Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Sulawesi Tenggara
- Usia
- 63 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
40Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Andi Sumangerukka sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara tergolong kurang meritokratis. Riwayat pendidikan SMA belum cukup memberikan gambaran kesesuaian dengan jabatan gubernur. Keterbatasan data riwayat pekerjaan dan organisasi menyulitkan penilaian yang lebih komprehensif.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif180 artikel
+116·61−3
—
Liputan & Sumber
49media unik
- fajar sultra16%
- Kendariinfo13%
- Kendari Terkini9%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pemberian jabatan dan pelantikan pejabatPembangunan infrastruktur jalanProgram beasiswa dan pendidikanPengelolaan aset daerahPemberdayaan petani dan program sosialPengendalian harga dan hilirisasi kebutuhan pokokPeningkatan layanan kesehatanPemerintahan bersih dan anti korupsiKebijakan parkir di kantor gubernurPengelolaan tenaga kerja PPPKinfrastrukturpendidikankebijakan publikpembangunanpajakbirokrasikesejahteraanekonomiPembangunan infrastrukturKesejahteraan ASNPertanianAkuntabilitas APBDMudik GratisPengadaan Ambulans LautTHR dan BHRPengurangan PPPKKeselamatan MudikSeleksi PejabatHunian Layak HuniHemat EnergiAnggaran DaerahBantuan SembakoSeleksi Kepala SekolahPerbaikan JalanBank DataPemerintahan BersihBeasiswaKolaborasi Pembangunanpemutaran lagu Indonesia Raya di tempat umumupacara Hari Pahlawan ke-80persiapan venue STQH Nasional XXVIII 2025silaturahmipemprov sultrapjs gubernursinergi pembangunan produktif untuk Sultra Sejahterapemangkatan pejabat tinggi provinsipenekanan profesionalitas ASNdistribusi bantuan sosial benih kelapa dan seragam sekolahrombakan struktur pejabat dan anti titipanPerombakan kabinet pemerintahan provinsiPenetapan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas menjadi pejabat definitifPenunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DaerahAparatur Sipil NegarapengabdianprofesiLatsar CPNSPelantikan Penjabat Sekretaris DaerahPemerintahan Daerahpencetakan sawahjanji program 100 hari pertama pemerintahanKunjungan ke KPKPerombakan pejabat daerahPelantikan pimpinan tinggi pratamaApel perdana gubernurSilaturahmi pasca terpilihSosialisasi dan penyaluran beasiswa LPDP-CSU TiongkokPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk masa depan daerahTata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsiPenguatan program ketahanan pangan daerahPenataan sumber daya manusiaProgram beasiswaPemenuhan kebutuhan daerahPencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13Tata kelola keuangan daerahSafari RamadhanKepedulian sosialPencapaian opini WTP-PSH ke-13 oleh Pemprov SultraKomitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabelPencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluargaPelaksanaan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas bersama KPKsinergi pusat-daerahpembayaran rapel gaji PPPK paruh waktubeasiswa untuk pelajar kurang mampupengangkatan dan integritas pejabat pemerintahpeningkatan disiplin dan integritas ASNsistem merit dalam karier ASNperbaikan infrastruktur jalanprogram kesehatan dan sosial (sunatan massal, operasi katarak)studi dan pembangunan perumahan kemensoskebijakan pertambangan dan lingkungantata keuangan dan akuntabilitas (rekomendasi BPK)Optimalisasi PADPerbaikan Tata Kelola APBDStrategi Peningkatan Pendapatan DaerahPemulihan WTP (Pengurangan Pajak dan Biaya)Sinergi Pemerintah dan DPRDpenguatan UMKMstrategi meningkatkan PADraker APPSIarah pembangunan2027pelaporan keuanganakuntabilitas publikpenghargaan WTP-PSHtantangan berat kepala daerahketerbatasan anggaran daerahkesejahteraan masyarakatpengadaan barang dan jasakesejahteraan sosialprogram kelautanakselerasi program kelautanRakornas KKP 2026kerusakan jalanperbaikan infrastrukturintervensi gubernurCar Free Daykebijakan transportasigaya hidup sehatlingkunganmusim keringdistribusi mesin alkonbantuan pendidikanprogram penggarisstabilisasi hargapidana kerja sosialkerjasama antara pemprov dan kejatipendapatan daerahAPBD-P 2026pengamanan asetkerjasama dengan jaksalahan 72 hektartarget pendapatanEkspor feronikel ke TiongkokPartisipasi dalam Rakornas KKP 2026Peluncuran program SIGAP pajakPemantauan aset pemprov dan penyusutan lahan di Nanga-Nanga
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpendidikankesehatanpemerintahan bersihkorupsikeuanganekonomireformasi birokrasipolitiksosialbudayaolahragaadministrasianti korupsipemerintahanbirokrasipertanianhukumsumber daya manusiapembangunanketenagakerjaanlingkunganbantuan sosialpajak
—
Kontroversi & Entitas
15
Kontroversi
73
Entitas
High 3Med 6Low 6
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 1
- Rentang Karir
- 3 tahun
- Aktif Sejak
- 1979
—