Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Maluku Utara
- Usia
- 39 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
45Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Dr. R. GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si. sebagai Anggota DPD RI dari Maluku Utara menunjukkan relevansi terbatas. Gelar S.Sos. dan M.Si. menunjukkan pemahaman tentang ilmu sosial dan pemerintahan, namun kurangnya data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan penilaian komprehensif. Hal ini menyebabkan skor yang kurang meritokratis.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif118 artikel
+78·34−6
—
Liputan & Sumber
52media unik
- RRI.co.id21%
- HalmaheraPost.com15%
- Tribunternate.com10%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
pertanianpertambanganpembangunan infrastrukturhukum lahansinergi kementerianrelasi masyarakatpangan murahliterasikonsensus nasionalPangan lokalEkonomi petaniKrisis lahanHukum adatUMKMPenanaman modalKonsensus negaraRumah layak huniRUU Daerah KepulauanAspirasi rakyatEnergi dan sumber daya mineralGerakan pangan murahHilirisasi pertanianHak masyarakat adatKolaborasi pembangunanAntisipasi lonjakan penumpangEkspansi tambangPembangunan berbasis prioritasPersoalan struktural wilayah kepulauanKonflik PapuaInfrastrukturpolitik gagasankampanye edukatifpartisipasi publikpembangunan daerahisu pembangunan di Maluku Utarapolemik NHM vs karyawanevaluasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umumpengawasan proyek infrastrukturperjuangan RUU Daerah Kepulauanpembentukan regulasi daerahpembangunan wilayah kepulauanMaluku Utarakebijakan kementerianSosialisasisosialisasi empat konsensus negara Indonesiapermasalahan penanaman modal di Maluku Utarapembangunan jalan tanimasalah pertanianApresiasi kehadiran dan kuliah umum di kampusDorongan terhadap politik gagasanGagasan mengenai hilirisasi perikananPengawasan program benih dari Kementerian PertanianUsulan peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasionaljalan tanikeluhan warga Maluku Utarakelangkaan BBMkoordinasi dengan Pertaminadampak negatif pertambanganmasalah lingkunganevaluasi aktivitas tambangKegiatan reses anggota DPDKunjungan ke daerah pelosokAspirasi masyarakat lingkar tambangKeluhan warga lokalPerluasan infrastruktur pelabuhanPembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)penyampaian aspirasi masyarakattanggung jawab perwakilan rakyatkomunikasi dengan pemerintah pusatKunjungan kerja ke daerah terpencil untuk menyerap aspirasi masyarakatPemberdayaan nelayan agar lebih mandiri, berdaya saing, dan sejahteraTuntutan kepada perusahaan tambang untuk tertib dan menaati regulasiHasil pemilihan anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku UtaraSosialisasi konsensus bernegara untuk pelajarPenyerapan aspirasi masyarakatKegiatan reses anggota dewanpembekuan izin tambangpenegakan hukum pertambangankinerja Kementerian ESDMpilihan umum DPD-RInomor urut 9kampanye politikkolaborasipembangunankesiapan calon DPDpilihan DPD RIperbaikan jalan rusakinfrastruktur jalanprioritas pembangunanstop izin tambang baruinvestasi berkelanjutanperlindungan lingkunganpersistensi DPD RIotonomi daerah kepulauanliterasi politikaktivitas pertambangankrisis ekologipendidikanbasis data pembangunanprogram pangan terjangkaugagasan politikpembangunan desapembangunan pulau Taliabupercepatan pembangunan infrastrukturalRUU Daerah Khusus Kepulauanaspitrasi masyarakatprogram pemerintah pusatpengesahan RUU Daerah Kepulauanperkebunansektor masa depankerjasama dengan Kementanpembangunan daerah Maluku Utararelasi pejabat publik dan masyarakatpelantikan anggota DPD-RIdemokrasipengawasanaspirasi wargakunjungan ke Morotaiterpilih sebagai anggota DPD RIDapil Maluku Utarapermintaan pengawasan kinerja kepada wargaperingatan kepada pimpinan kepolisianperlindungan terhadap korporasi akuntabilitas pejabat publik
—
Kategori Pemberitaan
InfrastrukturKebijakanPolitikLingkunganSosialEkonomiTransportasipemilihan umumkontroversipertanianPendidikanenergipertambanganpelayanan publikkesejahteraan sosialkelautan dan perikananpembangunantata ruangotonomipanganpembangunan daerah
—
Kontroversi & Entitas
10
Kontroversi
67
Entitas
High 2Med 7Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 0
—