Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil

- Fraksi
- Provinsi
- Di Yogyakarta
- Usia
- 73 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi GKR Hemas sebagai Anggota DPD RI menunjukkan relevansi terbatas. Pengalaman sebagai Wakil Ketua DPD RI sebelumnya memberikan nilai tambah, namun kurangnya informasi pendidikan formal dan dominasi pengalaman organisasi di bidang sosial dan kerajinan mengurangi bobot meritokrasi secara keseluruhan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif218 artikel
+110·66−42
—
Liputan & Sumber
115media unik
- detikNews8%
- JPNN.com5%
- CNN Indonesia4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
kepemimpinan DPDdana resesotonomi daerahpilkada 2024pelayanan publikpemberdayaan milenialPenguatan DPD RIKetahanan panganPencegahan narkobaPerjuangan politikBudaya dan Keistimewaan DIYWirausaha mudaAnti-bullyingKesehatan mental perempuanBantuan bencanaPemberdayaan perempuanLegislasiSinkronisasi kebijakan pusat-daerahPemekaran daerahPenataan ruangHak-hak daerahStabilitas politik dan keamananpemberdayaan lansiakemandirian pangan desaperan media dalam gerakan perempuanpenguatan peran DPD RIKesehatan mental perempuan harus menjadi agenda prioritasPena sebagai alat perjuangan politikPenguatan lembaga DPD RIKomposisi Fantastic Four siap memimpin DPD 2024-2029sinergi antar lembagapembangunan Indonesia adilkemajuan nasionalmodernisasi parlemenkeadilan daerahkreativitas anggota DPDpilkada damaipencalonan DPDpolitik implementatifpemilihan pimpinan MPRkunjungan petani bawangpemilihan DPD DIYhubungan publik di DPDpeningkatan kompetensipengembangan ekonomi lokalSidang MPRpeduli lansiapenyandang disabilitasketahanan sosialbatikkerja sama lembaga sosialBPJS untuk lansiapengamanan kunjungan pejabatpenataan wilayah Yogyakartapencalonan anggota DPDtata ruang kampungpendidikanpemilihan ketua DPD RIlayanan publikdukungan kepemimpinan DPDkolaborasi DPD dan pemerintahpengembalian mobil dinaskoalisi pimpinan DPDSengketa kepemimpinan DPDGugatan hukum ke PTUNPelantikan pimpinan DPDkerukunan masyarakatkesejahteraanempat pilar MPRkonflik DPDpolitik perempuanPewujudan Pilkada yang demokratisSosialisasi Empat Pilar MPR RIPendidikan kebangsaan untuk generasi mudagugatan hukumpimpinan DPDkeanggotaan DPDkandidat ketua DPDpelestarian upacara adatAncaman pemberhentian dari jabatanPelantikan PresidenPembangunan daerahPemilihan Ketua DPDKisruh internal DPDTingkat kehadiran sidang paripurnaPencalonan pimpinan DPD RIPembangunan desa perbatasanPenguatan kelembagaan DPDIndependensi Dewan Perwakilan DaerahPemilihan Pimpinan DPDPersaingan Politik Wakil Barat IIPemberhentian dari keanggotaan DPDPemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPDpemberhentian sementarakepemimpinankonflik politikpenyaluran sapi kurbankerjasama antar lembagaBudaya sebagai kekuatan masa depanPenghargaan KWP Award 2026Pelestarian budayapemberhentian dari DPD RIpenawaran posisi wakil Ketua MPRpengingatan Pilkada 2024konflik dengan OSOPemilu DPD 2024Posisi DPDPerolehan suara DPD DIYPencalonan ulangkonflik politik DPD RI dengan OSOkepemimpinan DPD RItuduhan bolos dan ketidakhadirannegosiasi barter jabatan pimpinan DPDpengelolaan sampah daerahpemilihan anggota DPD RItawaran jabatan pimpinan MPRRekapitulasi Pemilu 2024Tingkat Provinsipemberhentian dari DPDsengketa kepemimpinangugatan ganti rugietisime diskriminasidorongan perempuan masuk lembaga legislatifsakit hatidukungan moral di sidangpimpinan DPD periode 2024-2029revisi UU Pemiludemokrasi inklusifketerwakilan perempuankepemimpinan OSO di DPDdukungan Jokowilaporan ke MKinterupsi rapatpengalihan kepemimpinan oleh GKR Hemasdukunganpemimpin DPD RIpenolakan undangan konvensi Partai Demokratusulan daerah otonomi barutantangan pelaksanaan otonomipembentukan daerah barukecerdasan buatangenerasi mudabahaya AIpersatuanpolitikdugaan politik Sekjen DPDkepartisanantudingan Ratu Hemasperan DPD dalam legislasicalon ketua DPDpengawasan pelaksanaan UU Penataan RuangUU Penataan Ruangperempuan dalam politikjabatan politisRUU Bahasa Daerahpelestarian warisan budayaera kecerdasan buatanpembangunan kantor DPD RIkedekatan negara dengan masyarakatpembangunan kantor DPD RI di Serang-BantenSTSB 2026suara daerah dalam kebijakan nasionalsidang bersama DPD RImomentum suara daerahPartisipasi Politikpreservasi budayapenanganan erosi sungaikelegalitas pemilihankeputusan maju kembali sebagai calon DPDalasan kandidaturkonsultasi politiktugas DPD RI memastikan kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerahpeluncuran buku baruamandemen UUD 1945 untuk fungsi DPD yang lebih baikapresiasi WKRImasalah sosial kebangsaanpenarikan undangan sidang tahunan MPRprosedurKetahanan pangan nasionalPenanaman jagung simultanPemulihan pendidikanAspirasi warga perbatasankunjungan ke Gunungkidulaspirasi desa wisatapilkad DPDkisruh rapat DPDgugatan mahasiswa UGMperkembangan budaya DIYjaringan politik perempuanUU administrasi dan kebhinekaandaya saing globalundanganprosedur MPR
—
Kategori Pemberitaan
PolitikSosialPendidikanHukumBudayaEkonomiPemerintahankebijakanpemberdayaan perempuankesehataninfrastrukturpertanianpemberdayaankebijakan sosialkebudayaankontroversikeagamaanpenghargaanpemiluorganisasisengketa hukumdiskriminasiotonomi daerahteknologilegislasigenderlayanan publikparlementata kelola
—
Kontroversi & Entitas
45
Kontroversi
113
Entitas
High 6Med 27Low 8
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 0
- Rentang Karir
- 2 tahun
- Aktif Sejak
- 2022
—