Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Hj. DINI RAHMANIA, S.IAN, M.M.

Hj. DINI RAHMANIA, S.IAN, M.M.

Komisi VIII - Anggota

DPR
Fraksi
NasDem
Provinsi
Jawa Timur
Usia
39 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

55Kurang Meritokratis

Penempatan Hj. Dini Rahmania sebagai anggota Komisi VIII DPR menunjukkan meritokrasi yang terbatas. Latar belakang pendidikannya di bidang administrasi negara dan manajemen memberikan dasar yang relevan, namun pengalaman kerja dan organisasi kurang selaras dengan tugas-tugas komisi yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif161 artikel
+84·74−3
—

Liputan & Sumber

128media unik
  • Fraksi Nasdem14%
  • ANTARA News9%
  • Kompas.com5%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Antisipasi bencanaBencana susulanDarurat bencana nasionalAlih fungsi lahanDeforestasiIzin donasi korban bencanaPendidikan santriwatiKekerasan seksualPenerbangan Haji dan UmrahGuru Madrasah PPPKMudik LebaranPersiapan HajiPP TunasWar Ticket HajiPersonel TNI dan Polri untuk keamanan HajiGuru Madrasah belum terima gajiHajiPendidikanBantuan SosialPerlindungan AnakPesantrenLiterasi DigitalKesejahteraan Guru MadrasahPasar TradisionalEmansipasi PerempuanBencana AlamAnggaran pendidikanMadrasahpendidikan guru madrasahpengawasan sekolah rakyatkebijakan PKHkecelakaan bus jemaah hajistrategi dana hajikegiatan haji dan umrahPolitisi perempuanTokoh inspiratifpemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP) tepat sasaranpemberdayaan pedagang pasarpeningkatan ekonomi lokalWacana war tiket hajiKeadilan bagi jamaah hajiBantuan sosial korban banjirKesejahteraan masyarakatliterasikepemimpinan perempuanaksi sosialbencanaedukasisimulasitawaran haji tanpa antrekesadaran wargatanggap darurat bencanaseminar edukasisimulasi penanggulangan bencanakerja sama fakultas kedokteran dengan pesantrenkeadilan untuk guru madrasahPerketatan Izin PembangunanKeselamatan BangunanRegulasi Pesantrenkeselamatanlingkunganpendidikan generasi Zpenanggulangan bencanapemudaPeringatan Hari KartiniPeran perempuan tangguhPelantikan Pengurus DPD Partai NasDemTanggung JawabPemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisionalPenyerapan aspirasi warga di pasarPermintaan audit menyeluruh untuk bangunan pesantren di IndonesiaEvaluasi pelaksanaan Program MBG di ProbolinggoPemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Kepemimpinan Partai Politikkegiatan sosialkunjungan pasar tradisionalpemberdayaan ekonomi lokalkampanye politikPenyaluran hewan kurbanKegiatan sosial masyarakatPerayaan Idul Adhatunjangan profesi guru madrasahpembayaran tunjanganisu pendidikanakses pendidikan yang adilkolaborasi Pemkot Probolinggo dan Kementerian Sosialtinjau sekolah rakyatdoa bersamapemimpin Nasdemjemaah hajiperingatan kepada KBIHUlayanan teknis jemaaharahan Sekjen NasDemProbolinggopemulihan kerugian korban haji ilegalkiprah dan dampak nyata untuk Probolinggo dan Pasuruanpenegakan hukum terhadap TPPU dan kasus Hanania Traveldistribusi hewan kurbanmitigasi bencana dan pemberdayaan generasi mudapencairan tunjangan guru yang tertahanbantuan sosial melalui voucher belanjaevaluasi program MBG (Makan Bergizi Gratis)pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasikontribusi sebagai anggota DPR RI Komisi VIIIperan perempuan dalam legislasikontribusi anggota DPR RIpembangunan daerah Pasuruan-ProbolinggoRevisi UU tentang HajiPeran BPKH dalam menjaga integritas dan kepercayaan publikPenguatan sistem dan pengawasan pendidikan inklusifpenghargaantokoh mudaNahdliyin inspiratifhaji ilegalpemulihan kerugianpengawasan Kemenhajperlindungan jamaah hajiRamadansembakoperbaikan ibadah haji 2026catatan perbaikanibadah hajibiaya haji 2027haji 2027biaya hajikesehatan jemaah hajitravel hajikurbankepedulian sosialKIP Kuliahperluasan Ma'had Aly Probolinggopendidikan inklusifsekolah rakyatputus sekolahkomisi viii dprblusukanbelanja di pasarmobilisasi kader Nasdempencairan sertifikasi halalevaluasi penyelenggaraan hajidukungan pesantren dan PKHbantuan bagi difabelpenanganan keracunan MBGadvokasi guru madrasahpengalihan status guru PPPK menjadi PNS
—

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikekonomisosialagamapendidikangenderbencanaRegulasilingkunganinfrastrukturkeagamaanlayanan publikhukumrepresentasi genderkorupsihajikebijakan sosialkesehatan
—

Kontroversi & Entitas

15

Kontroversi

69

Entitas

High 3Med 10Low 1
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
2
Organisasi
1
Pendidikan
2
Rentang Karir
19 tahun
Aktif Sejak
2004
—