Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- —
- Usia
- 62 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Hinca Panjaitan sebagai Anggota DPR RI menunjukkan relevansi terbatas. Latar belakang pendidikan di bidang hukum tata negara memberikan dasar yang relevan, namun ketiadaan informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi kekurangan signifikan. Skor mencerminkan potensi yang belum sepenuhnya termanfaatkan karena kurangnya bukti pengalaman praktis.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif244 artikel
+128·101−15
—
Liputan & Sumber
183media unik
- Merdeka.com7%
- Kompas.com5%
- detikNews3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
reformasi kultur kepolisianRUU perampasan asetrevisi KUHAPstatus tanggap bencanapenanggulangan narkobakebijakan ganja medisgratifikasi mobilkasus Amsal Sitepukorupsiproses hukumKUHAP barupenangguhan penahananperampasan asetganja medisnarkotikaperdagangan sisik trenggilingsawit dan SIPEFpenyidikan laptop Chromebook Nadiempenegakan hukum Polridialog dan kearifan lokalizin hulu migasreformasi kepolisiankawasan ekonomi khusus ganja mediskorupsi di Kejari Karopencopotan pejabat kejarinarkobabahaya laten nasionalperan MPRpenyelidikan hukumpembebasan tahananpengadilankasus korupsipemberantasan narkotikapenegakan hukumkeamanan publikPemilihan Presiden 2019Kebijakan naturalisasiPenetapan status tanggap bencanaProses penangguhan penahanan Amsal Sitepuusulan KEK ganja medistambang emas ilegalpasal karet KUHPmediasi kasus guru dan siswaPemeriksaan Jaksa Kejaksaan Negeri KaroPelaporan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)Akuntabilitas pejabat publikPenegakan hukum tanpa pandang buluperusahaan sawitinvestasi asingsaham diperdagangkan di EropaKUHP barupenetapan tersangkareforma agrariarangkap jabatanpenangkapandesak copotpemantauan sidangpengawasan peradilanKunjungan ke Pos Pengamanan di TanjungbalaiDukungan terhadap Kejati Sumut dalam mengusut dugaan korupsi penjualan tanah PTPN IPenyelesaian damai kasus penganiayaan di LangkatPemberlakuan KUHAP baru untuk mencegah pelanggaran HAMSorotan terhadap penangguhan penahanan Amsal SitepuApresiasi kinerja Polri dalam pengamanan arus mudik 2025 di Sumatera UtaraTurbin listrik terlantarInfrastruktur terbengkalaiPengawasan aset negaratuntutan jaksakonflik kepentingankursi menterikasus Chromebookusulan anggaran APBN untuk Mahkamah Agungkunjungan kerja reses ke Polres Tanah Karoreses dengan warga Binjaipemilihan umum Dapil Sumut IIIanti-korupsikeamanan kotakunjungan desabudaya Batakpolitik pemiluketahanan pangankasus suap Raimel Jesajamarwah kejaksaanpencegahan korupsiPermintaan更换 kasubdit di JampidsusKasus Febrie ArdiansyahPenyerahan kasus ke KejagungKUHAPPanja untuk kasus eks JampidsusKasus Chromebook NadiemKejahatan kerah putihPenguatan fungsi pencegahan KPKKasus korupsi Video Profil Desa KaroSIPEF perusahaan sawitSeleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)Proses seleksi calon tarunaPermintaan klarifikasi kepada TNISeleksi Akademi Militer (Akmil) untuk Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)Verifikasi panitia seleksi militerHubungan kerja penyelidik dengan atasan dalam kasus JampidsusKesetaraan di hadapan hukumPenahanan Febrie AdriansyahPengamanan Objek Vital Nasional (OVN)RUU Polripembentukan panjapengawasan kasus eks jampidsusseleksi Akmilanak konflik hukumverifikasi panitiapenunjukan Sekjen Partai Demokratpembukaan kantor di DPRkehadiran Partai Demokrataktivitas politikTGBPartai DemokratKoalisiNTBKeadilanPelayanan publikdugaan penyimpangan bisnis di BUMNseleksi Akmil yang diikuti dua terdakwa anakpembebasan videografer Amsal Sitepupengalihan penahanan menjadi tahanan kotapemindahan tahanan dari lapasintervensi dalam proses hukumkebijakan penahanankasus BSNdugaan korupsikeadilan dan pelayanantahanan kotawajib laporsaksi meringankanpembelian bahan bakarpenggunaan jerikenkerjasama dengan polisipengalihan penahanan dugaan koruptorpemeriksaan latar belakang seleksi Akmilpidana penjara ABHpembahasan legislatifkehati-hatian dalam pembuatan undang-undangpengalihan lahankonservasi alamlangkah daruratintervensi pemerintahuji kelayakan calon hakim agung dan ad hocmekanisme talent scouting untuk pemilihan hakimreformasi seleksi kekuasaan kehakimanmekanisme pencarian bakatseleksi calon hakim agungpembunuhan ekonomi kreatifdugaan penampungan getah curiantransparansi penangguhan penahananRevisi RUU KUHAPTugas TKN Prabowo-GibranDugaan korupsi PHRProgram Polisi Peduli PengangguranDorongan panggilan Jaksa AgungKomentar tentang Sudi SilalahiKasus Ricky Ham
—
Kategori Pemberitaan
kebijakankorupsipolitikinfrastrukturhukuminfrastruktur hukumnarkotikapertaniankeamananolahragakesehatansosialpengawasanekonomiperusahaanhak asasi manusiakejaksaanparlementerlegislasikeadilanpelayanan publikkebijakan lingkungankehakimanhakim
—
Kontroversi & Entitas
77
Kontroversi
136
Entitas
High 15Med 43Low 13
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 9
- Rentang Karir
- 34 tahun
- Aktif Sejak
- 1971
—