Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Fraksi
Gerakan Indonesia Raya
Provinsi
Jawa Barat
Usia
57 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

65Meritokratis

Penempatan Heri Gunawan sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman di sektor keuangan dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan pertanian, memberikan dasar yang relevan untuk tugas-tugas di komisi tersebut. Meskipun demikian, latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi perlu dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan dan isu-isu agraria.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Negatif291 artikel
+48·58−185
—

Liputan & Sumber

141media unik
  • Kompas.com5%
  • ANTARA News5%
  • Radar Sukabumi5%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

korupsi CSR BI-OJKpenyaluran dana CSRpenahanan dan penyelidikan KPKtransparansi program MBG Sukabumiketersediaan beras Idul Adhakorupsi dana CSR BI-OJKpenyaluran mobil kepada individuprogram sosial dan bantuan panganpenataan daerah otonomkebijakan pertanahanpemberdayaan masyarakatpemeriksaan aset DPRpengawasan PNBP Kanwil BPNpemekaran daerahpartisipasi pemilihreformasi struktur BPNkebijakan anggaran ombudsmanreforma agrariapenataan daerahkewajiban retribusi sampahkebijakan BBMkebijakan pajakkebijakan sosialsertifikasi tanahpendidikan pemilih berkelanjutanprogram MBGkebijakan publikpenahanan anggota DPRgratifikasiTPPUdugaan korupsi dana CSRpemeriksaan oleh KPKedukasi politik mahasiswaperan DPR RItata kelola lembaga keuanganKasus CSR BI-OJKpenegakan hukumkorupsikinerja KPKakuntabilitas anggota DPRkorupsi CSR Bank Indonesiakorupsi OJKpenerimaan mobil mewahregulasi lemahkekayaan politikuspenanganan kasus korupsikepastian hukum dan tata kelola agrariaseleksi praja yang objektif dan transparankepedulian sosial di masjid agungKasus korupsi CSR BIDesakan pemberhentian sementaraPenahanan tersangkapenggunaan dana CSRpembelian tanah dan mobilpenyidikan KPKkritik FormappiTuntutan penahanan tersangkaPemberantasan korupsiGratifikasi program sosial BI-OJKPenggeledahan dan penyitaan aset oleh KPKKritik terhadap penundaan penahanan tersangkakorupsi dana CSR BIkejahatan luar biasaperingatan KPKtanggung jawab anggota Komisi XIKasus dugaan korupsi CSR Bank IndonesiaPenundaan penahanan tersangkaPendidikan dan kelulusan putra pejabatDugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)Penundaan penahanan oleh pimpinan KPKDugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJKKajian putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemiluDukungan terhadap RAPBN 2026Penahanan oleh KPKDugaan korupsiTuntutan penegakan hukumKasus korupsi dana CSR Bank IndonesiaPenjualan aset dan perubahan harta kekayaanDugaan korupsi CSR BIInvestigasi KPK terhadap anggota DPRKeterlibatan anggota Komisi XI DPR lainnyatekanan politikpanggilan tersangkaaliran danapenggeledahan asetkasus korupsi CSR BI-OJKpanggilan dan absensi KPKaliran uang dan asetprogram rumah layak hunistigma layanan ATR/BPNkritik program makan bergizi gratiskorupsi CSR BI dan OJKaliran uangpenahananpanggilan kpktindak pidana pencucian uangpenyelidikan kasus korupsijemput paksaprofil tersangkapemeriksaan mangkirkritik publiketikakebutuhan rakyat didengaraliran uang kasus CSR BI-OJKdugaan korupsi anggota DPRpenetapan tersangkainvestigasi asetkomitmen KPKPenyelidikan KPKPemulihan asetkorupsi dana CSRkebijakan OJKmodel Fitri Assiddikkipemberdayaan organisasi kemasyarakatanprogram prioritas nasionaldukungan nyata asta citatagihan komitmen KPKpengajian dan santunan anak yatimevaluasi program MBGsusu kedaluwarsakasus CSR BI dan OJKpemeriksaan KPKmangkir dari panggilan KPKpenyalahgunaan dana CSRpemberian uang ke modelabsen panggilan KPKCSR BI-OJKpermintaan penahananFormappikorupsi CSRsosialisasi pemilih berkelanjutansosialisasi ATR/BPNpercepatan PTSLpengawasan partisipatif masyarakatindeks demokrasi Indonesiapemilu 2029pendidikan politikketidakhadirandisiplin pegawaiancaman pemanggilan paksapenangkapan anggota DPRsinergi pengawasankonsultasi dengan Komisi IIpemanggilan KPKanggota DPRistripengawasan publikombudsmanDPRRUU Perampasan AsetDascodana CSR BI-OJKinvestigasi KPKaliran dana tersangkatata kelola MBGpolemik BGNKPKPPPKPHKMKD DPRSatorikepegawaianpenyitaan asetmangkir pemeriksaan
—

Kategori Pemberitaan

kebijakankorupsipolitikinfrastrukturkeamanan publiksosialhukumpendidikanekonomipemerintahanpertanahankeluargakeuangankesehatanpemilueducasikepegawaiankedisiplinananti-korupsi
—

Kontroversi & Entitas

91

Kontroversi

96

Entitas

High 39Med 34Low 6
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
4
Organisasi
10
Pendidikan
4
Rentang Karir
43 tahun
Aktif Sejak
1976
—