Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara ke-2

DPR RI
Fraksi
Provinsi
—
Usia
57 tahun
Gender
Perempuan
—

Skor Merit

55Kurang Meritokratis

Penilaian meritokrasi Anas Urbaningrum menunjukkan relevansi terbatas antara latar belakang pendidikan, pengalaman, dan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Pengalaman di bidang politik dan organisasi kemahasiswaan memberikan dasar, namun jabatan ketua umum partai memerlukan kompetensi yang lebih luas dari sekadar pengalaman politik praktis. Keterbatasan data mengenai lembaga dan partai sebelumnya juga mempengaruhi penilaian.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Negatif408 artikel
+92·236−80
—

Liputan & Sumber

124media unik
  • detikNews14%
  • Merdeka.com7%
  • DATA TEMPO5%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

politikkorupsikebijakan publikekonomikemiskinankoperasibencanainfrastrukturPembebasan dari penjaraKasus korupsi HambalangKarier politik pasca-bebasPartai Kebangkitan Nusantara (PKN)Hubungan dengan Partai Demokrat dan SBYPencabutan hak politikPernyataan 'gantung di Monas'Dukungan calon presidenhukumpemilupartai politiksosialketahanan panganSEPIM 2025Agenda Umat dan BangsaKebijakan PendidikanKebijakan EkonomiKebijakan SosialKebijakan HukumKebijakan PembangunanKebijakan Pangankorupsi simulatorkasus Centurypenghentian penyidikan sementarasprindik bocorregenerasi partaiKasus HambalangKritik dari Partai DemokratPotensi kembali ke politikSurvei PKNSilaturahmi dengan SBYDemonstrasi 'Gantung Anas di Monas'Putusan Kasasibergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)kembali ke dunia politikkarier politikPembebasan dari penjara dan penyambutan oleh simpatisanPerayaan hari ulang tahun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)Pembagian bantuan sosial atau bingkisan kepada pengemudi ojek onlineTanggapan terhadap pernyataan politik Megawati mengenai penguasa yang dianggap mirip Orde Baruhibah rumah mewahpenyitaan asetTNI AUpolitik kejamkasus Anas UrbaningrumPemilihan Presiden 2024Bakal calon presidenBalas dendam politikpidato politikkeadilaneksekusi hukumpembebasanKebebasan dari penjaraKasus korupsi dan vonis pengadilanAncaman membongkar rahasia politik setelah bebasKembali ke panggung politik melalui PKNDukungan terhadap UMKM dan revolusi sehatAktivitas setelah bebasKunjungan solidaritas dan bantuan bencanaKritik terhadap penunjukan direksi perusahaanDukungan dari loyalis politikPerseteruan politik dan isu koalisiPenetapan status tersangkaPengurangan vonis hukumanKritik terhadap komitmen pemberantasan korupsiPotret lawas saat menjabat sebagai Ketua Umum Partai DemokratPilihan untuk lebih fokus pada keluargaKeengganan untuk berbicara mengenai politikPutusan Mahkamah Konstitusi terkait calon legislatif perempuanKritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahRevisi undang-undang pilkadaUsulan KPK mengenai capres dari partai politikPilkada tanpa batas ambang suaraDeklarasi dukungan politikkasus korupsimaaf kepada SBYsilaturahmi dengan KAHMIkebebasan politikusul perjalanan diplomatik Prabowo Subianto ke Irantemui Donald Trump di ASsurat jelang bebas dari penjarakezaliman dan kriminalisasibebas penjaraketum PKNtantangan KPKpidatokolam politikpemberantasan korupsipenuntutan hukumhak politikdukungan pilpres 2024perampilan BUMNevaluasi pilkadakekayaan dan KPKkontroversi motor listrikbencana alamkemaslahatan publikdinamika politik 2024pernyataan gantung di Monasstruktur internal partiKepemimpinan PKNPolitik ElektoralHubungan dengan SBYPilkada dan Pilegpendaftaran partai politikkontroversi hukuman koruptorstrategi politik Pilpres 2024korupsi kasus Anggrekkepemimpinan Partai Demokratkongres partaikebebasan bersyarat (parole)hubungan dengan SBY dan PDIPdinamika politiktuduhan korupsipemilu 2024komparasi dengan tokoh lainsejarah politikpartaimaterial presidenserangan politikkolaborasi aktivispindahan ke SukamiskinRamadhanaturan sumbangandana hajikeneutralan partaikezalimankriminalisasikembali ke politikwawancara eksklusifkebebasan hukumceraikan partai Demokratkonflik dengan SBYpengajuan kasasigenerasi muda HMIziarah ke makam ayahpemilihan ketummunaslub partaipertemuan dengan mantan presidenpartai kebangkitan nusantarapemilihan ketum PKNmunaslub PKNorasi politik di Monaskemungkinan pertemuan dengan SBYmotivasi politikpemuda HMIpenurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowokabinet gemukkebutuhan dasar rakyatlima langkah perbaikan pemerintahanraih kepercayaan publikrating persetujuan pemerintahkinerja pemerintahusulan perbaikanjanji kampanyeevaluasi kabinetsurvei kepuasan pemerintahanusul lima langkah perbaikankesehatan mentalgangguan tidurnafsu makansurvei kepuasan pemerintahan Prabowodialog kebangsaanPKNPilpres 2024arahan partaipenyidikan KPKkepuasan publik terhadap pemerintahanusulan perbaikan kebijakankebebasan dari kasus hukumreaksi tokoh politikpengawasan partai politik oleh mahasiswapersiapan pemilujanji gantungMonasayam gratispeternaksurvei kepuasan pemerintahinput untuk Prabowoputusan MKpenghapusan PTpernyataan Budi Arieperubahan 2029pengunduran diri dari PKNpromosi demokrasimodifikasi cuaca politikstabilitas politikkasus Antasari Azharperubahan sebelum 2029kritik terhadap pemerintahtekanan politikdemokrasikebebasantahun politikpernyataanucapan BWbuka-bukaandesildata Badan Pusat Statistikperbaikan data statistikkebakaran hutanpolitik taktismimbar akademikpencalonan legislatifkepemimpinan partaikembalinya ke dunia politikrelasi dengan SBYkritik terhadap SBYpidato Jeddahbank duniaKPKpembebasan tahananjanji gantung di Monasdukungan partai
—

Kategori Pemberitaan

politikkorupsikebijakanekonomiHukumPemilusosialdemonstrasikehidupan pribadipartai politikorganisasikeadilanhak asasi manusiamediapartaipemilihan ketumpublikpemerintahankesehatanpendidikan politikpertaniansurveiinfrastrukturbisnisstatistiklingkunganakademisi
—

Kontroversi & Entitas

117

Kontroversi

142

Entitas

High 37Med 56Low 17
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
5
Organisasi
2
Pendidikan
5
Rentang Karir
26 tahun
Aktif Sejak
1987
—