Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

HABIB SYARIEF MUHAMMAD

HABIB SYARIEF MUHAMMAD

Komisi X - Anggota

DPR
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi
Jawa Barat
Usia
71 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

70Meritokratis

Penempatan Habib Syarief Muhammad sebagai anggota Komisi X DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau sebagai dosen dan keterlibatan dalam organisasi pendidikan memberikan relevansi terhadap tugas di komisi yang membidangi pendidikan, meskipun ada beberapa kesenjangan dalam linieritas pendidikan formal.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif182 artikel
+42·138−2
—

Liputan & Sumber

157media unik
  • FPKB DPR RI9%
  • RRI.co.id6%
  • Radarbangsa.com5%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

PendidikanPerundunganPesantrenKekerasan SeksualPendidikan TinggiRisetProdiUU PPRTPendidikan Karakter IslamiEkstremisme DigitalKesejahteraan GuruPendidikan Wilayah 3TAkses Buku BermutuAnggaran RisetSilaturahmiHalal BihalalKuota HajiPemerataan Kuota HajiPenutupan ProdiKurikulum PendidikanKriminalisasi GuruKonflik Pengajar dan SiswaRuang Aspirasi Gen-ZKewajiban Baca BukuPerlindungan KampusBahasa InggrisPendidikan Tinggi IndonesiaSeleksi Pendanaan Risetpengelolaan keuangan hajipenanganan bullyinginfrastruktur pendidikankebijakan olahragakebijakan keamanan kampuskebijakan pendidikankeamanan kampuspembatasan media sosialperlindungan identitas digitalpenanganan banjir sekolahpenerimaan beasiswa LPDPkewajiban membaca bukukebijakan RUU Sisdiknaspenanganan bullying dan perundungankebijakan publikkekerasan seksual di kampuskedaulatan sainspenegakan hukumpenutupan program studiPercepatan aturan turunan UU PPRTPerlindungan Pekerja Rumah TanggaAkses pendidikan inklusif melalui Sekolah GarudaKeadilan sosial dan moral konstitusionalAturan turunan UU PPRTAnggaran riset nasionalTransparansi anggaranRUU SisdiknasKedaulatan sains nasionalkebijakan pendidikan tinggiperan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggiImplementasi UU PPRTPenerbitan aturan turunanprotokol kesehatanpencegahan superflusekolahkisruh cerdas cermat MPR di Kalbarpenilaian lomba cerdas cermatkebijakan penyelenggaraan lombakisruh cerdas cermat MPRevaluasi penjurian LCC empat pilarpolemiik nilai LCCpermintaan panitia tak antikritikPenolakan penutupan program studi yang dianggap tidak relevanPenegasan fungsi universitas bukan sebagai lembaga pelatihan kerjaEvaluasi total sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikanKritik terhadap minimnya anggaran riset nasional dibandingkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)ketimpangan sekolahevaluasi TKAKetimpangan pendidikan di sekolahEvaluasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor pendidikanPerlindungan dan kesejahteraan guru honorerPengesahan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)Kebijakan afirmatif untuk guru honorer dalam PPPKPenerbitan aturan turunan UU PPRTEvaluasi penjurian lomba cerdas cermat MPRkesejahteraan dosenanggaran riset 2026transparansianemia danaekstremismekekerasan pada anakruang digitalevaluasi parameter desil KIP kuliahakses pendidikan untuk mahasiswa miskinketimpangan pendidikanakses pendidikan bagi masyarakat kurang mampuevaluasi parameter penerima KIPdaya tampung sekolahMPLs 2026reaktivasi beasiswa SMAreaktivasi SPP SMAbiaya pendidikanwacana kebijakan publikKemendikdasmenkompas moral ulama dalam kebijakan negarapencegahan kekerasan seksual di sekolahperlindungan anak dari kekerasan seksualpencabulankeamanan sekolahprogram internship dokterkematian dokterevaluasi kebijakan kesehatankematian dokter Zahraevaluasi program internshipkeselamatan jiwa dokter internanggaran pendidikanmakan bergizi gratisAPBN 2027pemilihan anggarankebijakan fiskalMBGkompas moral kebijakan negarapemisahan anggaran MBGperan ulama dalam kebijakan negarakompas moral kebijakanetik dan moralitas dalam pemerintahankabut asapPJJsekolah terdampakdarurat kabut asap
—

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastruktur pendidikankebijakan publikkebijakan sosialpendidikankeuanganinfrastrukturpolitikkeamanandigitalkekerasankesejahteraan sosialsosialanggarankesehatanketenagakerjaanhukumkebijakan pendidikantransparansikemasyarakatanagamalingkungan
—

Kontroversi & Entitas

39

Kontroversi

60

Entitas

High 13Med 17Low 3
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
5
Organisasi
10
Pendidikan
4
Rentang Karir
68 tahun
Aktif Sejak
1961
—