Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- (2004–2016) (2019–) }}
- Provinsi
- —
- Usia
- 54 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
45Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang pertanian dan ekonomi kurang relevan secara langsung dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Keterbatasan data riwayat pekerjaan juga menyulitkan penilaian yang lebih komprehensif.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif522 artikel
+193·252−77
—
Liputan & Sumber
220media unik
- Merdeka.com12%
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)4%
- Kompas.com4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Penataan kawasan pesisirHak Angket e-KTPPerumahan layak huniHunian vertikalKrisis perumahan nasionalPengelolaan sampahRangkap jabatan pejabatProgram pembangunan perumahanRumah subsidiSektor propertiPemukiman kumuhPemakzulan presidenKebijakan ekonomiPelayanan hajiBacklog perumahanSanitasiPajak rumah tapakPembiayaan properti syariahPembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Transit-Oriented Development (TOD)Harga propertiprogram perumahanrenovasi rumahrumah tak layak hunidata backlog perumahanpembentukan lembaga perumahankebijakan perumahanrangkap jabatan wakil menteripolitik nasionalkritik dan respons politikurbanisasipemanfaatan teknologi dalam perumahanpengembangan hunian sosialekonomi sektor perumahankearifan lokal dalam pembangunanTanggapan terhadap seruan pemakzulan/penggulingan PresidenKebijakan perumahan dan kawasan permukimanTindakan inkonstitusionalReshuffle kabinetEkonomi nasional dan pengelolaan sumber daya alamPerlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Tata kelola hajiSinergi penanganan sanitasiTata kota berkelanjutan dan hunian vertikalPersatuan dan stabilitas nasionalGaya komunikasi kepemimpinanperumahanpolitik daerahkoalisi legislatifkebijakan pemerintahkunjungan ke daerahpersatuan nasionaldukungan politikkebangkitan ekonomi dan peran Indonesia di panggung duniageopolitik dan stabilitas globalpariwisata (Papalimba)kedaulatan konstitusional dan penolakan tindakan inkonstitusionalpesan politik untuk persatuanbantuan rumah pendeta dan tokoh agamapenataan kawasan Jempolprogram strategis di Sumbawarenovasi 2 juta rumah di desaprogram perumahan Emban Tigasubsidi tanah untuk backlog perumahankerusuhan dan pernyataan bukan mahasiswafriksi Menteri Ara dan Wamen Fahriaspirasi MRP Papuakritik Saiful Mujani terhadap Fahri Hamzahseruan jatuhkan Prabowo yang dianggap berbahayaArah ekonomi pemerintahan PrabowoPengembalian sumber daya alam untuk rakyatPeringatan terhadap tindakan inkonstitusionalKebijakan perumahan berbasis ekonomi kerakyatanWacana pemilihan kepala daerah oleh DPRDFokus Perumnas pada perumahan rakyatKontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasionalpembangunan daerahgerakan pemudahasil survei rendahkinerja kabinetpembangunan perumahan nasionalkebebasan berpendapatkapasitas ekonomi presidenBP3Rstrategi peningkatan kinerja kabinetpengalaman Aceh sebagai contoh nasionaldata kemiskinan akuratPembangunan hunian sementara (huntara) untuk pengungsi korban kebakaran KalimangoAjakan kepada kepala daerah untuk membangun kawasan pemukiman layak huni di pesisir dan desa NTBRencana penanganan kawasan kumuh dan perumahan di Kendari bersama Wakil Menteri PKPKritik dan respons terhadap pernyataan Saiful Mujani mengenai isu pemakzulan Presiden PrabowoSentilan dari Said Didu terkait persetujuan Jokowi mengembalikan UU KPK ke versi lamaPrabonomicsjebakan pendapatan menengahgerakan kepemudaanaturan lama Kementerian PUPRprogram 3 juta rumahValiditas DataPenataan Kawasan KumuhRumah SusunHunian Sewa untuk Gen ZJalur Konstitusionalseruan aktivis jatuhkan Prabowopembangunan perumahan Acehdialog kebangsaankelangkaan lahanpolitikekonomidemokrasipendidikan politikperumahan rakyatkampung nelayanhunian layakperumahan dan permukimanPeluncuran buku dan gagasan Swasembada Papan 2045Penyediaan hunian layak dan akses rumah terjangkau untuk rakyatTarget pembangunan 3 juta rumah oleh pemerintahPenguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kemakmuran rakyatArah kebijakan perumahan berdasarkan pemikiran tokoh ekonomi IndonesiaTanggapan terhadap isu politik dan seruan penggulingan pemerintahanRefleksi Ramadan untuk membangun kekompakan antara elite dan rakyatPeluncuran buku Strategi Swasembada Papan 2045Program renovasi dua juta rumah per tahunHak prerogatif presiden terkait reshuffle kabinetKritik terhadap program 3 juta rumah sebagai momentum koreksi kebijakanProgram gentengisasi untuk mendorong pertumbuhan industri lokalTuntutan realisasi janji NTB sebagai pilot project tiga juta rumahOptimisme masa depan IndonesiaTransformasi perumahan nasionalPengelolaan ekonomi oleh Presiden PrabowoDukungan politik terhadap Presiden PrabowoPembangunan kampung nelayan Mata Ie di Aceh JayaPenolakan terhadap isu menjatuhkan Presiden PrabowoTren sewa rumah pada Generasi Z karena mobilitas kerjaInovasi SiRubi oleh Pemerintah Kota BukittinggiPemotongan gaji buruh untuk kredit rumahKinerja Kementerian PKP yang masih 0 persenKritik keras terhadap BP TaperaInvestasi Qatar di proyek perumahanPenolakan utang luar negeri untuk perumahanKunjungan kerja dan ziarahinternet rakyat murahHarkitnas ke-118komisaris BTNpartai Geloratrias politicarumah vertikalpenghapusan kumuhpersatuan bangsaperkuat persatuanketahanan nasionalpenataan kawasan tambang berkelanjutankonsep halalruang publikkawasan kumuhrumah subsidi vertikalpembangunan bantaran sungairumah panggungperencanaan kotaalokasi anggaranmodel nasionalkampung lampionkonsep 3Mhunian MBRkawasan strategispenataan permukiman bantaran sungaipeluncuran bukustrategi swasembada 2045Voting MPRPergantian pimpinan MPRKonflik politik antar kubuUU MD3kawasan perkotaan barupenataan kotakoalisi politikpartai politikrekomendasi Pansus KPKtransformasi politiktransformasi kotatata kotainspirasiisu pencopotan dari PKSPansus Makarsikap politikSohibul ImanRUU Pemilusurat pengunduran diri bacalegkoalisi PDIP-DemokratProgram perumahan Merah Putih MUI di BogorSistem pemberantasan korupsiPerseteruan dengan PKSKritik terhadap jubir PrabowoPilkada dan PilpresPujian kepada PrabowoPosisi di Partai Geloradukungan kepada Setya Novantokritikan terhadap PKSdukungan kepada keluarga Jokowiproyek gedung baru DPR dan janji anti-korupsipasal penistaan agamareformasi sistem pemberantasan korupsidukungan kepada Prabowo dalam bantuan Rohingyapenegakan hukum terhadap rekaman Papa Minta Sahamperbaikan sistem pemberantasan korupsiKPK dan kontroversi terkaitkinerja dan kebijakan pemerintahquorum pemilihan pimpinan komisiPerppu MD3 dan dukungan politikpenilaian tim kampanye pilpreshubungan antar parti politikpenataan kota dan pertemuan dengan gubernurbelajar di luar negeriperbaikan sistem pendidikanpemahaman masyarakat tentang kebijakan ekonomi Prabowoketerkaitan ekonomikomunikasi kebijakankehadiran rapat paripurnarumor pemecatan dari pimpinan DPRperombakan fraksi DPRpromosi rumah susun sebagai solusi hunianajakan persatuan dan anti-narasi perpecahanbargain Boedionopencekalan Setnovpemilihan MPRkekecewaan publikkritik Saiful Mujanidemokrasi konstitusionalisu ajakan jatuh pemerintahpreferensi Gen Z terhadap sewa rumahfenomena global ngekospembentukan peradilan etikapemberantasan korupsi sejak dinipemecatan pejabat korup sebelum terjerat kasus korupsikritik terhadap ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi berdasarkan jumlah penangkapanpencegahan korupsikorupsi kepala daerahkritik terhadap Prabowobahaya aparat di ruang sipilpencegahan korupsi sejak dinireformasi sistem hukumBadan Percepatan Pembangunan PerumahanDanantara HousingKonsolidasi AsetPembiayaanPeradilan EtikaTanah Murah Milik Pemerintahefisiensi pilkadahubungan dengan Prabowoseni mengelola negarakepemimpinan lintas generasipenguasaan AIkepemimpinan berbasis ilmuseni kelola negaraera AIperkotaankritik program 3 juta rumahevaluasi kebijakan perumahantransformasi pemerintahanmenutup kebocoranmenekan ketimpanganagenda Prabowoinvestasi Qatarkebutuhan pokok rumahregulasi sektor perumahandaya serap pasardata backlog rumahBPSrestorasi desa Sadepelestarian budaya Sasakperbaikan data backlog rumahmasalah perumahankerjasama dengan Praboworestorasi Desa Adat Sadeinfrastruktur teknik sipilpembangunan bendungananti-korupsietika publikbiaya politik ilegalAI dalam pemerintahankonservasi budaya adattambang berkelanjutan Malukubenahi data backlog rumahkebijakan Prabowohentikan kebocoran sumber daya alamdata BPS
—
Kategori Pemberitaan
InfrastrukturKebijakan PublikPolitikEkonomiSosialHukumperumahankebijakannarasi publikpariwisatakebijakan perumahanpemerintahankepemudaandemokrasilingkungankontroversikorupsipendidikanteknologikepemimpinankebudayaandata statistikbudaya
—
Kontroversi & Entitas
88
Kontroversi
202
Entitas
High 10Med 52Low 17
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 1
- Pendidikan
- 2
- Rentang Karir
- 9 tahun
- Aktif Sejak
- 1990
—