Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 58 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
75Meritokratis
Penempatan Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep. sebagai anggota Komisi IX DPR RI, khususnya sebagai Kapoksi, menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya di bidang kesehatan, keperawatan, dan pendidikan tinggi relevan dengan tugas-tugas di komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengalaman organisasi yang luas juga mendukung kemampuannya dalam berkoordinasi dan membuat kebijakan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif298 artikel
+151·138−9
—
Liputan & Sumber
132media unik
- gesuri.id26%
- RRI.co.id6%
- Lingkar TV5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
BPJSProgram MBGSPPGKesehatan giziTenaga kerjaRegulasi sosialPenonaktifan PBI BPJSPengawasan THRTenaga medis spesialisVaksinasi dan imunisasiPenguatan puskesmasRepatriasi PMIKesehatan masyarakatPengawasan ketenagakerjaanpembangunan RSUDkesejahteraan pekerja miskinpemeriksaan TBCpemberdayaan UMKMkebijakan ketenagakerjaansatgas PHKstuntingkefarmasiankebijakan kesehatanpembangunan Muhammadiyah Patiprogram Jamsostekprogram JKN‑KISpengembangan obat herbalpembangunan RSUD di wilayah Timur Rembangpengadaan motor listrik BGNProgram Bangga Kencanajaminan ketenagakerjaan pekerja miskinpenonaktifan PBI JKNkenaikan upah minimum di Provinsi Kepulauan Riautunjangan hari raya (THR) H-14reformasi sistem rujukanpercepatan pelaksanaan MBG di wilayah 3Tpenyerapan anggaran BGNpemutihan BPJSCKGPenanganan penyakit TBCPemeriksaan kesehatan aktifPembangunan infrastruktur kesehatanDukungan pembangunan RSUD baru di Rembang TimurgiziMBG (Makanan Berbasis Gizi)pemeriksaan kesehatan gratispenanggulangan TBCsuper flubelanja kendaraan BGNtanggung jawab SLHSpanggilan Gudang Garamhantavirussistem rujukan JKNupah minimum 2026ancaman hantavirussistem One Healthpencegahan penyakit menularjaminan sosial bagi pekerja miskinketimpangan perlindungan pekerja miskinskema baru jaminan sosialperlindungan tenaga kerjaperputaran uang di Groboganrantai pasok lokalsosialisasiperan generasi mudaProgram Makanan Bergizi Gratis (MBG)penanggulangan stuntingpenggerak ekonomi rakyatJaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI)masa transisi penonaktifanSosialisasi Program MBGPeran generasi muda dalam menyukseskan program pemerintahwabah hantavirusstrain AndesTHRdaya belikeracunan makananpengawasan program MBGPelacakan massal Tuberkulosis (TBC) di PatiSosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)Mitigasi dan deteksi dini potensi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Kritik terhadap kebijakan penambahan Fakultas Kedokteran (FK)Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Penghapusan tunggakan BPJS KesehatanPembangunan dapur umum di daerah 3TSolusi kekurangan ahli gizi di SPPGDelegasi wewenang ahli gizi oleh BGNSosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)Penguatan payung hukum dan pengawasan keamanan panganSyarat BPJS Kesehatan bagi mahasiswa baruPenonaktifan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan secara mendadakRespons pemerintah terhadap temuan Super FluUsulan pembayaran THR pada H-14 LebaranPentingnya gizi untuk kualitas manusia IndonesiaKasus keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG)Penetapan UMP 2026 dan daya beli pekerjakewajiban JKN untuk mahasiswa baruedukasi kesehatan melalui KKNpenanganan gelombang PHKpendirian rumah sakit haji Indonesia di Makkahprogram makan bergizi gratis berbasis tradisi lokalkebijakan publikJaminan Kesehatan Nasional (JKN)Tuberculosis (TBC) dan tracingMDP (Mahasiswa Dokter Praktik)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Jamu instan dan izin BPOMPertumbuhan ekonomi BalikpapanBadan Gizi Nasional (BGN)Kriminalisasi tenaga kesehatanTunjangan Hari Raya (THR)Harga obat dan nilai tukar rupiahKesejahteraan anak dan gejala mentalPencetakan dokter dan kualitasPesangon dan THR eks karyawan SritexAnggaran Badan Gizi NasionalAnggaran BKKBNFasilitas kesehatan (faskes) dan layanan seragamProgram CKGKomite bersama Kemdiktisaintek dan KemenkesTHR pengemudi ojolPemerataan rumah sakit di daerah 3TMakan Bergizi GratisSPPG 1 KunduranDanantaraSritexKebijakan PemerintahIndustri Tekstiltata kelola makan bergizi gratispenurunan malnutrisipeningkatan mutu layanan rawat inap kelas 3kebijakan KRISmalnutrisikerjasama dengan Muhammadiyahpembangunan sosialefisiensi anggaran Kementerian Kesehatankeamanan konsumsi roti Aokaindustri padat karya di Ujung Tandukefisiensi anggaran Kemenkespemangkasan program prioritas presidenpenguatan layanan kesehatankepastian hukum tenaga kesehatantransparansi anggaranpenentuan dapur MBGdata sasaranpemdaBGNpenentuan berbasis datapenerima manfaatkepastian mitrapemantauan PemdaSPPG berbasis data penerima manfaatpengawasan Badan Garansi Nasional (BGN)peran pemerintah daerah dalam pengawasanpencegahan PHKsektor padat karyaketenagakerjaankesehatanBloraBPJS Ketenagakerjaan gratisnelayanpemulungkesosialanimunisasi anakperan orang tuaprogram imunisasi nasionalPembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)Layanan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatanprogram makan bergizi gratisaturan teknis tata laksanapenurunan stuntingkualitas SDMpembangunan kesehatantata kelola layanan kesehatansosialisasi pembangunan kesehatan daerahpembentukan presidium kaukus kesehatandukungan terhadap kebijakan kesehatanData Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Kelas desilData penerima bantuanPerlindungan warga miskinperampasan asetpemberantasan korupsiperlindungan nakeskomitmen pemkabRUU Perampasan Asetkepemimpinan daerah Bloraperlindungan tenaga kesehatanperingatan produk skincare berbahayasosialisasi JKN BPJS Kesehatanpemberdayaan generasi mudapenanggulangan tuberkulosispercepatan program kesehatankesehatan masyarakat di Rembanglayanan kesehatan berjenjangPPDS Hospital BasedPersaingan Tak SehatGenerasi Emas 2045Keluarga TerencanaIuran JKKIuran JKNPekerja Miskinpencegahan obat berbahayakampanye CEK KLIKpeserta BPJS Ketenagakerjaanskincare berbahayagizi anak
—
Kategori Pemberitaan
kebijakansosialpolitikinfrastrukturketenagakerjaankesehatanpembangunanpemerintahangiziupah minimumkebijakan sosialketimpanganperlindungan sosialekonomipembangunan sosialpendidikankesejahteraan sosialkebijakan publikkebijakan kesehatankebijakan ketenagakerjaanhukumanggarankesejahteraanprogram sosialkeamanan panganindustrikeuangan negarapengawasanpendidikan kesehatankorupsisosialisasi publiklegislatifjaminan sosialkesehatan masyarakat
—
Kontroversi & Entitas
41
Kontroversi
112
Entitas
High 7Med 22Low 7
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 4
- Organisasi
- 25
- Pendidikan
- 7
- Rentang Karir
- 53 tahun
- Aktif Sejak
- 1975
—