Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- NasDem
- Provinsi
- Sumatera Selatan
- Usia
- 50 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan H. Fauzi Amro sebagai anggota Komisi XI DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Meskipun latar belakang pendidikannya di bidang peternakan tidak secara langsung relevan dengan tugas di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, pengalaman kerjanya sebagai staf ahli di DPR RI dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi memberikan pemahaman yang cukup tentang isu-isu publik dan politik.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif188 artikel
+96·83−9
—
Liputan & Sumber
149media unik
- Citra Sumsel6%
- Fraksi Nasdem5%
- beritapagi.co.id3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
tata kelola dana desainfrastruktur sumur borprogram lingkunganpemulihan ekonomi Acehkorupsi CSR BIinisiatif hijaupembiayaan UMKMbunga KURpengelolaan dana desamudik gratiskebijakan ekonomikegiatan politikkebijakan fiskalpembangunan infrastrukturpemberdayaan UMKMprogram mudik gratispenanganan bencana alamkebijakan OJKpenataan anggaran nasionalPengawasan angkutan batu baraSubsidiDana desaTransportasiPasar ModalPelantikan pimpinan Komisi DPR RIAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024Percepatan pembangunan nasionalPengawasan kebijakan fiskalakuntabilitas pengelolaan dana desasosialisasi pengawasan keuanganpembangunan desatransparansi anggaranpinjaman online ilegalrekapitulasi suara DPR RI Sumselpengangkutan batubaralarangan melintasi jalan umumregulasi transportasiedukasi keuangan masyarakatperlindungan konsumenfree floattata kelola pasar modaltax amnesty jilid iipenggantian direksi BPDprosedur OJKpengawasan keuanganbuka puasa bersama wargadistribusi bantuan sosialkegiatan kemasyarakatanDugaan korupsi dana CSRMangkir dari panggilan pemeriksaanDesakan pemanggilan paksa oleh KPKpengawasan peredaran uang palsupencalonan ketua PBSI Sumselpenghapusan piutang macetUMKMpanggilan KPKpemeriksaanharta kekayaanprofilPenolakan Tax Amnesty Jilid IIKebijakan Pajaklegalitas penyulingan minyak rakyatpenyampaian aspirasi masyarakatPidato KEM-PPKFOptimisme ekonomi nasionalRencana dan kebijakan ekonomi pemerintahprogram sosialbantuan sosialkurbanpenyembelihan sapipeluncuran program Jumat Berkahpendidikan gurukebijakan lokalpolitik daerahDuka citra atas wafatnya Rachmat GobelMudik gratis untuk masyarakatLiterasi dan akses pembiayaanFree float di Bursa Efek IndonesiaTarif impor internasionalKurban Eid al-AdhaPPh seller di marketplacePerolehan suara Pileg 2024RAPBN 2027Bantuan sumur bor untuk pondok pesantrenkegiatan_nonton_barengsepak_bolakemajuan_olahragaRUU Pusat Finansialketertinggalan globalpeta keuangan duniapinjol ilegalhukum islampeminjamtekanan fiskalakses permodalan bagi UMKMpasar sahamsaham gorenganpenyusunan skenariokesiapan fiskalpenguatan teknologi informasiliterasi keuangankasus CSR Bank Indonesialarangan mudikkarantina wilayahpemotongan dana desaalokasi anggaran ke program pro-rakyatharap gubernur BI sementara menjaga independensikebijakan moneterstabilitas rupiahkebijakan buyback saham Himbaraindependensi Bank Indonesiakeindépendenan Bank Indonesiatransformasi alumnipelantikan pengurus HA IPBrakernasangkutan batu barakerusakan jalan lintas provinsikunjungan kerjainfrastruktur transportasipengawasan DPRsumur bor modernair bersihbantuan PIPpembangunan UMKMpenolakan pinjol illegalworkshop tugas dan fungsi BIpendidikansumur borbantuan untuk pesantrenakses pembiayaan UMKMprogram sumur bor untuk ponpesperkuatan peran kelembagaan BS OJKkunjungan DPR ke wilayah perbatasankunjungan kerja ke pesantren Al-Madani Lubuk Linggaudistribusi bantuan PIP kepada siswa SMKN 3 Lubuklinggaupeninjauan bantuan sumur bor dan workshop bersama pelaku UMKMaspirasi koperasiLubuk Linggaubuka bersamasantunan anak yatimkegiatan sosial masyarakatامadankasus korupsipermintaan JAMKIdukung Fauzi Amro menjadi ketum DPP HA IPBpemilihan ketum DPP HA IPBAnggaran OJK 2027Pengawasan lembaga keuanganKebijakan anggaran negara
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikkorupsikeuangan publikekonomikesejahteraansosialkeuangan negarakeuanganlingkunganpenipuanpasar modalpajakregulasikemasyarakatanhukumenergiteknologi informasiorganisasitransportasipengawasanpendidikankeadilanlegislasi
—
Kontroversi & Entitas
25
Kontroversi
80
Entitas
High 8Med 16Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 9
- Organisasi
- 14
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 41 tahun
- Aktif Sejak
- 1983
—