Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Bupati Cianjur

Pemerintah Kabupaten
Fraksi
Provinsi
Jawa Barat
Usia
37 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

50Kurang Meritokratis

Penilaian meritokrasi Bupati Cianjur menunjukkan relevansi terbatas. Latar belakang pendidikan sebagai dokter memiliki relevansi tidak langsung dengan tugas pemerintahan daerah. Kurangnya informasi mengenai riwayat organisasi dan detail pengalaman kerja menghambat penilaian yang lebih komprehensif.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif170 artikel
+113·48−9
—

Liputan & Sumber

67media unik
  • ANTARA News Jawa Barat18%
  • Cianjur Update10%
  • Cianjur Ekspres8%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Pengelolaan Kepegawaian dan BirokrasiPembangunan Infrastruktur DesaPenanganan Bencana dan KesiapsiagaanPengembangan Ekonomi Lokal dan PariwisataPelayanan Publik dan KesehatanPendidikan dan Peningkatan Sumber Daya ManusiaTata Ruang dan Lingkungan HidupKebijakan Transportasi dan MudikIsu Hukum dan Administrasi KependudukanTransparansi dan Akuntabilitas Pemerintahaninfrastrukturpariwisatakesehatanpemberantasan narkobapengawasan MBGpenegakan disiplin ASNpemberantasan judi daringefisiensi anggaranpembayaran pajak kendaraanpenanganan KTP palsupendataan ulang warga tidak mampuharga kebutuhan pokokperbaikan infrastruktur wisatapemulangan warga dari Timur Tengahpeningkatan kunjungan wisata saat libur panjangprogram internet gratispengingat predikat ASN sebagai pengabdianlarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026siaga potensi kemarau panjangpengaturan jam operasional usaha selama Ramadanpembukaan layanan NIB gratiskepatuhan pajak sebagai pilar pembangunanpulangan buruh migran akibat konflik Timur Tengahpenanganan kasus bullyingresmi kepengurusan Best Lawyer Club Indonesia Cianjurperpanjangan status siaga darurat bencana hingga 2026penyaluran bantuan sembako dan perlengkapan sekolah untuk korban banjirPembangunan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)Investasi masa depanBeasiswa mahasiswaPembangunan desaKesakralan pendopoTransfer dana daerahdrainase jalan nasionalkoordinasi dengan kementeriankoperasiekonomi daerahizin usaha dan tempat hiburanaturan RamadhanAPBD 2026dokumen kependudukantransparansi pemerintahanrotasi dan mutasi pejabatintegritaspelayanan publikpenambahan pelayanan di MPP Gedung CCCjalur afirmasi 20 persen SPMB 2025visi Cianjur menuju istimewapengembangan potensilarangan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudiksanksi bagi pelanggarPengadaan PPPK Paruh WaktuTenaga KerjaPemerintahan DaerahPelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) baruPeningkatan dedikasi pegawai pemerintahanPelayanan publik yang berintegritasbantuan sosialdualisme kepemimpinanpemeriksaan hewan kurbanpenegakan aturan tempat hiburan saat puasaIduladha 1447 HPergeseran dana daruratAnggaran penanganan bencanaPerbaikan sekolah rusakRevitalisasi infrastruktur pendidikanPenanggulangan bencana dan alokasi dana BTTDugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU)Rehabilitasi dan perbaikan 1.200 sekolah rusakPenyaluran bantuan sosial kepada wargaIsu dualisme kepemimpinan di pemerintahan daerahPemeriksaan acak narkoba untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)Perbaikan 1.200 sekolah rusak dengan target selesai pada 2028Instruksi langkah cepat mitigasi bencana kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Penyelesaian Jalur Alternatif Puncak II pada 2027 sebagai solusi kemacetanKoordinasi dengan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan menjelang Lebaran 2026pemulangan warga dari wilayah konfliksiapan rute alternatifkehilangan anggaranpembangunan infrastrukturpendataan bangunan perumahanpenertiban bangunan perumahantemuan KTP warga Israel di Cianjurtuntutan penjelasan dari Bupatikeabsahan dokumen kependudukanPembangunan berorientasi pada kepentingan rakyatPenanggulangan bencanaPeningkatan IPMPengawasan PMI ilegalPenegakan aturan bangunanKenaikan BBM dan pelayanan masyarakatInfrastruktur jalanPeningkatan lahan pertanianRotasi pejabatLarangan bermain proyekTHR PPPK paruh waktuPaskibrakaDaya saing nasional sektor pangan dan wisataProgram makan bergizi gratisPemekaran daerah selatanProfesionalisme dan disiplin kerja PPPKpendidikanekonomipembangunan sekolah dasarkerjasama swasta-pemerintahakses pendidikanrembug wargapercepatan pembangunanpendidikan santripembentukan karaktersolusi kemacetanpembangunan terminal angkotkasusasusilaASNrespons bupatidukungan politikkomitmen menjalani pemerintahanstabilitas politikperda rtrwminimalkan alih fungsi lahanpenguatan ekonomi lokalpenanggulangan penganggurannota kesepahaman sinergikerjasama dengan bbvp bandunggorol di desa babakankaretsekolah swasta gratiskebijakan pendidikanarahan pemerintah pusatmitigasi bencanalangkah cepatkoordinasi OPDpenghapusan bangunan liarpenegakan hukum tata ruangpinjaman Rp150 miliarBank BJBakses kesehatan untuk masyarakat miskinpenghentian skema UHCpinjaman daerah untuk percepatan infrastrukturpemeriksaan acak ASN bebas narkobapenempatan PMI ke Jepang dan Taiwanalihan ke pekerja formal berdaya saing globalPencabutan akses pendidikanPencegahan KebakaranAntisipasi bencana alamreformasi birokrasitata kelola daerahpilkades digitalsosialisasi pemilihan kepala desatransformasi digital desakekurangan gurukendala fiskalkendala regulasipertumbuhan ekonomi berkelanjutanpeluang usahapemberdayaan masyarakatbeasiswapengurangan anak putus sekolahpembangunan manusiaIPM (Indeks Pembangunan Manusia)aspirasi masyarakatkampus
—

Kategori Pemberitaan

PemerintahanAdministrasiKebijakanPembangunanInfrastrukturLingkunganBencanaEkonomiPariwisataKesehatanPendidikanSosialHukumPolitikKorupsiTransportasiEnergikeamananadministrasi publikkeuangan daerahpemberantasan korupsikesejahteraankeuangankontroversiketenagakerjaankesehatan hewananggaranmitigasi bencanatata kotapertanianpelayanan publikantikorupsipemekaran daerahteknologipemerintahan desafiskal
—

Kontroversi & Entitas

31

Kontroversi

94

Entitas

High 9Med 16Low 5
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
1
Organisasi
0
Pendidikan
2
Rentang Karir
9 tahun
Aktif Sejak
2003
—