Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Dr. H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.

Dr. H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.

Komisi II - Anggota

DPR
Fraksi
Golongan Karya
Provinsi
Sulawesi Selatan
Usia
60 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

75Meritokratis

Penempatan Dr. H.M. Taufan Pawe sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman sebagai konsultan hukum serta Walikota memberikan relevansi terhadap tugas-tugas di komisi tersebut. Pengalaman organisasi juga mendukung pemahaman tentang tata kelola pemerintahan.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Netral340 artikel
+160·146−34
—

Liputan & Sumber

129media unik
  • detikcom8%
  • Rakyat Sulsel7%
  • Bukamatanews.id5%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Komisi II DPR RIPenguatan BawasluRevisi UU PemiluProteksi data pribadiReformasi birokrasiDigitalisasi layanan publikPemulihan data tanah korban bencanaPenghapusan presidential thresholdPemberdayaan SDMPenyelenggaraan Pilkada serentakKemajuan daerahPembangunanKebijakan publikPolitikPendidikanAnggaranPemiluKonsolidasi partaiInfrastrukturPerlindungan data pribadiPeningkatan SDMPembangunan DOB PapuaTanah WakafTata Kelola Pemerintahan DaerahNelayanNilai KebangsaanPagar LautFiskal daerahOptimalisasi BUMDPemekaran Bone SelatanProgram PTSLPeradilan PemiluBeasiswa PIPPemekaran Luwu RayaPenguatan Fiskal DaerahSinergi Lembaga Legislatif dan Penyelenggara PemiluBantuan untuk Warga Terdampak AbrasiTekanan fiskal daerahPenyelesaian sengketa pertanahanRevisi UU AdmindukSDM berprestasiDana transfer daerah bencanaLayanan publikPenguatan demokrasiDitjen BUMDKekuatan fiskal daerahRekrutmen ASNSingle Voter Data SystemJaminan pangan murahSinergi pusat dan daerahAkselerasi layanan pertanahanTransformasi BUMDAbrasiBantuan untuk warga terdampakPenghargaan Alumni UMIpengawasan BUMDpengawasan BLUDpenerimaan PPPKPenguatan regulasi pemiluPeningkatan kualitas SDM pengawas pemiluEvaluasi kinerja KPU dalam Pilkada SerentakPemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerahJaminan Hari Tua bagi PPPKRevisi UU ASNKolaborasi Partai Golkar dengan Pemerintah Daerah Barrukesejahteraan warga kepulauanresespembangunan pulau terluarkunkerpengawasanperbaikan birokrasikunjungan ke daerah terpencilperkuatan kewenangan Bawaslukaderisasi pemimpinhubungan dengan konstituenbantuan kemanusiaanpenanggulangan bencanataufan Paweperjuangan aspirasi pelajarbeasiswabantuan untuk warga pulau terluaraspirasi daerahdana transfer daerahpemulihan layanan publik pasca bencanadistribusi takjil ramadaninteraksi dengan wargaPemekaran wilayah Bone SelatanPencabutan moratorium pemekaran daerahPernikahan anak bungsu Taufan PaweIbu Kota Nusantara (IKN)Pusat Pemerintahan NasionalKomisi II DPRBadan Anggaran (Banggar)Wacana perubahan sistem pemilu 2029 dan 2031Penunjukan Gubernur secara langsung oleh PresidenPemilihan Wali Kota oleh DPRDPerjuangan hak-hak CPNS dan PPPKAudiensi dengan DPRD Parepare di Komisi IIKasus 34 titik pagar lautPermintaan penjelasan Komisi II DPRPilkada Parepare 2024Kejayaan Partai Golkar SulselRapat Paripurna DPRD PareparePernikahan Putra Taufan Pawepasar murahpaket sembakobantuan sosialkampanye politikdukungan masyarakatpemilihan umumProses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)Dinamika dan manuver politik pencalonan legislatifStrategi rekrutmen calon legislatif Partai GolkarDampak Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap kerugian keuangan negaraPemilihan Gubernur Sulawesi SelatanMusyawarah Daerah Partai Golkar Sulawesi SelatanKonsolidasi dan dukungan internal Partai GolkarKegiatan keagamaan dan Safari RamadanPersiapan calon legislatif DPR RI dari Partai GolkarPertemuan dan silaturahmi dengan Menteri InvestasiTanggapan dan dukungan terhadap pergantian Wakil Ketua DPR RIPenerapan sistem data pemilih tunggal (Single Voter Data System)Revisi Undang-Undang PemiluPembangunan dan penataan Anjungan CempaeDinamika politik dan teguran kepada menteriEvaluasi sistem kepemiluanKesejahteraan masyarakat kepulauanKunjungan kerja dan kehadiran negara di daerah terpencilpenugasan di komisi DPR-RIkeanggotaan Komisi IIkeanggotaan Badan Anggarankegiatan sosialkeagamaanketerlibatan masyarakatupacara kemerdekaantata kelola daerahsilaturahmikeamanan dan kepercayaandialog dengan majelis taklimevaluasi dana transfer pusat ke daerahkebijakan provinsiSupport kegiatan keagamaanSinergitas BhayangkaraSerap aspirasi wargaKebahagiaan Hari Raya iduladhadukungan kegiatan keagamaanbantuan sound sistempilkada serentak 2024politik dynasticsPelaporan PPAT untuk penguatan pengawasan ATR/BPNKomitmen kepastian hukum rumah ibadahPenguatan fiskal dan akselerasi inovasi tata kelola daerahKetergantungan fiskal NTT dan inovasi daerahKemandirian fiskal daerahKinerja serapan ATR/BPN Sulawesi SelatanUU Daerah Kepulauan untuk pulau terluarUU Kabupaten/Kota untuk otonomi daerah modernDana insentif daerah sebagai pemicu inovasiPembenahan STPN untuk SDM unggulKepemiluan dan evaluasi Komisi II DPR RIPerekrutan dan evaluasi PPPK/CPPPKPengawasan sertifikat lahan wargaPemenangan Pemilu untuk bacaleg GolkarKesejahteraan masyarakat dan infrastruktur pasarSosialisasiKegiatan HUT MKGRPertemuan dengan Adies Kadirbantuan bus sekolahkreativitas kepemimpinanSistem MeritManajemen TalentaBuka puasa bersamaBantuan untuk disabilitasBantuan untuk anak yatimMusda Golkar SulselPencalonan ketua partaidana insentif daerahinovasi dan kemandirian fiskalkekreatanpartai Golkarpendidikan hukumpemekaran daerahprovinsi Luwu Rayapilpres 2024safari ramadan peduliKonsep Tiga Taatbukbersafari ramadanpilegpilgubGolkarpengawasan ombudsmanperkuat sinergi legislator GolkarHubwil VII Sulawesikedatangan resmisambutan masyarakattipikor tunjangan DPRDangan DPRDpenyelidikan polisiadmonisi kepada Mendagriperan dalam Golkar Sulselpenjelasan tugas Komisi II DPR RIreses di Barrudugaan korupsi tunjangan rumah DPRD Pareparepemeriksaan oleh Polres Parepareproses administrasi DPR-RIdugaan korupsi tunjangan DPRD Pareparekehadiran sebagai saksi kasus tipikor DPRD Parepareabsensi dari pemeriksaan polisidukungan Fraksi Golkar terhadap pemerintahan di Barruibadah umrah sebagai alasan tidak hadirkonsolidasi fraksi Golkarpenyimpangan tunjangan rumah DPRD Pareparesinyal DPP Golkar ingin Taufan Pawe kembali sebagai ketuabantuan sembakopemberdayaan masyarakatketahanan panganpengawasan berkelanjutan bagi PPATATR BPNketua Golkar Enrekangoptimisme Beringin kembali berjayapemberian keterangan ke Polres Pareparekarir sebagai advokat dan wali kota berprestasijabatannya di Senayanusulan sanksi kepala daerah yang masih menerima honorer barukinerja terbukti dan perubahan besaraspirasi duduk di Senayankeinginan masyarakat untuk kesejahteraan seperti di Parepareprogram rumah impiankonsolidasi dan kinerja legislatifrenovasi stadion Gelora BJ Habibietarget kursi DPRD Sulselkepengurusan partai Golkar SulselPDLT dalam pilkadadistribusi bantuan sosialperkuatan partaisilaturahmi dengan Golkarpilihan legislatifevaluasi KPU dan PSUgaji ASN PPPKoptimisme kontribusi kursi DPRkompetisi politik dengan PKBkuliah umum dan antusiasme mahasiswapemilihan internal Golkar Sulselpembangunan stadion Gelora BJ Habibieinfrastruktur olahragapengawasan partisipatifketerlibatan wargapenegakan PNBP pertanahanpeningkatan DBHdukungan politik kepada Airlangga Hartartononton pertandingan bolakasus dugaan korupsi DPRD Pareparekasus tunjangan DPRD Pareparekinerja ombudsmanPolitik PartaiSosialisasi PolitikEleitoralDapil Sulawesi Selatan II rumah sakit Paramount Makassar pejabat nonjob Parepare LHP direkayasa Ombudsman lamban kritik Pj Akbar Ali kemenangan Pilegkualitas layanan rumah sakitpemeriksaan kepolisiananggaran renovasiperan santrikunjungan kerjakelalaian rumah sakitkematian pasienpilkadacaleg DPR RIPPPbeban negaratim relawankematian cucu di rumah sakitdugaan nonjob pejabatevaluasi dana transfer APBNdugaan direkayasa LHP inspektoratpembelaan inspektoratdugaan rekayasa LHPhadiri rapat DPRDpidato sambutan wali kotakebanggaannonjob ASNmalpraktik RSaspirasi pemerintah Bulukumbaprestasi dan bersih dari korupsipelemahan Bawaslupartai Golkar dan PPPkursi legislatif di Senayanpemantauan dana transfer pusatoptimisasi PADpencabutan rekrutmen honorerisu agraria dan HGU matisengketa lahan nasionalkonsep demokrasi trias politicapersiapan maju ke DPR RIdukungan masyarakat desakritik kinerja penyelenggara PSU Pilkadapenggunaan masjid terapung BJ Habibiekinerja dan keamanahmisi Brigade AK 112 untuk kemanusiaanpilgub Sulseldukungan Golkar
—

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikpendidikansosialpemerintahankepegawaianhukumketenagakerjaanpemerintahan daerahpembangunan daerahpelayanan publikinfrastrukturbencanakegiatan sosialpilkadapartai politikagamakesejahteraan sosialkeuangankeagamaansosial kemasyarakatansosial-keagamaanfiskalotonomi daerahpemilusdmpertanianadministrasi daerahpilpreskemasyarakatanpengawasanlayanan publiklegislasikorupsikebijakan sosialpemberdayaanketahanan panganpembangunanpartaiolahragakesehatananggaranintegritaslegislatifagrar
—

Kontroversi & Entitas

48

Kontroversi

170

Entitas

High 9Med 32Low 6
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
12
Organisasi
11
Pendidikan
6
Rentang Karir
52 tahun
Aktif Sejak
1971
—