Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG.

dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG.

Wali Kota Bontang

Pemerintah Kota
Fraksi
Provinsi
Kalimantan Timur
Usia
66 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

55Kurang Meritokratis

Penempatan dr. Neni Moerniaeni sebagai Wali Kota Bontang menunjukkan meritokrasi yang kurang memadai. Latar belakang pendidikan kedokteran memiliki relevansi terbatas dengan tugas-tugas pemerintahan kota. Kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan menjadi kendala dalam penilaian.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif280 artikel
+151·99−30
—

Liputan & Sumber

45media unik
  • Bontang Post15%
  • EKSPOSKALTIM10%
  • Klik Kaltim8%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Kesejahteraan sosialPendidikanKesehatan masyarakatInfrastrukturKeuangan daerahPemerintahan dan birokrasiLingkungan dan keamananOtonomi daerahKetenagakerjaanBudaya dan pariwisataPenanganan masalah sosialBatas wilayahOlahragaLingkungan HidupPemerintahan DaerahPariwisataKebijakan PublikAnti-KorupsiTransformasi DigitalHukum dan PerlindunganBudaya dan PerayaanManajemen ASNKinerja PegawaiKesejahteraan PekerjaAnggaran DaerahPengentasan PengangguranPelayanan PublikBantuan SosialTransparansi LHKPNHubungan Pusat-DaerahPembangunan KotaUkhuwah dan Gotong RoyongIndeks Antikorupsifestival Kampung Bawistata ruang kawasan berbas pantaipembangunan wilayah pesisirpelatihan wargapembangunan pesisirpengisian arsiparispemasangan jargas gratispembinaan siswabantuan kartu pintarmutasi pegawaiposko lebaranpraktik THMmiras kucing-kucinganlegalisasi penjualan mirasPeningkatan sistem kearsipan daerah sebagai aset strategisPenundaan proyek infrastruktur untuk menghindari skema utangPenanganan masalah stunting di Bontang Lestari dengan melibatkan perusahaanPeningkatan kedisiplinan siswa sekolah melalui kegiatan PramukaPenolakan legalisasi Tempat Hiburan Malam (THM) di Berbas PantaiPembatalan proyek multi-years Danau Kanaan melalui sidang paripurnaPenerapan aturan 75 persen tenaga kerja lokal untuk menekan angka pengangguranWacana pelebaran dan penataan Pasar Citra Mas Loktuan agar lebih bersihlegalisasi tempat hiburan malam dan minuman keraspenundaan proyekprofesionalisme aparatur sipil negarabantuan keuangan daerahindeks persepsi anti korupsiKesehatan fiskal daerahPenundaan proyek pembangunanSisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Larangan Tempat Hiburan Malam (THM) dan minuman kerasRevisi Peraturan Daerah (Perda)pembahasan raperdamitigasi bencana industrikepemudaantenaga kerja lokalTunjangan ASNInsentif GuruJaminan Kesehatan NasionalRekrutmen GuruPenanganan kasus anak menghirup lemPemberian insentif untuk wilayah berprestasiPembatalan pemangkasan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) pegawaiHibah gedung untuk Bawaslu dan BaznasPenguatan fungsi legislasi dan RaperdaMenjaga mutu pendidikan di tengah tekanan fiskalPenanganan stunting dan gizi burukPencegahan krisis defisit anggaran daerahSinergi pembangunan infrastruktur melalui TMMDPenanganan masalah sampahRotasi jabatan kepala dinasDorongan pembangunan kampus negeriPenundaan proyek untuk menghindari utangKonsolidasi sosial melalui majelis taklimSistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Proyek SPAM Regional IndomincoTarget operasional infrastruktur bulan Agustuspeningkatan literasi digitalperlindungan anakbuka puasa bersama anak yatimkepedulian sosial di bulan Ramadanpelantikan kepala sekolahpeningkatan mutu pendidikanPenyaluran beasiswaPemenuhan janji politikPendidikan tinggiefisiensi anggaranmanajemen rapatakuntabilitas keuanganpencegahan penipuanapresiasi masukan DPRD8 raperda siap dibahaskerja sama eksekutif-legislatifakuntabilitaspelatihan vokasipemudatekanan fiskalketahanan pangankesehatanmitigasi bencanakeluarga berencanaekspresi genderlayanan psikologpenurunan TKDkesejahteraan daerahprestasi pemudaforum youth city changersAPEKSI 2026khitan massalperan orang tuakesehatan anakpenguatan program PAUDpenanganan banjir di Jalan Piere Tendeanperawatan CCTVkeamanan lingkunganpemadaman bergilirkoordinasi dengan PLNhoaks TPP ASNprogram PRO RTanggaran minimjaminan kesehatankolaborasi swastakota Bontangkeamanan wargatrotoarpembangunan infrastrukturanggaranmoralgenerasi berakhlakFASI XIIIpenanggulangan narkobasinergi antar instansiTP2DDparkir di trotoarpenindakanaturan parkirtugas wali kotapeniadaan banknarkobadana kurang salurprogram dasarbantuan provinsi dan pusathadiah prestasi santrianggaran makan minum kegiatankebijakan efisiensipelantikan DBP KKP dan IWPpembangunan kota Bontangpartisipasi masyarakatTarget wirausaha 500 unit di BontangProgram sosial tetap berjalanAPBD turunCapaian IPM Kota KendariBantuan rumah layak huni 300 unitpengalihan JKNperlindungan wargalayanan kesehatanpencegahan karhutlapercepatan infrastrukturintervensi stuntingpengembangan UMKMstandar eksporpeningkatan SDM kesehatanrevitalisasi UGDbantuan langsung tunaikelompok rentanpenggunaan mobil dinaspenghargaan lingkunganrumah susunawa korban kebakarankerjasama BPJSPPPK paruh waktuTHRpenghargaan nasionalpemilahan sampah dari rumahinsentif fiskaljob fairlowongan kerjadana apresiasipemberdayaan tenaga kerja lokal
—

Kategori Pemberitaan

SosialPendidikanKesehatanInfrastrukturKeuangan daerahPemerintahanPolitikKetenagakerjaanLingkunganKeamananPariwisataBudayaOlahragaKebijakan PublikAnti-KorupsiTeknologi InformasiHukumManajemen ASNKesejahteraan SosialPelayanan PublikLingkungan HidupTransparansi & AkuntabilitasPemerintahan DaerahEkonomi RegionalPenghargaanAntikorupsikebijakanadministrasiekonomikorupsiregulasikeuanganbirokrasiteknologiakuntabilitaspemberdayaan pemudakebijakan kesehatankesehatan masyarakathukum dan keamananpembangunankemasyarakatanadministrasi pemerintahan
—

Kontroversi & Entitas

59

Kontroversi

119

Entitas

High 7Med 30Low 8
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
0
Organisasi
3
Pendidikan
5
Rentang Karir
55 tahun
Aktif Sejak
1967
—