Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Kebangkitan Bangsa
- Provinsi
- Jawa Barat
- Usia
- 53 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan administrasi publik memberikan relevansi terhadap tugas legislatif. Namun, pengalaman di sektor bisnis kurang relevan dengan tugas di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif260 artikel
+97·155−8
—
Liputan & Sumber
333media unik
- Kompas.com7%
- ANTARA News5%
- SinPo.id4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
kekerasan seksual di pendidikanpengawasan pesantrenprogram BSPSkebijakan ketenagakerjaaninflasi dan harga panganpengawasan lahan BUMNpengembangan pendidikanpengawasan lembaga keagamaankekerasan seksual di pesantrenpengawasan daycarependataan pekerja rumah tanggakebijakan PPRTpendidikan sekolah rakyatnasionalisme TNIpenanggulangan bencanakebijakan kebijakan sosialProgram Makan Bergizi (MBG)Kebijakan sosial dan relokasi korban longsorPendidikan dan sekolah rakyatKebijakan kesehatan dan RSUDKebijakan publik dan partisipasi masyarakatUU KPKBPJSAhli GiziPembangunan GarutPerda PesantrenUniversitas Sunan GresikBantuan LogistikBencanaArus MudikBSPSRUU KetenagakerjaanPerlindungan Hak PerempuanHarga PasarKesejahteraan BuruhAkses PendidikanBantuan BencanaRelokasi Korban LongsorKontrak PKWTKerukunanSinergi PerumahanKemandirian EkonomiPanggung Seni InklusifKekerasan AnakPartisipasi PublikPersatuanKeamananPenyaluran Bantuankekayaan publikperlindungan pekerjakebijakan publikkekerasan seksual di lingkungan pendidikantindak tegas pelaku kekerasan seksualpanggil kementerian terkaitefek jera bagi pelakumaraknya predator seks di lingkungan pendidikanpenghargaan desakekerasan seksualkebijakan keamananpemberdayaan masyarakatKawasan Ekonomi TerpaduPeresmian infrastruktur ekonomiPengembangan desaHajiPelepasan Kloter Hajiapresiasi desaParitrana Awardpembangunan desaPengangkatan guru menjadi ASNKritik terhadap penilaian juri lomba cerdas cermatPemanggilan juri yang benar dalam lombaPemantauan etik mediaEvaluasi Juri Lomba Cerdas CermatKendala LahanEmpat Pilarketegasan mediapengangkatan guru sebagai ASNprotes MPR terkait LCC empat pilarPengawasan pelaksanaan ibadah hajiFokus pada akomodasi jemaah hajiFokus pada kesehatan jemaah hajiKeberangkatan perdana Tim Pengawas Haji DPR ke Arab Saudivideo viralklarifikasikritik warganetkritik penilaian jurilomba cerdas cermat empat pilar MPRProgram Makan Bergizi Gratis (MBG)Keterlibatan ahli giziProgram Rumah LayakPemberdayaan UMKMRiwayat pendidikanPenyelenggaraan Haji 2026Apresiasi kelancaran ibadah hajiDesakan kepada pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS karena kondisi darurat guruPeningkatan pengawasan ibadah haji untuk mencegah keberangkatan jemaah ilegalPermintaan kepada MPR agar lebih selektif dalam memilih juri lomba cerdas cermatKlarifikasi bahwa kembalinya Sahroni ke Komisi III DPR sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Dorongan bagi pondok pesantren untuk bertransformasi dalam menjawab tantangan zamanPersiapan puncak ibadah hajiPeningkatan layanan ibadah hajiUndang-Undang KPKPengubahan nama provinsiPPPKKebutuhan guruBPIHPenataan guru honorerPenggeledahan Kortastipidkor PolriSantunan anak yatimFokus pembangunan daerahpenyekapanpenegakan hukumbantuan korbanaspirasi masyarakatperluasan pasar murahprogram Rutilahutransformasi pesantrenteknologipendidikanpembangunan daerahdialog APKASIkebijakan efisiensi anggaranaudiensi politikefisiensi anggaranpercepatan pembangunan daerahrumah relokasikorban longsorArjasaribencana alamaspirasi buruhpenyusunan undang-undang ketenagakerjaankebijakan pembangunan daerahdialog dengan APKASIkunjungan koalisi buruhagustusannasionalismegenerasi alphaedukasipendidikan nasionalismetradisi agustusanRUU Perampasan Asetpermintaan pengunduran diribantuan sosialbencana longsorkepemimpinan DPRPKBNUJawa Baratkepemimpinan PBNUkekompakan umatlegislasikepemimpinan baru PBNUpersatuan umatkesejahteraan umat beragamaAjakan kepada santri untuk mengenali peran DPRSemangat berani bermimpi menjadi pemimpin bangsaAlasan DPR belum mempublikasi draf rancangan undang-undang perampasan asetlegislasi dan pembuatan undang-undangkemanusiaan dan pencarian korban tenggelampendidikan dan pembinaan santrikeamanan transportasi lautpenegakan hukum lingkungan hidupregulasi medianasionalisme dan pemudaPenunjukan pejabat di tenda daruratPembangunan infrastruktur pemulihan NTTKolaborasi lintas sektor untuk percepat pemulihan
—
Kategori Pemberitaan
politikkebijakankebijakan publikpenghargaankeamanansosialinfrastrukturekonomiAgamapembangunanpendidikanmediapengawasanpemerintahankesehatankontroversikesejahteraan sosialpelayanan publikhukumkorupsiteknologibencanaketenagakerjaanbudayakebudayaanlegislasikeagamaanlingkungan
—
Kontroversi & Entitas
35
Kontroversi
98
Entitas
High 12Med 17Low 3
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 3
- Organisasi
- 9
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 45 tahun
- Aktif Sejak
- 1979
—