Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Fraksi
Demokrat
Provinsi
Jawa Barat
Usia
57 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

65Meritokratis

Penempatan Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron sebagai anggota Komisi VI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang ekonomi, pembangunan, dan organisasi terkait memberikan dasar yang relevan untuk menjalankan tugas di komisi yang membidangi perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standardisasi. Meskipun ada beberapa bidang yang kurang spesifik, secara keseluruhan latar belakang beliau mendukung peran tersebut.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Netral174 artikel
+90·76−8
—

Liputan & Sumber

183media unik
  • RRI.co.id6%
  • Kompas.com4%
  • Tempo.co4%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

harga minyak duniatraktor petanikebijakan ekonomidigitalisasi layanan publikkemandirian panganambang batas DPRDprogram KUR perumahanpengelolaan SiLPApenghargaan publikpariwisata BUMNkebijakan partaidigitalisasi perbankanpembangunan infrastrukturpemeriksaan BBMpengelolaan gajipenyaluran kreditkebijakan fiskalkebijakan energikebijakan sosialkebijakan keamanan siberkebijakan BBMinfrastrukturUMKMpajakpenimbunan BBMpembangunan ekonomikebijakan BUMNkebijakan pertanianPenghargaan KWP Award 2026Kebijakan ekonomi kerakyatanEfisiensi BBM dan WFHKebijakan kelistrikan nasionalPBB dan regulasiPemberdayaan nelayanPendidikan dan literasi keuanganProgram sosial dan bantuanInvestasi dan perizinan OSSpasar murahpemberdayaan pekerjakoperasi desapenghargaan KWPpenghargaanpembangunan daerahpolitikefisiensi belanja negarapemangkasan gaji pejabatpengelolaan keuangan publiksantunan anak yatimkekayaan pribadipolitik bersihpelantikan DPRpenjaringan calegvideo amplop cokelatdukungan kepengurusan DPRRUU Pemiluinisiatif pemerintah dan DPRKWP Awards 2026tiga fungsi DPRsolusi melalui DPRPerlindungan industri hasil tembakau nasionalAncaman rokok ilegal terhadap industriWacana perubahan Kementerian BUMN menjadi badanPembangunan bangsa yang berpihak pada rakyatkenaikan harga minyak duniaantisipasi pemerintahpenghargaan KWP Award 2021pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029impor gula rafinasiperan negaraTender proyek pemerintahPertumbuhan ekonomi IndonesiaKebijakan APBN 2027Bantuan dana UMKMPemberdayaan pedagang kecilStrategi ekonomi 2027Penggunaan APBNKesejahteraan rakyatAPBN 2027stabilitas ekonomikeanggotaan DPRprogram MBGketerlibatan pedagang dan kantin sekolahtuduhan menerima amplopprioritas programpembangunan IKNtarget ekonomi 2027penghapusan Kementerian BUMNkebijakan pemerintahkesatuan bangsahak warganegara bersamakenaikan pajak PPNprogram pro rakyatpartai Demokratkinerja BAKNpenerimaan amplop (SPPD)penghargaan legislator peduli UMKMdukung digitalisasi melalui UICIkritik terhadap BP Batam terkait putusan pengadilanRevisi UU PerkoperasianKekompakan Partai DemokratPersiapan Pemilu 2029Harga BBM NonsubsidiKondisi Ekonomi IndonesiaKunjungan Reses Dapil Cirebon-IndramayuKontribusi Sosial DPR RIPengawasan KoperasiProgram Indonesia AsriDPR RItata kelola hulu migastemuan BPKKenaikan harga BBM nonsubsidiPenahanan kenaikan harga oleh pemerintahMenjaga daya beli masyarakatPenguatan IHSG dan rupiahPemulihan ekonomiKemenangan tender proyek pemerintah oleh PDIPKesetaraan dalam pengadaan proyek pemerintahnobar final Piala Dunia 2026aspirasi wargadukung UMKMperputaran ekonomiaspirasi ojolpemberdayaan UMKMdugaan suap amplopfitnahPertaminarapat DPRTaperaDPRtransparansiakuntansiFestival Milm Kampungpelestarian sejarah daerahpromosi budaya lokalperan mediabulan Ramadanharga cabaipengaduan masyarakatlaporan kepada menteriGerakan Langit Birupenguatan UMKMpermodalantata keloladigitalisasibimtek gelombang ipenghargaan pembina umkmnobar pertandingan final Piala Duniaaspirasi UMKMsosialisasi empat pilarpertumbuhan ekonomipemberdayaan masyarakatpengangkatan kembali di DPR RIkomitmen untuk aspirasi rakyatpemilu 2024penegakan hukum amplopfestival milik kampungbandara Husein Sastranegaracaleg kepala daerahaspirasi PPPDImudik lebaran 2025batik identitas nasionalrs darurat covid-19amplop uang komisiinvestasi pabrik sawitregulasi hoakskebijakan impor ASpencalonan legislatifperforma anggota DPRrevisi UU Kementerian Negara
—

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturekonomipolitikpembangunanprestasikeuanganadministrasi publikkorupsisosialpenghargaananggaranperundang-undanganlegislasibudayaagamaUMKMlegislatif
—

Kontroversi & Entitas

30

Kontroversi

93

Entitas

High 5Med 16Low 7
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
16
Organisasi
16
Pendidikan
6
Rentang Karir
36 tahun
Aktif Sejak
1982
—