Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- (2008–sekarang) * (2004–2008)}}
- Provinsi
- —
- Usia
- 64 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
65Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, penempatan Benny K. Harman sebagai Anggota DPR RI dapat dinilai meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum relevan dengan tugas legislasi dan pengawasan. Namun, ketiadaan informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi keterbatasan dalam penilaian.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif355 artikel
+115·152−88
—
Liputan & Sumber
151media unik
- detikNews9%
- Voxntt.com6%
- Kompas.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Kebijakan publikHukum dan keadilanPolitik nasionalPemberantasan korupsiHak asasi manusiaReformasi institusiPertahanan dan keamananVonis mati Ferdy SamboPembentukan Badan Pengelola Aset Hasil KejahatanMoU HelsinkiDana Otonomi Khusus AcehRevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Kasus korupsi mangkrakKeracunan massal di NTTReformasi PolriReformasi DPRBahan Bakar Minyak (BBM) ilegalKonflik tanah di Labuan BajoKasus penyerangan aktivis (Andrie Yunus, KontraS)Polemik ijazah palsuKisruh Bandara PT IMIPWacana Pilkada oleh DPRDUsulan BPIP menjadi kementerianDugaan pelanggaran prosedur KejaksaanPenyegelan toko perhiasan mewahPemecatan Kompol KosmasPesan SBY untuk bangsaKritik terhadap logika mistikaPenegakan hukumPerampasan asetOtonomi khusus AcehReformasi kelembagaanPolitik legislatifInfrastruktur dan sarana prasaranaKeamanan siberPerdamaian AcehIsu ijazahpenyalahgunaan kekuasaan dalam RUU perampasan asetpenyiraman air keras terhadap aktivis KontraSpilkada lewat DPRDsanksi pidana terhadap jaksakorupsi tambangOtsus Acehpembangunan Acehijazah di RDPcheck and balancekepentingan oligarkiRUU Perampasan Asetdukungan buruhera Jokowipartai lainKinerja dan kekisruhan di KPKKasus pembunuhan Brigadir JKritik terhadap aturan perpanjangan SIMSkandal transaksi janggal Rp349 triliunKontroversi dukungan terhadap UU Cipta KerjaKasus dugaan penganiayaan pegawai restoranSindir ijazah palsuPenolakan wacana Pilkada oleh DPRDAnggaran pemilihan kepala daerahPemberantasan tambang ilegalPenegakan hukum terhadap aparatapresiasi museumusulan museum untuk Munirpengelolaan aset rampasan negarakritik polisipenangkapan DelpedroUU Cipta Kerjadugaan penganiayaan karyawan restoranpenonaktifan Sambo dan KapolriPilgub NTTmotif singkirkan Sri Mulyanimonitoring KUHP dan KUHAPpenyegelan toko Tiffany & Codugaan keterlambatan penahanan SilfesterDugaan penganiayaanHukum dan pelaporan polisiWacana people powerKritik terhadap Istana JokowiPenolakan pengurangan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi JiwasrayaPolemik isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Jokowi dan Partai DemokratPemilihan Gubernur NTTKritik terhadap KPKRapat dengan Mahfud MDHak Angket DPRHubungan Megawati dengan Partai Demokrat dan SBYDukungan terhadap KPKTuduhan kekerasan fisikKlarifikasi insiden restoranPenolakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRDPermintaan pembatalan PTDH Kompol Cosmas kepada PresidenDinamika dan gaya bertanya dalam rapat bersama Mahfud MDseranganwalk outkeamananParipurnapenganiayaanpenyelidikan polisipemilihan umumkunjungan publikhak proteskritik hukumpenangkapan aktiviskebebasan berpendapatpolitikUU Perampasan Asetpenanggulangan korupsiKapolrinonaktifkan Kapolridugaan penamparanusul penonaktifan Kapolriproposal SIM seumur hidupkomentar tentang RUU Cipta Kerjapermintaan usut kematian Afif Maulanadebat transaksi janggal dengan Mahfud MDPPATK dan motif politik Rp300 Tpembentangan soal jet pribadi Kaesanghakimaspirasi wargajalan rusakdata bansospencabutan hak pilih langsungpolitik uangcipta kerjaPerpolputusan MKhak angketrelasi Kejaksaan-Polrikonflik Polri-Kejagungkasus batu barakasus Febrie AdriansyahRUU Pemilupembatasan usung caprespenegakan hukum tanpa motif politiktiga mega kasus korupsiTPF independenrekayasa konstitusiKPKkonflik Polri-KejaksaanRUU Masyarakat Adatkorupsi batu baramega korupsi DPRtiga kasus korupsi besarnomenklatur RUU Masyarakat Adathak masyarakat adatpembahasan undang-undangkepastian hukumkepentingan politikkelompok sempalan di DPRDukungan pengusutan dana gelap Rp349 triliun di KemenkeuPendorongan RUU Masyarakat AdatJawaban atas tantangan Mahfud MD soal dana KemenkeuPencalonan sebagai hakim MKpendekatan keamanankonflik kepentingankasus korupsiambil alih KPKpencegahan korupsikasus Febrietuduhan Hotman Parisnama Prabowopemantauan pasal selundupanRUU Pemerintahan AcehRDPUTPFdesakan kepada Prabowoketegangan antara Polri dan Kejagungpenggunaan hak angket oleh DPRkonflik kepolisian-kejagungketegangan Polri vs Kejagungkorupsi bansostantangan terhadap KPKaspirasi masyarakatManggaraikorupsiOTT KPKPemalangpernyataan tidak bijakAcehpembentukan badan khususpengelolaan aset sitaankritikan PDIP terhadap Benny Harmanpernyataan tentang MotoGPpemilucoblos parpolkabar burungsurvei Polrikepercayaan publikkenyataan politikhukuman mati bagi koruptorlogika mistika negarapernyataan yang merendahkan wartawanpermintaan maafkritik KWPPernyataan kontroversial kepada wartawanManajemen aset rampasanReformasi kejaksaankomentar terhadap wartawankritikan Dewan Pers dan KWPinfrastruktur sebagai kunci mobilitas dan pertumbuhan ekonomikomentar tentang wartawannetralitas polisipidato Prabowokritik terhadap pemerintahpenonaktifan Kapolriusulan pribadi Benny K Harmanpernyataan legislator Golkarpemutusan Kapolridugaan kebohongan Benny K Harmansentimen pribadikritik dari KWPhubungan dengan mediakritik terhadap jurnaliskebebasan persetika pejabat publikdugaan oknum jaksa nakalpengumpulan buktiRUU Reformasi Agrariatransaksi jual beli keadilan di pengadilanmafia BBMmafia tanah hukumkritik MA dan MK sebagai tukang stempelhoax Ratnadugaan pelecehan (tampar pegawai)pilihan gubernur NTTPernyataan tidak pantas terhadap WartawanPelecehan terhadap kemerdekaan pers
—
Kategori Pemberitaan
PolitikHukumKorupsiKebijakan PublikHak Asasi ManusiaPertahananPemerintahanSosialEkonomiRegionalPemerintahan DaerahKeamananPendidikankebijakaninfrastrukturkriminalbudayaetikakontroversikonflikpemilumediakepolisiankejaksaankehakimanpilkadakemerdekaan pers
—
Kontroversi & Entitas
113
Kontroversi
151
Entitas
High 30Med 54Low 19
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 29 tahun
- Aktif Sejak
- 1977
—