Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 65 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan H. Abdul Wachid sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR kurang meritokratis. Meskipun memiliki pengalaman organisasi yang relevan dengan sektor pertanian, latar belakang pendidikan yang tidak tersedia dan pengalaman kerja di bidang bisnis menunjukkan kesenjangan dengan tugas-tugas komisi yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral107 artikel
+43·57−6
—
Liputan & Sumber
148media unik
- Gerindra13%
- fraksi gerindra dpr-ri10%
- detikNews4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
PendidikanHajiSekolah RakyatModerasi BeragamaKorupsi HajiPenyelenggaraan HajiMitigasi BencanaPenguatan BNPBPenyelesaian MasjidInvestasi di Arab SaudiPenguatan Regulasi BAZNASPerlindungan Jemaah UmrahPenyediaan Lahan Sekolah RakyatFakultas KedokteranPenanganan BencanaSertifikasi HalalKatering HajiPendidikan KeagamaanProgram Indonesia PintarBantuan UMKMBantuan untuk DisabilitasTeknologi untuk MadrasahKetahanan PanganSarana PertanianMitigasi darurat keselamatan jemaah umrahPersiapan Haji 2026Kartu Nusukpembangunan masjidpersiapan ibadah hajiPerubahan Undang-Undang ZakatZakat KorporasiPemberdayaan Ekonomi MasyarakatPotensi Penerimaan ZakatPersiapan ibadah haji 1447 HRapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPRkoordinasi dengan Komisi VIII DPRkebijakan hajiperubahan UU HajiBP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrahpenambahan anggaran BP Hajirapat panja haji 2025Pengentasan kemiskinanPengawasan pelayanan hajiTimwas DPRpelayanan jemaah hajiketerlambatan makananevaluasi penyelenggaraan hajipercepatan izin cathlabfasilitas kesehatanrumah sakit daerahdistribusi konsumsi jemaahfase Armuznapembenahan distribusikesiapan layanan jemaah hajipenetapan tersangkapansus DPRPelaksanaan ibadah hajiKedisiplinan jemaah hajipembagian alat dan mesin pertaniandukungan sektor pertanianPengelolaan wakafPengelolaan zakatPemberdayaan ekonomi umatpergerakan jemaah ke Arafahaktifitas DPR RIPansus Haji untuk perbaikanpersiapan haji 2024pengelolaan dana hajimasalah haji backpackerkunjungan ke MadinahPenyelenggaraan Haji 2026Kualitas penyelenggaraan ibadah hajiKeteraturan hajihotellayanan jemaahBantuan Kementerian Agama untuk pesantren di Jawa TengahEvaluasi penyelenggaraan haji 2026Perspektif fikih dalam penyelenggaraan hajiStandarisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)Persetujuan tambahan anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim MalangDialog bisnis dan keuangan haji oleh BPKHApresiasi distribusi kartu nusuk haji di embarkasievaluasi haji 2026komisi viii dprmuiormas islamperspektif fikihusulan tambahan anggaran kementerian dan lembagaanggaran negarapembentukan panja hajikeberangkatan hajihonorarium guru honorer madrasahkebijakan komisi VIII DPRnetralitas Kemensospendamping programpilkadatransformasi KUAembarkasi hajibiaya hajipembentukan Panja BPIHlayanan pernikahanakurasi DTSENbansos tepat sasaranbansos tepat manfaatasrama haji Lampungkelola profesional asrama hajimobil rescuemotor operasionallayanan fast track embarkasi hajiapresiasi layananjemaah hajiinsentif guru agamakebijakan pendidikanserapan anggaranprogram sosialbantuan kambingpandemi Covid-19bantuan sosialmanajemen bencanainfrastruktur hajipembangunan tepat waktubiaya haji 2025keputusan presidenantrian hajikehadiran negara di tengah penderitaan rakyatperan negara dalam masyarakatKemiskinan di Jawa TengahProgram kemensosKuota haji 221 ribu jemaahDaftar tunggu hajiKeluhan tidur jemaah seperti pindangPembentukan Pansus HajiCovid-19 pada anakBukber dan santunan anak yatim piatuPerhatian pemerintah untuk anakpembiayaan panja DPR sebesar 1.500 Riyal untuk 24 orangpertemuan dengan pimpinan Komisi VIII DPRkunjungan ke Arab Saudi
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpendidikanagamainfrastrukturpolitikekonomiibadah hajipemerintahanreligiuskesejahteraan sosialpelayanan publikpengawasankesehatanhajikorupsihukumpertanianbantuan sosialsosialkeagamaananggaranlayanan publikkebijakan sosialpenanggulangan bencanadata dan teknologipengentasan kemiskinankeuangan
—
Kontroversi & Entitas
20
Kontroversi
79
Entitas
High 4Med 14Low 2
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 3
- Pendidikan
- 3
- Rentang Karir
- 47 tahun
- Aktif Sejak
- 1968
—