Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- Sulawesi Tengah
- Usia
- 73 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penempatan Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si. sebagai anggota Komisi II DPR RI menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan MIPA dan pengalaman sebagai staf di Pemprov Sulteng di Jakarta kurang relevan dengan tugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif181 artikel
+78·100−3
—
Liputan & Sumber
82media unik
- ANTARA News Sulteng12%
- fraksi gerindra dpr-ri9%
- RRI.co.id9%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
PertanahanPembinaan BUMDPengawasan BUMDPilkadaProgram Makan Bergizi GratisLayanan Digital ATR/BPNStok BerasUjian CPNS dan P3KUU Kesejahteraan SosialEmpat Pilar MPR RIKonflik AgrariaTata Kelola BUMDRUU Hak CiptaTambang Emas IlegalResesKesejahteraan Sosial RakyatSkandal Aleg GerindraPengurusan Sertifikat TanahBantuan Seragam SekolahPerkembangan KMPAspirasi MasyarakatProgram makanan bergizi gratis (MBG)Aspirasi wargaPerpanjangan jabatan kepala desaKinerja Bank Maluku-MalutGaji PPPKPengawasan PemiluKebhinekaanPerluasan wilayah kotaToleransiSilaturahmipenegakan hukumpengelolaan tanahkebijakan daerahpendidikanprogram KMPBUMDsengketa lahandapur makan bergizi gratisstandar sanitasiKMPkunjungan kerjasapi kurbanlapangan golf aset provinsistagnasi BUMDkebijakan pembangunanpemilihan DPR RIsilaturahmi politikkeberagaman nasionalMekanisme pemilihan kepala daerahKlarifikasi pernyataan Presiden Prabowo SubiantoAturan cuti petahana dalam Pemungutan Suara UlangIntegritas pelaksanaan Pilkadapernyataan Longki Djanggolareaksi manajemen PT SPM dan PT SWkebijakan pemerintah terkait industriinovasi digitalsertifikat tanahkeadilan pengaduAduan masyarakatMorowaliMorutbirokrasipelayanan publikPemungutan Suara Ulang (PSU)kesiapan keamanankoordinasi antara pemerintah dan kepolisianpelaksanaan pemilu di Sulawesi TengahRUU Satu Data Indonesiaintegrasi dan validasi data nasionalpemisahan pemilu pusat dan lokaladuan seleksi CPNS dan P3Kpenguatan empat pilar kebangsaanpemilu 2024keadilanfakta mengejutkankunjungan daerah pemilihanpenyerapan aspirasi wargapenerimaan kritik dan masukanpengawalan program pemerintahsosialisasi KUHP barumelek hukumbank tanahlembah napukebijakan pertanahanKualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Penyempurnaan RUU Satu Data IndonesiaPenyerapan aspirasi masyarakatTinjauan bantuan perumahanPenyerahan sapi kurbanKabar duka keluargaPenyaluran sapi kurban untuk Idul AdhaPembahasan dampak kebakaran di NaluSengketa lahan sawit di LampasioPerjuangan pemekaran daerah otonomi baru di ParimoSilaturahmi dengan Gubernur AnwarDiskusi politik dengan Rusdy Mastura dan Prabowopenyaluran hewan kurbanbantuan sosial untuk masyarakatperayaan Idul Adhasengketa tanahbankkurbanbantuan sosialPSUcutipetahanapilegMendagriusulanpelanggaranPETIpenambangan ilegalParigi MoutongrekapitulasiPilgubKPU SultengkundapilSigiPPPKemenpan RBtambangkebijakan lingkunganagamapereratkebijakan politikProgram Sekolah Rakyat TerintegrasiBantuan sosial korban gempaRegulasi daerah berkualitasSertifikasi tanah wakafMakanan Bergizi Gratis (MBG)Pendidikan karakter di era digitalAspirasi terkait tanah dan CSR tambangAturan cuti petahana dalam PSUDukungan seniman daerah melalui RUU HCkepastian hukummadrasah swastapenetapan batas wilayahpengakuan hukum adatkasus hukum eks kakanwil BPN Sulawesi Tengahtuduhan korupsi vs tindakan kemanusiaankenangan sosial budayaregulasi daerah yang berdampakdistribusi takjil bagi masyarakatsilaturahmi ke desa dan penyaluran aspirasi wargapercepatan program strategis nasionalATR-BPNpemberian sapi kurbaniduladhaproduk hukum daerahrakor regionalpembangunan hukumketersediaan air bersihsertifikat tanah Huntapkunjungan kerja gubernurkeamanan pemilihankoordinasi dengan kepolisianpemilihan kepala daerahregulasi berkualitaspemerintahan daerahUjian CPNSP3KPengawasan DPRSulawesi TengahHGUtekanan perusahaanBPNkeracunan makanan MBGkeamanan pangantanggung jawab pengelolakunjungan anggota DPR RIsambutan wakil bupati MorowaliMakan Bergizi Gratis (MBG)Satgas PKA Sulawesi TengahHPL Bank TanahPosojelas dan bersihprofesionalitas penyelenggara pemilupengingat etik pemilusertifikasi tanahpenggantian anggota DPRpemilihan gubernur dan wakil gubernurkenaikan PPN 12%pemantauan DPRdukungan gubernur
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpolitikinfrastrukturpengawasansosialkonflik agrariaagripangankeuanganhukumpendidikankesehatanekonomikorporasidigitalPemerintahankorupsibirokrasikeamanankontroversipelayanan publikpertanahanlegislasikesejahteraan sosialagamapribadilingkunganpemerintahan daerahagrariapemilu
—
Kontroversi & Entitas
37
Kontroversi
95
Entitas
High 6Med 20Low 9
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 1
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 36 tahun
- Aktif Sejak
- 1965
—