UMKMrekomendasi KPKakurat data keputusanprogram cabenisasisosialisasi hukumpenanggulangan narkobapenurunan dana transfer pusatpenguatan PAD dan investasisertifikasi halal UMKMpelayanan publik pasca Lebarankesehatan masyarakat (DBD, imunisasi)peran ASN (gowes, layanan hukum)Keamanan lingkunganKetahanan panganPerlindungan perempuan dan anakTata kelola pemerintahanPerekonomian daerahKetenagakerjaanpengangkatan PNSPeresmian SPPG Meri 439Pembangunan fasilitas daerahpelantikanprofillatar belakangpelatihan membatiksosialisasi SPMB onlinediskon PBBkenaikan pangkat ASNrakor inflasikirab patakapelantikan camat dan kabidpenyaluran dana hibahbantuan tempat ibadahkegiatan keagamaanPelatihan dasar intelijenPeningkatan kapasitas mitra BakesbangpolPenangkalan hoaks di masyarakatMenjaga kondusivitas lingkunganPenghapusan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASNKewajiban ASN bersepeda setiap hari JumatPenetapan jadwal serah terima jabatanPemerintahan daerahsadar hukumpenghargaan LPPDpengurus TP PKKpemberdayaan perempuanpembangunan masyarakatgaya hidupkesehatanpola makanPromosi kesehatan melalui kader motivatorPemberdayaan UMKM dan penghindaran pinjolPembukaan City Expo APEKSI 2026 di MedanPengangkatan pejabat tinggi Pratama Pemkot MojokertoPenanganan stunting sebagai investasi SDMPeningkatan layanan kesehatan melalui lantikan kepala puskesmasUpaya anti-gratifikasi kepada ASNPenerimaan award Disway Top Regional Leader Awards 2026Evaluasi dan integrasi pemerintah digitalPenegasan bahwa investasi harus berdampak nyata pada ekonomi dan lapangan kerjaSosialisasi opsen PKB dan BBNKB kepada masyarakatGerakan Bersepeda ke Kerja sebagai upaya hemat BBMBantuan bedah rumah untuk warga berpenghasilan rendahPenghargaan pendidikan tingkat nasionalSaluran dana hibah kepada lembagaDistribusi gaji ke-13 untuk ASN termasuk PPPK paruh waktuPendampingan gratis UMKM untuk legalitas usahaKinerja Pemkot 2025 yang mayoritas indikator melebihi targetMasalah tanah aset tidak bersertifikatPersiapan acara Mojotirto 2026Evaluasi DBHCHT 2025Rombakan jabatan strategisAksi demonstrasi mahasiswa yang berujung kericuhanLayanan bantuan hukum gratis hingga tingkat kelurahanpemerintahan kotapenghargaan kepemimpinankualitas SDMpemerintahan bersih dan gratifikasisertifikasi halal UMKM sektor makanan dan minumanpeningkatan investasiopen house 1 Syawalpencegahan narkoba bagi generasi mudadistribusi THR bagi PNS dan PPPK paruh waktuhibah musalagerakan budaya RT berseripenekanan konsumsi BBM nasional melalui SE Jumat GowesTHR untuk ASNnobar final Piala Dunia 2026pelantikan pengurus baznasbadan amil zakat nasionalperiode kepengurusan 2026-2031penurunan stuntingpengendalian pendudukakses informasi publikdisiplinprofesionalismelayanan masyarakatSatpol PPinvestasisinergi pemerintahperingkat kotapembangunan ekonomipengembangan UMKMolahan pangan lokaldiversifikasi panganpengurangan limbahbeasiswasosialisasipembagian bendera merah putihajakan mengibarkan benderaHarkitnas sebagai momentum kedaulatan bangsaperubahan APBD 2026arah anggaran 2027PAD dari Rumijapencapaian pendapatan asli daerahpencegahan narkoba melalui peran keluargaoptimalisasi PAD melalui benchmarking Rumijapertanian cabai dan distribusi bibitpenyusunan RAPBD dan KUA-PPAS 2027budaya RT Berserisosialisasi budidaya cabaiprioritas pembangunan Kota Mojokerto 2027permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan gawaipeningkatan PAD melalui Rumijakampanye hidup sehataktivitas fisikbudaya kesehatanpembayaran PBBstok pupukpenanganan TBCaplikasi APOA untuk pengawasan WNApembersihan data bansostaat hukum dari lingkungan keluargaAPBD 2026Nota KeuanganDiskusi AnggaranDPRDdonasi korban bencanakepedulian lintas agamateladani Rasulullahjaga kerukunanprestasi daerahpemerintah daerah berprestasipelatihan berbasis kompetensipeningkatan kompetensi kerjapenghargaan pelayanan kesehataninvestasi UMKMpenguatan ekonomi daerahperlindungan pekerja rentanBPJS Ketenagakerjaanpencegahan kemiskinanIndeks Pembangunan Manusiapembangunan kota
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpemerintahanekonomisosialinfrastrukturlingkunganpenghargaanpolitikkeamanankesehatanHukumKesehatan masyarakatPendidikanBudayaTeknologiKeuangan daerahPelayanan publikAnti-korupsiKetahanan panganekonomi kreatifpajakkepegawaianagamakebijakan kesehatankebijakan UMKMkebijakan ekonomikeuanganolahragainformasipertanianprestasikebijakan sosialketenagakerjaanpembangunan manusiapolitik lokal
—
Kontroversi & Entitas
9
Kontroversi
100
Entitas
High 2Med 6Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 3
- Pendidikan
- 1
- Rentang Karir
- 30 tahun
- Aktif Sejak
- 1994
—