Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- Sumatera Utara
- Usia
- 47 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan H. Sugiat Santoso sebagai anggota Badan Legislasi DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang manajemen dan studi pembangunan relevan dengan tugas legislasi, meskipun tidak sepenuhnya spesifik. Pengalaman organisasi dan pekerjaan menunjukkan keterlibatan dalam isu-isu publik dan manajemen, yang mendukung kapasitasnya dalam perumusan kebijakan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif236 artikel
+127·102−7
—
Liputan & Sumber
129media unik
- SinPo.id9%
- fraksi gerindra dpr-ri8%
- Gerindra8%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
LPSK sebagai lembaga negaraRUU Ekstradisi RI-RusiaKonflik Agraria Danau TobaKerusuhan 25 AgustusRUU PPRTPerlindungan HAMKonflik AgrariaRUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaBandar NarkobaKasus TPL di Danau TobaPelayanan PublikUU PSDKUU Pelindungan Saksi dan KorbanTKD Daerah Terdampak BencanaPembalakan LiarBantuan Banjir LangkatKUHP dan KUHAP BaruStok BerasPolemik Empat Pulau Aceh-SumutKonflikAkses TGPFPemasyarakatanHAMPerlindungan Saksi dan KorbanKUHP-KUHAPKeadilan RestoratifNarkobaKeimigrasianMinyak GorengUU Guru dan DosenBulan PancasilaSDUWHV AustraliaKasus HukumBantuan Hukum GratisReformasi PemasyarakatanPengawasan InvestasiProgram Indonesia ASRIPenanganan BencanaKeadilan Hukum dan AdatSinkronisasi data pemulihan korban HAM beratUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK)Investasi dan Keimigrasian di MorowaliRUU Pembentukan UUProgram Makan Bergizi GratisRevisi UU Guru dan DosenRUU Perlindungan Asisten Rumah TanggaKinerja Kementerian ImipasPembenahan masalah LapasEmpat Pilar MPR RIPersatuan BangsaImigrasiLembaga Pemasyarakatanrelokasi paksa warga Tesso Nilolayanan hukum digitalkepastian hukuminvestasi daerahhak asasi manusiakekerasan seksualRUU Masyarakat AdatPenghargaan LegislatorPerlindungan Masyarakat Hukum Adatperlindungan hak asasi manusialegislasipenghargaan KWPperlindungan korban kekerasan seksuallegislasi peduli HAMpengesahan UU PSDKProgram IsturaSeleksi penerima SDUWHVKebijakan selektifPenahanan jurnalis Indonesia oleh IsraelPelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBBbantuan pembangunanrumah tahfiz QuranPemanfaatan fasilitas negaraEdukasi sejarahPendidikan wawasan kebangsaanPembangunan Rumah Tahfiz Qur'anPengamanan acara peletakan batu pertama (groundbreaking)Penghargaan KWP AwardPerlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Apresiasi kinerja legislatifbantuan sembakodaging kurbankebersihan sungaiprogram makan bergizi gratis (MBG)hak asasi manusia (HAM)anggaran Kementerian Hukumanggaran pemasyarakatanliterasi Rutanprofesi kuratorsosialisasi KUHP dan KUHAPpergantian kepala BGNpenguatan ideologi Pancasilapembinaan warga binaanProgram MBGKomnas HAMapresiasi anggota DPR terhadap tindakan bupatipemberhentian ketua FKDM Deliserdanglangkah tegas bupatiIstana YogyakartaRuang Edukasi RakyatPendidikan Masyarakatkecelakaan lalu lintaspenanganan korbantanggung jawab pemerintah daerahkantor imigrasi baru di Muara Tewehperluasan layanan imigrasianggaran Kementerian Hukum yang lebih berpihak kepada rakyatbantuan hukumanggaran negaraketimpanganpengeroyokanpembangunan ponpesdiklat tani merdekafreeporttata kelola bisnis berbasis HAMpesantrenkarakter islamiketahanan pangan nasionalsosialisasi hukumbahaya main hakim sendiripelatihan petanipenyelidikan kecelakaanrevisi UU HAMpeningkatan kapasitas petanidaya saing petaniFreeport Indonesiapertambangan berkelanjutanpengeroyokan di Balipenyelesaian hukumpenolakan hakim sendiripeningkatan kapasitasdaya saingakses keadilan masyarakatMenerima penghargaan detikSumatera AwardsMenyelesaikan pendidikan S3 (doktor)Komitmen menjalankan tugas-arahan PrabowoMenilai Komnas HAM keliru dalam menyatakan program MBG melanggar HAMHadiri syukuran wisuda S3 oleh Badiklat Kejaksaan AgungPendidikan tinggiWisuda S3Korupsi politikDemokrasiHukumAnggaran Bakom Rp1,9 TriliunApproval RatingPembusukan PolitikFondasi Demokrasi
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitiksosialpembangunankebijakan publikkebijakan ekonomikebijakan sosialkebijakan HAMkebijakan lingkunganimigrasibencanaperadilanhukumpemasyarakatankeamananHAMpemerintahanhak asasi manusiapenghargaankekerasan seksualhubungan internasionalkeagamaanpendidikanpariwisataagamabantuan sosiallingkunganorganisasi massabudayakemanusiaanlayanan publikanggaranpertanianketahanan panganbisnisKorupsi
—
Kontroversi & Entitas
24
Kontroversi
114
Entitas
High 3Med 16Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 39 tahun
- Aktif Sejak
- 1985
—