Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Aceh
- Usia
- 50 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Azhari Cage sebagai Anggota DPD RI kurang meritokratis. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, pengalaman organisasi lebih menonjol daripada pengalaman profesional yang secara langsung relevan dengan fungsi legislatif di tingkat nasional. Keterbatasan informasi mengenai penghargaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif178 artikel
+118·48−12
—
Liputan & Sumber
102media unik
- Serambinews.com14%
- AJNN.net8%
- dialeksis.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
pemulangan jenazah warga Acehpenegakan hukum terhadap pelaku kekerasanpenggelembungan suara di pemilu DPDrevisi UUPA dan MoU Helsinkiseleksi PPPK tenaga non‑ASNpembangunan batalyon militer di Acehperdagangan manusiaperdagangan orangpenembakan agen mobilposisi DPD RIsengketa pulaupenanggulangan banjirbantuan sosialpemulangan jenazahrevisi UUPAkekerasan terhadap warga Acehpengelolaan hutanPerlindungan wargaPenegakan hukumUndang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)Otonomi daerahOrganisasi alumniKetenagakerjaan (Honorer P3K)Sosialisasi 4 Pilar KebangsaanIsu Bendera AcehBantuan kemanusiaanketersediaan pangankinerja Bulog Acehkelaparan rakyatdugaan kekerasan terhadap warga Aceh di Jawa BaratkeamananPolemik Peraturan Gubernur Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)Desakan kaji ulang kebijakan JKAPentingnya musyawarah dalam kebijakan daerah di AcehEvaluasi penggunaan senjata oleh prajurit TNIpolemikkebijakan Pergub JKAkaji ulangsengketa wilayahpengelolaan pulaubatas daerahhubungan antar provinsipenipuanpencatutan namakejahatanMoU HelsinkiUUPApencalegan DPDrekapitulasi suaraPolemik Peraturan Gubernur tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)Kecaman terhadap pengeroyokan Warga Negara Indonesia (WNI) di MalaysiaSengketa pengalihan 4 pulau milik Aceh ke Sumatera UtaraRekomendasi pencalonan legislator oleh MUNA PusatKritik terhadap penanganan dampak bencana di Aceh yang belum optimalKajian ulang pembangunan batalyon militerKebijakan pertahanan dan keamanan di AcehPengeroyokan WNI di MalaysiaPersoalan banjir di Aceh UtaraKasus pembunuhan agen mobil oleh oknum TNIpenipuan identitashubungan antardaerahPergub JKA AcehDana Otsus Acehkepedulian terhadap wargakehormatanpendidikanpersahabatanpemulangan jenazah warga dari Malaysiagas Andamanhak Aceh atas sumber daya alamkebijakan Kementerian ESDMpolitik uang dalam Pilkadapengangkatan honorerketidakadilan migaspertahanan wilayah Acehpemulihan pasca bencana Acehaspirasi korban bencanasidang paripurna DPD RIsengketa kepulauan Pulau Panjangbukti prasasti arkeologiklaim wilayah AcehPerjuangan empat pulau di SingkilMarwah AcehRegulasi MoU UUPA AcehKecandidan DPD RIkunjungan masyarakatrepatriasi jenazahhak-hak Acehkebijakan kesehatanperaturan gubernurpenanganan jenazah korban bencanabantuan sosial bagi warga terdampakkoordinasi lintas daerahpemulangan jenazah warga Aceh dari Malaysiakerjasama humaniter antara Aceh dan Malaysiakebijakan pemulangan jenazahtransportasikesiapan natarupelabuhan ulee lheuerumah bacaliterasikunjungan kerjapenghilangan wilayah AcehsejarahperingatanPulau Panjangkedaulatan Acehprasasti sejarahanggota DPDpenghapusan barcode di SPBUketersediaan BBM di Acehkonflik politikpemindahan pulaubatas wilayahhak Acehhubungan Aceh-Sumutpemulangan korban scam dari Kambojakelangkaan semen di Acehkenaikan harga semenevaluasi distribusi semenkebijakan infrastrukturpemulangan korban TPPO di Kambojacalon ketum IKA Unimalpernyataan mengenai imigran Rohingya dan perdagangan orangpengembalian jenazahbantuan wargakerjasama Indonesia-MalaysiabanjirAceh Utara
—
Kategori Pemberitaan
politikkeamanansosialkebijakanpemiluinfrastrukturhak asasi manusiabencanaHukumPendidikanOrganisasiKetenagakerjaanKemanusiaankesehatanpemerintahankriminalkesejahteraan sosialhubungan internasionalsengketa wilayahbencana alamkemasyarakatanwilayahhak-hak daerahenergikebijakan sosialhubungan luar negeri
—
Kontroversi & Entitas
48
Kontroversi
110
Entitas
High 11Med 27Low 6
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 2
- Pendidikan
- 1
- Rentang Karir
- 8 tahun
- Aktif Sejak
- 2016
—