Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr.

Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr.

Komisi VIII - Anggota

DPR
Fraksi
NasDem
Provinsi
Sumatera Barat
Usia
53 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

65Meritokratis

Penempatan Hj. Lisda Hendrajoni sebagai anggota Komisi VIII DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup. Pengalaman organisasi dan pekerjaan menunjukkan keterlibatan dalam isu-isu sosial dan kemasyarakatan, meskipun relevansi langsung dengan tugas Komisi VIII perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pendidikan di bidang ekonomi dan manajemen transportasi memberikan dasar yang relevan, namun tidak secara spesifik terkait dengan bidang tugas komisi.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif227 artikel
+146·76−5
—

Liputan & Sumber

100media unik
  • Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan14%
  • Fraksi Nasdem13%
  • SERGAP7%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

bantuan bencanakebijakan kesehatanpembangunan infrastrukturpendidikan dan beasiswaregulasi umrah mandiriaksi sosial dan kemanusiaanpenegakan hukum medispendidikanbantuan sosialbencana alamhaji dan umrahkebijakan publikketerlibatan perempuan dalam politikprogram sertifikasi halal gratis untuk UMKMbantuan rumah sejahterabantuan kursi rodaprogram RST bagi keluarga kurang mampupenanganan bencana banjirkebijakan PBI BPJS Kesehatanperjuangan hak perempuankemandirian warga Pesisir Selatanpenanganan hoaks dan polarisasiperencanaan logistik haji 2026BPJS KesehatanGuru MadrasahDPR RIBantuan korban kebakarankemandirian wargapencegahan kesehatanpembangunan puskesmaspemberdayaan masyarakat pesisirBantuan Rumah Sejahtera TerpaduPembangunan Hunian SementaraKesejahteraan sosialBantuan pasca bencanapolitikkegiatan keagamaanbasis data penerima bantuan sosialkerumitan datakebijakan bantuan sosialpelantikan dan sumpah jabatanbantuan PIP jalur aspirasipeningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Baratpenonaktifan BPJS PBIkesehatan masyarakatdana jaminan sosialnyawa manusiaprogram MBGpembangunan daerah miskinpenanganan daerah 3Thajipemiluaspirasi masyarakatkebijakan hajikeamanan jemaahlayanan hajiperingatan tawaran haji tanpa antreanpengukuhan adatpembahasan RUU TPKSPeningkatan dan pengawalan pelayanan jemaah haji IndonesiaPenghargaan 50 Perempuan Indonesia Paling BerpengaruhKinerja dan pengawasan legislatifpembenahan layanan hajiedukasi jemaah hajitransportasi jemaah hajipemberdayaan perempuanpelestarian budayaEdukasi jemaah haji dan umrahPemahaman budaya Arab SaudiInsiden penahanan jemaah IndonesiaPembinaan karakter anak melalui Al-QuranBerbagi Ramadan untuk pasienrisiko geopolitikpersiapan haji 2026keselamatan jemaahKekerasan terhadap balitaTawaran haji ilegalProgram Indonesia Pintarbantuan pendidikanjalur aspirasi DPRBantuan untuk korban bencana longsor di Lintau UtaraDukungan sebagai calon gubernur Sumatera BaratPerolehan suara terbanyak pada pemilihan umum di Pesisir SelatanKecaman dan tanggapan terhadap kasus asusila di lingkungan sekolahPenghargaan sebagai politisi yang berpihak pada rakyat miskinskema baru pembagian kuota hajibantuan sosial untuk panti asuhanSerapan anggaran Ditjen Pendidikan Islam KemenagPencairan beasiswa aspirasiAlokasi dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Pesisir SelatanKunjungan jamaah hajiPenyerapan aspirasi masyarakatTantangan dan masalah dunia pendidikanpersiapan jemaah hajistandarisasi dan sertifikasi bangunan pesantrensafari ramadhankomitmen politikkeanggotaan partaibanjirpengungsiantinjauanFestival Lansano Jilid DuaPPDB Jalur Zonasibiaya hajihak beribadahpencegah tawaran haji ilegalUMKM halaldiskusi dengan KNPIpenegakan hukum terhadap penyekapan dan penganiayaanperlindungan anakbantuan berasinfrastruktur pendidikandukungan politikpenghargaanpekerja sosialkesejahteraan lansiahari kartiniUU PKSperkosaan anakucapan Idul Fitrirevisi UU ASNaspirasi mahasiswapolitik lokalinfrastruktur rumahperan perempuan dalam politikkekayaanbiaya haji 2027masyarakat pesselpeluncuran inovasi Nagari Zestateknologi desainovasi nagari di Koto Barapak BayangSosialisasi Empat PilarPengaturan usia penggunaan media digital bagi anakReses di NanggaloPengobatan gratisSantunan anak yatimketidakpastian guru madrasah swastabantuan BLTbantuan PKHpencairan bantuan sosialrelokasi pengungsibantuan korban banjirkehormatanpartisipasi pemuda dalam pembangunan nasionalhasil pemilihan legislatifdistribusi kuota PIP jalur aspirasianti-punglikesejahteraan masyarakatkursi rodalongsorkunjungan resmipelatihan kaji cepat bencanaBPSDMprestasi akademikpenegakan hukum terhadap kekerasan seksualpenyuluhan haji 2027peningkatan fasilitas hajipengawasan hajihak perskorupsi PDAMpenyaluran bantuanbantuan rumah terdampak bencanapengabdianpenyelenggaraan ibadah hajisosialisasi persiapan haji 2027/1448 hijriahkunjungan kerjaapresiasi prestasilomba cerdas cermatcabut perpres investasi mirasapresiasi langkah presidenPerubahan UU DesaPendidikan IslamGenerasi Emas 2045Beasiswa PIPBebas Punglibantuan program renovasi RTLHmasalah perempuankesetaraan genderkekerasan terhadap perempuanakses pendidikan untuk perempuankesehatan reproduktifharapan masyarakatakses modal untuk perempuan Indonesiapenguatan PKBM melalui forum komunikasi digitalpeninjauan korban kebakaran di Nagari Kapuhdistribusi bantuan sembako untuk nagari terisolasi di Bayang UtaraMBG solusi kesejahteraan perempuan dan anakpembentukan forum komunikasi PKBM digital IndonesiaPKBMforum komunikasi digitalpenguatan PKBMakses modal untuk perempuankeuangan mikroRBNpemudaimpianperlindungan hukum anggota DPRpemilihan umumpencegahan kecurangan penerimaan mahasiswa barubeasiswa pendidikanpencemaran namaprogram NGOPIpembangunan infrastruktur Huntarakerjasama dengan Kemenag dan pesantrenkunjungan ke yayasanusulan pembangunan jembatanpersetujuan BNPBkeselamatan jamaahdiskusi dengan generasi milenialsatya lencana kebaktian sosial
—

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturkesehatanpendidikansosialpolitikbencanahajipemberdayaanbansoskorupsipembangunankemiskinanagamapenghargaanbudayakeagamaanhukumkebijakan publikbencana alamanggaranbantuan sosialinovasiinfrastruktur sosialkehormatankebijakan sosialhumaniterkejahatangenderapresiasikegiatan resmiinvestasipemberdayaan perempuankebakaranteknologiekonomikemasyarakataneducasi
—

Kontroversi & Entitas

21

Kontroversi

104

Entitas

High 4Med 11Low 1
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
2
Organisasi
6
Pendidikan
6
Rentang Karir
45 tahun
Aktif Sejak
1979
—