Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA, S.SI, A.pt

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA, S.SI, A.pt

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi
Fraksi
Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Usia
49 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

55Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi menunjukkan relevansi terbatas dengan jabatan gubernur. Diperlukan data lebih lanjut mengenai kinerja dan rekam jejak kepemimpinan untuk penilaian yang lebih komprehensif.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif212 artikel
+136·64−12
—

Liputan & Sumber

110media unik
  • RRI.co.id27%
  • Timex Kupang12%
  • NTT Pembaruan6%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

pengawasan keuanganpemberdayaan ekonomipengembangan pendidikanpola anggaranPONharmoni interfaithkualitas pendidikanakses KURrotasi jabatanpenanganan keterbatasan tenaga medispendidikanpendapatan asli daerahinfrastrukturekonomi desatoleransikesejahteraan sosialkebijakan fiskaltransformasi ketenagakerjaanperumahanpengelolaan airpenanggulangan kemiskinanpenelitian dan inovasiAkurasi data kemiskinanPembangunan berbasis risetDukungan kegiatan keagamaanKesiapan arus mudikKesejahteraan PPPKManajemen fiskal daerahMitigasi dampak El NinoPenguatan kapasitas pendamping desaPemotongan dana transfer pusatPengembangan SDM pejabat daerahkesejahteraan masyarakattenaga kerja PPPKUMK/UMKM BUMDupah minimumekonomi daerahbansosmedsos ASNpilot project medsoskemiskinanpembangunan sekolah rakyatinfrastruktur pendidikankedisiplinan ASNapel pagimanajemen aparaturRetret pejabat strukturalPembenahan sikapBanjir bandangPelestarian budayaAudiensi dengan Kepala BIPemangkasan anggaran OPDpelaksanaan anggaran 2026pembangunan daerahpercepatan proyek infrastrukturhilirisasipenerimaan daerah (PAD)target PAD 2026pembangunan ekonomipelantikan pejabat eselon IIpengukuhan pejabat eselon Ikasus bunuh diri siswa SDkesehatan mental remajaHari Lansia Nasional 2026reformasi ASNmasalah PPPKpenguatan fiskalantisipasi El Ninokolaborasikawasan free trade zonekerja sama Batamkerja sama ekonomipengendalian inflasipenanganan sosial anak panti asuhankendaraan dinas dan administrasiinflasi daerahpertumbuhan ekonomikepatuhan pajakperawatan kendaraan dinasproduk unggulan desaperlindungan sosialperumahan rakyatanggaran stuntingefisiensi anggaranpeluncuran NTT MartUMKMpelayanan publikadaptasi digitalkerja inovatifkerja kolaboratifevaluasi pelayananpeningkatan pendapatan asli daerahtarget APBDPembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)Hilirisasi EkonomiPemerataan InfrastrukturRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027peresmian pusat perbelanjaanpengembangan ekonomi daerahKerja sama penyediaan air bersihPenghapusan ego sektoral antar instansiPencabutan SK Sekda Kabupaten NgadaPolemik lokasi tuan rumah PON 2028Penanganan stuntingPemberantasan manipulasi data kemiskinanEvaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)Penanganan insiden kapal di Labuan BajoPengembangan budidaya hasil lautPPPKpengaduan ke Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemenkeukeamanan pekerjaanpelantikan pejabat BUMDketergantungan modal daerahapresiasi kerja sekdapembangunan rumah sakit pratamasemangat natal dalam pelayanan ASNpercepatan gizi masyarakatpenetapan titik SPPG 3Tkepegawaian PPPKkebijakan pusat terkait PPPKrasionalisasi APBDUMP NTT 2026pelantikan pejabat OPDkelalaian negaraDukungan fiskal dan infrastrukturPerlindungan hak asasi manusiaPembatasan BBM subsidi bagi penunggak pajakMutasi pejabat daerahPembangunan olahragapeningkatan PADoptimalisasi PADimplementasi Pergub Nomor 13/2025reformasi cara kerja OPDkebijakan SPBUpenegakan Samsat dan Polantassosialisasi gubernurFestival Fulan Fehanpromosi pariwisatakebudayaan NTTHari Anak NasionalJam Belajar MasyarakatGenerasi NTT Unggulnet zero emisi 2050ketangguhan bencanapembangunan berkelanjutanpameran kerja 2026lowongan kerjapengangguransinergi pajakkemandirian fiskalzona perdagangan bebasprogram prioritas pembangunankemitraan Australiainvestasi NTTkerjasama strategiskesiapsiagaan bencanakerjasama internasionalkomitmen Australiakonflik Adonarapenyelesaian konflikdamaiakar permasalahanperdamaianakar masalahsertifikasi tanahtata ruangsinergi antar instansiDAU tambahaninfrastruktur jalan strategisdiskusi ekonomipenyelesaian konflik Adonarapembangunan perdamaiantambahan DAUaksi sosialdistribusi pangan pokokgerakan Pramukapesan kesatuanperan PPIDPenanganan bencanaKebijakan daruratPenyandang disabilitasPengangkatan SekdaSinergi BirokrasiKolaborasi lintas sektorPenanganan banjirskema ambil dulu bayar kemudian untuk korban gempa Floreskebijakan penyandang disabilitas pasca gempa Manggaraipengangkatan sekretaris daerahpemulihan pasca gempa Floressolidaritas antar komunitaspenilaian kinerja ASN melalui TPPpelantikan pejabat pemerintahbantuan gempa Florespenanganan gempapemulihan pasca gempaapresiasi pihak yang membantukesedihan masyarakat Floresgempa bumibantuan kemanusiaankesehatanketahanan iklimRAD API 2025-2045TPP ASNkinerja ASNpemulihan ekonomi pasca gempa Floresgotong royong untuk korban gempapengecekan kondisi pesantrendistribusi bantuan sosial di Endeapresiasi terhadap warga penemu baby di Amarasipesan solidaritas sosial
—

Kategori Pemberitaan

Kebijakan PublikInfrastrukturPolitikEkonomiPendidikanSosialLingkunganTata Kelola Pemerintahankebijakanagamatenaga kerjabirokrasipemerintahanbencana alamkebudayaankeuanganpembangunanadministrasikesehatanUMKMpelayanan publikdigitalisasiolahragakelautananggarankepegawaianHAMpajakpariwisatakebijakan lingkunganpenanggulangan bencanapembangunan berkelanjutankeamanantata ruangagrarkonflikbencana
—

Kontroversi & Entitas

25

Kontroversi

137

Entitas

High 7Med 11Low 2
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
2
Organisasi
8
Pendidikan
5
Rentang Karir
46 tahun
Aktif Sejak
1983
—