Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- —
- Usia
- 51 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Arteria Dahlan sebagai Anggota DPR RI menunjukkan relevansi terbatas. Latar belakang pendidikan hukum dan teknik memberikan dasar pengetahuan, namun kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi menyulitkan evaluasi komprehensif. Skor mencerminkan adanya kesenjangan antara latar belakang dan jabatan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif272 artikel
+21·92−159
—
Liputan & Sumber
75media unik
- detikNews31%
- Kompas.com9%
- CNN Indonesia7%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Kontroversi pernyataan tentang bahasa SundaKasus cekcok dengan wanita yang mengaku anak jenderalFoto di tikungan Sitinjau LauikPenunjukan sebagai Komisaris PT Petrokimia GresikMundur dari DPRNomor Polisi KendaraanJabatan di PDIPKontroversiBahasa SundaSitinjau LauikPemiluPelanggaran EtikKorupsi (isu)KendaraanJabatan Komisarisdekriminalisasi gratifikasipenelitian akademikgelar doktorketerlibatan di BUMNkritik terhadap Kemenagpencelaan publikhubungan antar lembaga pemerintahkebebasan berpendapatpengawalan rombongansanksi polisikebijakan penggantian kajatiperan komisaris petrokimiaOTT pungli petugas imigrasimobil berpelat samasanksi PDIPfoto di Sitinjau Lauikkritik warganetpendekatan dekriminalisasi untuk gratifikasilaporan harta kekayaanpendekatan dekriminalisasi gratifikasikontroversi bahasa Sundanomor urut partai politikpenahananklarifikasihubungan dengan Saudi ArabiaPolemik pernyataan Arteria DahlanPelaporan ke pihak kepolisianReaksi dan kemarahan masyarakat SundaTagar protes di media sosialpengunduran dirianggota DPRpolitikPenggunaan pelat nomor dinas Polri pada mobil pribadiPenggantian pelat nomor kendaraan ke pelat aslipendidikankeselamatan lalu lintasAksi Narsis PejabatTikungan Sitinjau LauikEtika Pejabatperilaku rapatsindiran publikbudaya Sundapelat nomorhukumPemanggilan kepolisianHak imunitas anggota DPREtika persidanganPembelaan terhadap pejabat negaraPenggunaan bahasa Sunda dalam rapat kerjaProtes masyarakat SundaPemeriksaan transaksi keuangan janggalPernyataan kontroversial mengenai penggunaan bahasa SundaPerselisihan keluarga dengan warga sipilTantangan rapat terkait transaksi janggal Rp 349 TriliunKritik terhadap etika dan sikap saat berdebatPernyataan kontroversial mengenai penggunaan bahasa Sunda oleh jaksaPelanggaran lalu lintas oleh anggota patwal pengawalInsiden penangkapan oleh kepolisian Arab SaudiPelaporan pelanggaran etika ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Tuntutan permintaan maaf dari tokoh masyarakat dan pimpinan partaiPerselisihan dengan keluarga anggota TNIPenanganan kasus hukum oleh kepolisianInsiden penangkapan di luar negeriPelanggaran aturan lalu lintas dan pengawalanTuduhan terhadap lembaga negaraEtika komunikasi dan perilaku pejabat publikresignasi dari DPRpernyataan kontroversialpermintaan penggantian oleh PDIPprotes dari kelompok santripenegakan hukumpencegahan radikalismeperan BNPTfoto di jalur mautpenangkapan di Arab Saudipolisikan Mahfud MDkritik jaksakajati bicara Sundagagal kembali ke SenayanPerppu UU KPKKajati bahasa SundaFalsafah hidup SundaRekonstruksi hukum gratifikasiImunitas pidanaKomisaris Petrokimia GresikPengunduran diri dari DPRSosialisasi empat pilar kebangsaanCekcok di bandaraRomy Soekarno memohon duduk DPRDugaan melanggar kode etikRKUHPAset mobil motorPolemik Golkar-PDI-Pkoleksi mobil motorgaya hidupdebat politikpanggilan hakim dengan gelar 'Yang Mulia'ancaman teror bom 2016demo tolak revisi UU Pilkadapermohonan kursi DPR RIkomunikasi publik pejabatUU Pilkadapembatalan UU Pilkadaharga tiket anggota DPRkebijakan politikkorupsiinvestigasi KPKmartabat dan kehormatanPLNhak asasi manusiapenghinaan etnis Sundakeanggotaan DPRtanggapan partai PDIPkontroversi ujaran kebenciansuap hakimvonis bebas Ronald Tannurpengacara terdakwamundur caleg terpilihloyalitas partaipenggantian anggota DPRwarisan Sukarnopemahaman hukumprosedur penyitaan barang buktiperbedaan barang sitaan dan rampasankritik KPK terhadap pejabat publikkeputusan DPP PDIPdisinformasipernyataan yang menyindir suku Sundatransisi kekuasaankursi DPRkeluarga Soekarnopilihan umumsikap politikdemonstrasiKajati NTTtantangan Mahfud MDrapatLHKPNpajakbarang sisitanbarang rampasanKPKpermintaan maafsanksiprediksi pengeluaran dari Senayanreaksi publikkesombongankomentar mentah-mentahRUU PilkadaPencabutan RUU PilkadaPeran Prabowo dalam RUU Pilkadahak angketpelaporan ke polisipolitik internal partaigratifikasiDPR RIKementerian Keuanganwakil rakyatkontroversi SARAtunggakan pajak kendaraanunjuk rasa masyarakat Sundasanksi partaimobil mewahkasus suapimunitas anggota DPR
—
Kategori Pemberitaan
politikhukumsosialkontroversikebijakantransportasikorupsigratifikasikeamanan jalanpendidikaninfrastrukturetikakeamananbudayakeadilankomunikasietnishak asasi manusiapartai politikpajakSARA
—
Kontroversi & Entitas
108
Kontroversi
134
Entitas
High 29Med 52Low 18
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 33 tahun
- Aktif Sejak
- 1981
—