Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 60 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M. sebagai Bupati Banyumas menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan magister manajemen dan pengalaman organisasi menunjukkan kesesuaian dengan tugas pemerintahan. Namun, kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan di sektor swasta menjadi catatan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif220 artikel
+143·73−4
—
Liputan & Sumber
69media unik
- ANTARA News Jateng16%
- RRI.co.id13%
- Tribunbanyumas.com12%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Bantuan sosialStabilitas harga dan pasokanApresiasi prestasiPelantikan pejabatInovasi dan kinerja ASNKesehatan masyarakatPencegahan stuntingPengelolaan sampahTransparansi keuanganPengembangan infrastrukturPendidikan anak usia diniPenanganan kekerasan anakPeningkatan investasiTata kelola pemerintahanPengembangan Smart CityProgram pengentasan kemiskinanPeningkatan prestasi olahragaPengelolaan dataLayanan publikReformasi birokrasiPembangunan infrastrukturInvestasi dan ekonomi daerahPendidikanKesejahteraan sosialPengelolaan lingkunganPelayanan publikKeamanan dan ketertibanTransportasi publikTeknologi dan informasipemotongan anggaran pusatkebijakan pajak daerahkesejahteraan rakyatanggaran pendapatan dan belanja daerahPengelolaan TPST berbasis masyarakatPenyerahan SK CPF Formasi 2024Revisi Perbup tunjangan DPRD BanyumasPerlindungan sosial dan insentif untuk RT, RW, BPDKerja sama pemerintah dan wartawanDigitalisasi keuangan daerahPengembangan pesantren di sektor produktifTMMD untuk pembangunan desaKenaikan tunjangan anggota dewankebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi ASNseleksi pejabat eselon duaUniversal Health Coverage (UHC) awardakselerasi program Trilaspenyediaan bus balik gratispurna tugas ASNjaminan sosialperbaikan rumah layak hunirekrutmen pejabat loyalpelantikan pejabat barupelatihan UMKMkebijakan kerja dari rumah (WFH)job fair 2025pengelolaan sampah bersihinvestasi Rusia di rumah sakit dan energi hijauadaptasi dan kreativitas ASNpensiun ASNpelantikan camat barubantuan alat berat untuk penanganan banjir sampahbantuan mobil siagapemberdayaan desatransportasi daruratinsentif guru ngaji hingga marbotlumbung pangan Jawa Tengahpenanganan stuntingprogram rumah tidak layak huni dan sanitasipencairan THR untuk ASNpenataan organisasi pemkabpenanggulangan bahaya gunung Slametbantuan kebencanaan BNPBpembangunan puskesmas rawat inap di setiap kecamatanpembatasan media sosial untuk anakpembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)kesiapan infrastruktur menjelang Natarupemerataan akses pendidikanprestasi olahraga porprov 2026penanggulangan stuntingintegrasi transportasi trans banyumasrumah singgah pgotPenanganan anak tidak sekolahPeningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca LebaranPemberian bantuan alat dan mesin pertanian untuk swasembada lokalDukungan pemerintah daerah untuk kemajuan klub sepak bola lokalmutasi kepala sekolahtenaga PPPKkebijakan pendidikanpenurunan stuntingbantuan hibah perikanan dan peternakantata birokrasi dan pelantikan pejabat administratifpengembangan kawasan kuliner malamnuansa budayaTata BirokrasiPelantikan Pejabat AdministratifEfisiensi anggaran perjalanan dinasTransparansi pemerintahanPenyediaan lapangan kerja melalui bursa kerjaPrestasi nasional di bidang pendidikan digitalKebijakan keterbukaan informasi publikImbauan perayaan tahun baru dengan doa dan tanpa kembang apiDominasi pasokan gula kristal duniakepemimpinan yang melayani dan menolak gengsipelantikan dan mutasi pejabat daerahsinergi dengan instansi vertikal seperti Rutanpenyerahan Surat Keputusan (SK) CPNSpengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan program SMART KRISNAkedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN)kebijakan pendidikan gratis dan larangan pungutan di sekolah negeripenerimaan harta rampasan KPKmusyawarah cabang PDIP Banyumassoliditas partaiagenda politikpenyelidikan KPKpengabdian publikkarier politikpenurunan tarif retribusi pasarperlindungan sosial bagi penderespeningkatan ekspor ke pasar Eropapengangkatan ASNadaptasi birokrasipenguatan trilasKegiatan LKS TripartitHibah aset dari KPKPensiun PNSKomentar biaya hidupGotong royong dan perlindungan BPJS KetenagakerjaanInventarisasi dan perbaikan jalan rusakPencapaian Opini WTPKebijakan WFH bagi ASNTarling Ramadan dan dana operasional RTMutasi jabatan KadisdikJob Fair dan lowongan kerjaMusrenbang dan prioritas pembangunanProgram SipatasUHC non cut offSosialisasi UHC dengan PCNUSensus Ekonomi 2026Penyediaan Lahan untuk Imigrasipenjelasan istilahprogram pemerintahpersiapan lahan untuk kantor imigrasirencana pembangunan kantor imigrasi 2027rencana kantor imigrasi di Purwokerto 2027musibahpenderesperan ayah dalam pertumbuhan anakfenomena fatherlessHarganastumbuh kembang anakinvestasi pembangunan SPKLUrenovasi rumah tidak layak hunipencegahan konflik sosialkepastian regulasi lahan sawahpenanganan korbanpenghentian event driftrenovasi rumah tidak layak hunianprogram bebenah kampungpenanganan medisopini WTPinsiden tribun VIP ambrukpenyaluran bantuan sosiallantikan pejabatmotivasi ASNperan orang tuakehadiran sekolahreshuffle jabatanpelantikan PNSpemerintahan bersihperubahan camat dan lurahpelatihan kerjamigrasi tenaga kerjapeluang kerja di Jermanpengalihan anggaran mobil dinaspembelian motor listrik untuk kadeskerjasamainovasipencegahan praktik jual beli jabatanmanajemen talentapenempatan jabatan berbasis kinerja dan kredibilitasintegritas ASNposisi jabatankredibilitasjual beli jabatankarir ASN berbasis kinerjapengelolaan aset Kebondalempotensi kerugian daerahdugaan korupsipercepatan program Trilastinjauan proyek prioritasoperasi Trans Banyumaspenjaminan jalan rayatransisi pendanaanlayanan Trans Banyumasevaluasi layananperalihan pendanaanTrans Banyumasoperasional angkutantransparansi pendidikanlarang praktik pungutanpungutan liaroperasi transportasirencana operasional Pertengahan Septemberstrategi penganggaran pusathubungan tokoh nasional dengan daerahpembangunan infrastruktur daerah
—
Kategori Pemberitaan
Pemerintahan dan BirokrasiKebijakan PublikEkonomi DaerahSosialInfrastrukturPendidikanKesehatanKeamanankebijakanekonomipolitikpemberdayaan masyarakat SDMdigitalisasitenaga kerjalingkunganbencanapertanianpajakolahragapemerintahanbirokrasipelayanan publikkorupsikesejahteraanketenagakerjaanterminologikemasyarakatanadministrasi pemerintahaninovasiadministrasireformasi birokrasitransportasi
—
Kontroversi & Entitas
17
Kontroversi
106
Entitas
High 4Med 7Low 5
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 11
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 57 tahun
- Aktif Sejak
- 1971
—