Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Kalimantan Utara
- Usia
- 63 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Dr. H. Zainal A. Paliwang sebagai Gubernur Kalimantan Utara kurang meritokratis. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi yang relevan dengan jabatan gubernur. Pendidikan terakhir yang relevan adalah S2, namun tanpa pengalaman yang jelas, sulit untuk menilai kesesuaian secara komprehensif.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif248 artikel
+178·59−11
—
Liputan & Sumber
65media unik
- Radar Tarakan16%
- Berau Post13%
- Fokus Borneo12%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pembangunan berkelanjutanInfrastruktur dan konektivitasTata kelola pemerintahan dan birokrasiKesejahteraan sosial dan ekonomiPendidikan dan kepemudaanLingkungan hidupPenghargaan dan prestasi daerahPelayanan publikEfisiensi anggaranKerukunan antarumat beragamapembentukan desa industripenghargaan ASN dan inovasipemberantasan korupsipengembangan industri perikanan dan kelautansinergi dengan TNIkerja sama pendidikan dan ketenagakerjaan dengan Korea Selatanpembangunan infrastruktur (jembatan Krayan)peningkatan kinerja ASNprogram WFA (Work From Anywhere)pengawasan BPKPpenurunan angka kemiskinanprogram kebijakan TAPEpenyaluran zakatpemberian insentif gurupenataan OPD dan pelantikan pejabatManajemen ASN dan KepegawaianAnti-Korupsi dan Transparansi KeuanganPembangunan Ekonomi dan KesejahteraanInfrastrukturPenghargaan dan PrestasiHubungan Antar Lembaga dan InternasionalSosial dan KeagamaanLingkungan Kerja dan EfisiensiPendidikanKesehatanKeamanan dan Pelestarian BudayaOlahragakerja dari rumah (WFH) setiap Jumatpenghematan biaya operasionalpenggeledahan Kejari di luar provinsiinvestasi kereta api Rp25 triliunpembangunan infrastrukturkerja sama internasionalpengembangan ekonomi daerahpeningkatan jaminan sosialkonektivitas antarwilayahpengangkatan JPT Pratamakepegawaian Pemprov Kalimantan Utarareformasi birokrasiPenyelenggaraan Benuanta Fest 2K25Peningkatan sektor pariwisata daerahPenguatan identitas budaya lokalDukungan pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kalimantan Utarainovasi Sibatikpembangunan PTUNpemberangkatan hajipembangunan jembatan Krayandisiplin ASNpembayaran TPP ASNakses darat yang sulitsuplai airharga semen mahalOpini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASNPembangunan Islamic CenterProyek Strategis Daerahpengelolaan keuanganakuntabilitasWTPPenghematan anggaran selama bulan RamadanRencana pembangunan industri minyak gorengPenambahan kuota bantuan pemasangan listrik gratisLarangan gratifikasi hari rayaUsulan rumah singgah mahasiswa di MakassarLarangan penggunaan material tambang ilegal untuk proyek pemerintahPemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas pemiluKeterlambatan pembangunan rumah jabatan gubernurPelantikan pejabat daerahProfesionalisme aparatur sipil negaraPerdagangan karbonKompensasi lahan mangroveBatas wilayah dan sumber daya alamPengawalan uang rakyatTarget pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk daerahelektrifikasi desa perbatasanpertumbuhan ekonomiLKPJ 2025usulan kabupaten/kota yang tidak terealisasialasan tidak pulang kampung saat Idul Adhapencegahan program silumantransparansi rencana aksipengawasan organisasi perangkat daerahopini WTP dari BPK RIkeuangan provinsiakuntabilitas pengelolaan keuanganpengurangan pengangguran regionalpenerimaan penghargaan nasionalInvestasi jalur kereta api untuk konektivitas KaltaraPeningkatan PAD dan pelayanan publikOpini WTP ke-12 dari BPK RIPenguatan birokrasi dan percepatan pembangunanPenunjukan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi KaltaraPenyediaan lahan 10 hektar untuk Sekolah Rakyat di KBMKondisi kehidupan masyarakat perbatasan Kaltarapencapaian WTP ke-12evaluasi kinerja provinsipemanfaatan vendor lokalperkuatan perekonomianprioritas vendor lokalpembangunan ekonomi daerahharga semen dan gaskondisi hidup di perbatasanpembagian pajak hotelkeuangan daerahkolaborasi CSRpembangunan Kaltaraundangan kepada perusahaanpengawasan anggaranpencegahan korupsimark up anggarankegiatan fiktifpertumbuhan ekonomi Kalimantan UtaraLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) 2025penghargaan IPASNapresiasi kinerja ASNpengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utarainvestasi hijaupembangunan ekonomilingkunganPorprov IIrangkap jabatanbantuan danaziarah pahlawaninvestasi asingkesiapan provinsi Kalimantan Utarafasilitasi masuk investorpeluang investasi Kalimantan Utarametrik investasiForum Apindopengembangan komoditas unggulanpenerimaan aspirasi desaMHA Desapenghargaanlayanan publikKUAketerbukaan informasi publikraperdapenyerahan kendaraan dinaskerjasama pemerintahpembukaan rakerprov PGPIpentingnya menjaga kualitas diripembinaan generasi mudaPemberdayaan pelaku usaha lokalManajemen talenta ASNRehabilitasi hutanHilirisasi pertanian berkelanjutanKesiapan suksesor pemimpin
—
Kategori Pemberitaan
KebijakanInfrastrukturTata Kelola PemerintahanSosialEkonomiPendidikanLingkunganPenghargaanPolitikkorupsipembangunankesehatankesejahteraan sosialpemerintahankepegawaiankeuanganbudayaolahragahukuminternasionalpariwisatakebudayaanpelayanan publikkeagamaanaparaturkesejahteraantransparansiakuntansipelayanan-publikprestasiinvestasikebijakan lingkungankebijakan publikpemerintahan daerahSDM
—
Kontroversi & Entitas
17
Kontroversi
125
Entitas
High 2Med 7Low 5
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 51 tahun
- Aktif Sejak
- 1973
—