Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil

- Fraksi
- Provinsi
- —
—
Skor Merit
40Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup kurang memadai karena keterbatasan data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Skor diberikan berdasarkan asumsi umum bahwa latar belakang yang tidak diketahui menimbulkan keraguan akan kesesuaian dengan jabatan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral198 artikel
+47·129−22
—
Liputan & Sumber
190media unik
- ANTARA News9%
- MetroTVNews.com4%
- CNBC Indonesia4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
pengelolaan sampahpembangunan sistem pengelolaan limbah (PSEL)penutupan TPA open dumpingpembinaan swasembada pangangerakan Indonesia Asripenertiban industri berbahayaPilah sampahTempat Pembuangan Akhir (TPA)Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL)Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Kebijakan lingkunganPenanganan sampah lautPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Pengelolaan panganPerubahan iklim (El Nino)reshuffle kabinetpenanganan sampahkarhutlaopen dumpingprogram makan bergizikebijakan pangankoordinasi panganpergantian jabatankebijakan pangan nasionalpenegakan hukumkasus Bantargebangpenegakan denda perusahaanpencegahan bencanapengawasan lingkungankebijakan pengelolaan hutanprogram unggulan presidenpengangkatan sebagai wakil menteri koordinator bidang pangantugas dan tanggung jawab di pemerintahanpencabutan dari menteri lingkungan hiduppenunjukan sebagai wamenko pangansolusi sampah rumah tanggakerja sama PSEL Makassar dalam pengelolaan sampah menjadi energipredikat Adipura 2025izin operasi PT Agincourtpenghentian operasi perusahaan di DAS Batang Torukerja bakti massal di Pasar Anyarkecelakaan pesticida dan pencemaran Sungai Cisadaneusia TPST Bantargebang yang melebihi batasPelantikan dan reshuffle kabinetPengelolaan dan pemilahan sampah dari huluTantangan penanganan sampah laut dan kepulauanKampanye kesadaran menjaga kebersihan lingkunganDukungan terhadap fatwa haram membuang sampah ke sungaiPemantauan program mudik minim sampahkota kotorpembinaan pengelolaan sampahpenumpukan sampahtata kelola sampahPenyerahan data administrasi 31 aglomerasi terkait pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)Profil pendidikan Menteri Lingkungan Hidup sebagai alumni Universitas BrawijayaKebijakan larangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung mulai April 2026banjir di Sumatera Utaraganti rugi perusahaanlongsor di Bantargebangpenetapan tersangkatransformasi pangankemandirian nasionalpelantikanPelantikan pejabatPengangkatan pejabat negaraPelantikan jabatan pemerintahanPenegakan hukum lingkunganGugatan terhadap perusahaan penyebab bencanaPengelolaan sampah daerahKesiapan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)Penegakan sanksi untuk pemerintah daerahPenghargaan kebersihan kota dan AdipuraBencana alam dan tanggung jawab lingkunganIsu pergantian jabatan menteriPenanganan bencanaMitigasi bencana jangka panjangPelantikan pejabat negaraProfil tokoh politikInstruksi pengaktifan kembali TPA CipeucangKebijakan pengelolaan sampah dan lingkungan hidupprofil dan mutasi jabatanpenanganan darurat sampahkerusakan lingkunganbencana alampenunjukan sebagai menteri lingkungan hidupPHK masal di Puncakkunjungan ke Kota Bogoranticipasi kemaraudukungan dunia usahakrisis planetar tripleperubahan iklimkehilangan biodiversitaspolusi lingkunganpemilahan sampahpenunjukan Wamenko Panganketerbukaan hartalingkungan hiduppengelolaan limbahkebijakan daerahinspeksi terminalkebijakan radikal lingkunganpolusi udaratransportasi umumtindakan gimmickalgomerasi pengelolaan sampahTegal RayaPekalongan RayaIndonesia ASRIaksi kota bersihpembersihan Danau Sipinlingkunganfasilitas closed barnpenelitian massivekolaborasi dengan Nestledukungan Pemkab Pasuruanpendukung dari kepala daerahpersiapan libur panjang dan mudikpengawasan sampah di terminalCOP30jembatan hijaudiplomasi iklimemisiaudit lingkungandendaprofil pejabatkoordinator pangan
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturlingkunganpolitikBencana Alampanganadministrasikorupsilingkungan hiduphukumkebijakan negarapemerintahanekonomipertanian
—
Kontroversi & Entitas
44
Kontroversi
122
Entitas
High 13Med 21Low 6
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 0
—