Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 61 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Aria Bima sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang HRD dan organisasi, serta pendidikan di bidang sosiologi dan komunikasi, memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatif dan pengawasan di Komisi II. Namun, ada beberapa kesenjangan antara latar belakang profesional dan fokus utama Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, kependudukan, aparatur negara, dan pertanahan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif314 artikel
+115·185−14
—
Liputan & Sumber
137media unik
- gesuri.id23%
- detikNews6%
- Kompas.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pengelolaan sampahSekolah kedinasanValidasi data pertanahanPemiluPolitik anggaranPengelolaan ASNPesangon buruhKebijakan publikOrde BaruPutusan MKNation and character buildingSejarah dan budaya Kota SoloIjazah palsuPemakzulan GibranAspirasi masyarakatPembumian PancasilaKader PDIP4 Pilar KebangsaanPerubahan iklimIndonesia damaiRevisi UU KPKKepercayaan publik pada parpolSolidaritas dan konsolidasi partaiKebudayaan PDI PerjuanganArah perjuangan partaiKebijakan pro buruhBiaya dasar buruhPenggabungan Susukecir ke Kota Sukabumiekonomiutang SritexAPBD Solopenggabungan kecamatanstrategi potong kompasgaspolDPC PDIPUU KPKpajak kendaraan bermotorJKN PBIhutan kotasilaturahmikebijakan fiskalMusyawarahRevisi UU PemiluDigitalisasi Pengaduan PertanahanReforma AgrariaIKNPemisahan Pemilu Eksekutif dan LegislatifLahan Eks HGU PTPN IIFree Trade ZoneUU Non ASNSPPGPelanggaran PemiluBank BantenPenanaman PohonPilkadaKualitas DemokrasiPBB-P2Dana TKDKinerja Penyelenggara PemiluPNBP PertanahanAmbang Batas ParlemenKepala Daerah Dipilih DPRDManajemen ASNGuru HonorerPPPKPajakResesKemandirian Fiskal DaerahUnjuk RasaPenanganan PascabencanaBPJS Kesehatan PBIHak Tanah di IKNRUU PemiluWFH (Work From Home)Koordinasi Pemerintah dalam Penanganan BencanaPemindahan ASN ke IKNPenguatan Perbankan DaerahKedaulatan Rakyat dalam PilkadaKebocoran Data PendudukEvaluasi Putusan MK terkait HGU di IKNDigitalisasi PertanahanNetralitas ASNSistem Kinerja ASNRUU Non ASNBiaya Hidup Buruh dan PekerjaBelanja PegawaiPenyusunan kebijakan publikPemotongan TKD ASNEvaluasi kinerja ASNInfrastruktur jalanCSRTradisi KeratonReshuffle KabinetIntegritas Menterikodifikasi UU Pemilu dan Pilkadaanggaran ATR/BPN dan Kemendagridemonstrasi massakritik Presiden di PBBpengawasan belanja daerahtemuan Badan Pemeriksa Keuangantata kelola keuangan daerahefisiensi anggaranPenonaktifan BPJS Kesehatan PBIGugatan rakyat terhadap anggota DPRPersepsi buruk publik terhadap parlemenpenundaan pembahasanWayang Kampung SebelahNarasi rakyat kecilWork From Home (WFH)Konsumsi BBMkeamanan datapendanaan administrasi kependudukansistem informasi kependudukanprivasi data wargaanggaran pelayanan publikambang batas presidenProlegnas Prioritas 2026putusan MK tentang presidential thresholdpengunduran diri RudyProgram WFH ASNPenghematan BBMKebijakan Pemerintahotonomi daerahkonstitusipelestarian tradisi intelektualliterasi Jawamuseum Radya Pustakakritik terhadap pemerintahtanah nganggurdemo di DPRkritik politikpembelaan pemerintahSikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahHubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Presiden PrabowoKritik konstruktif partai politikPembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PemiluKendala revisi UU Pemiluekologialih fungsi lahanpelestarian lingkunganPutusan Mahkamah Konstitusi terkait Ibu Kota Negara (IKN) dan status JakartaAncaman alih fungsi lahan di KaranganyarRevisi Undang-Undang Pemilu dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)Peran dan kehadiran negara untuk masyarakatKodifikasi hukum pemilu untuk masa depan demokrasi IndonesiaPenyelesaian revisi UU Pemilu pada tahun iniRancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) dan otonomi ekonomi daerahSinkronisasi tata ruang dan ancaman terhadap lahan sawah produktif di Solo RayaRegulasi teknis dan koordinasi antarprovinsi terkait kebijakan pelat kendaraan di Sumatera UtaraPemulihan administrasi kependudukan dan pertanahan pascabencanaPenataan hukum kepemiluan melalui kodifikasi untuk memperkuat demokrasiTransparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pengawasan dana transferPerhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam proses pemindahan ASN ke IKNStatus Jakarta sebagai Ibu Kota NegaraKeberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)Ancaman alih fungsi lahan pertanian di KaranganyarDampak investasi di kawasan Lereng LawuSoliditas DPC PDI Perjuangan Kota SurakartaKodifikasi Undang-Undang PemiluKeragaman kebutuhan dan dinamika pemilihan umumpenyembelihan hewan kurbanpartisipasi politiktradisi agamaIbu Kota NusantaraPutusan Mahkamah KonstitusiPresidential ThresholdKepemimpinan Partaiperan sosial perempuanpemberdayaan perempuanperubahan kondisi masyarakatPenyelenggara PemiluOptimalisasi KinerjaPDIPdana transfer ke daerahuang polisi kepada mahasiswaSoekarno Run SOC 2026PPPK dan PPPK paruh waktuprogram MBGaksi kurban PDIP Solokuota keterwakilan perempuan 30 persenpartai politikkesulitan pemenuhan kuotapenggunaan anggarankualitas pelayanan publikakuntabilitas pemerintahanjabatan wakil ketua komisi II DPR RIpengangkatan ketua DPC PDIP Solopenggantian FX RudyPT 5 Persenkritik KPDkeuntungan elitepemilihpemilihan legislatifdapil solodominasi partainyaleg dprpemilu legislatifdana transfer daerahanggaran pendapatan dan belanja negarademokrasikebebasan berbicararepresentasi generasi mudarepresentasi perempuanpembentukan pengurus PACpilpresKaesang Pangarepdigitalisasi perlinsosdata kependudukanbantuan sosial tepat sasaranpilihan umum 2024calon legislatifDAPD Jawa TengahPartai Demokrasi Indonesia Perjuangandatawartawankemunafikankebebasan perspemilihan ketua DPC PDIP Solopergantian kepemimpinanpolitik lokalPemilihan PresidenPemilihan Langsung oleh RakyatKursi Kepresidenanhubungan kerjaPPPK paruh waktupenunjukan ketua DPC PDIP Soloisu ijazah Jokowipelantikan DPRkomposisi Komisi II DPRposisi Jokowi dan Kaesang di PSIkasus PPN 12 persenusulan Solo sebagai daerah istimewakoalisi PDIP-Demokratpembahasan RUU Pemilu dan RUU ASNideologi partaikaitannya dengan tersangka KPKpemantauan demonstrasiusulan ibu kota provinsi baruDaerah Istimewa Surakarta
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikkelestarian lingkunganadministrasi publikkesejahteraanekonomilingkungansosialhukumpemerintahankorupsiadministrasikeuangan negarakesehatansenibudayakeamanan dataanggaranpelayanan publikkebudayaanliterasitradisipertaniankemasyarakatanpemiludemokrasipartai politikteknologimediakepemimpinanpartai
—
Kontroversi & Entitas
59
Kontroversi
138
Entitas
High 3Med 33Low 13
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 10
- Organisasi
- 7
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 57 tahun
- Aktif Sejak
- 1972
—