Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- (sejak 2025) (hingga 2025)
- Provinsi
- —
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
50Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Agus Suparmanto menunjukkan relevansi terbatas. Pengalaman sebagai Menteri Perdagangan relevan, namun latar belakang pendidikan dan transisi ke jabatan partai menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip meritokrasi. Keterbatasan data mengenai detail pekerjaan sebelumnya juga mempengaruhi penilaian.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif345 artikel
+136·121−88
—
Liputan & Sumber
121media unik
- Kompas.com9%
- SINDOnews Nasional9%
- Tempo.co5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
pemilihan ketua umum PPPkonflik internal partaikoalisi dengan pemerintahtarget ekspor perdaganganpenguatan pesantrendualisme PPPrekonsiliasi internal partaikepengurusan PPPpolitik keumatanpesantrenkebijakan partaikonflik internal PPPgugatan perdata oleh kaderdualisme partaimusyawarah nilai Islampolemik kepengurusan PPPdinamika internal partaipolitik partaiperselisihan internal PPPkepengurusan partaimuktamar PPPgugatan hukumdukungan partiblunder Amir UskaraSengketa kepengurusan partai politikRencana gugatan hukum terhadap keputusan menteriDukungan kader partai di luar negerikepemimpinan PPPmuktamar partaidukungan DPWislah partaiGugatan hukum oleh kader partaiPenyerahan Surat Keputusan (SK) ke Kementerian HukumDukungan politik dari pengurus daerahDinamika dan dualisme kepengurusan partaigugatan kader partaibantuan hukumkeputusan DPP PPPpemilihan ketua umumsengketa internal partaikaderisasi partaistatus non-partaiGugatan kader PPPTuntutan pemberhentian pengurusDukungan calon Ketua Umum PPPMuktamar X PPP 2025Profil dan riwayat pendidikan tokoh politikPemilihan Ketua Umum PPP pada Muktamar XKonflik internal dan dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Gugatan hukum oleh kader PPP di Pengadilan Negeri Jakarta SelatanDugaan pelanggaran AD/ART dalam pemilihan Ketua UmumPenolakan terhadap SK Menteri Hukum untuk kubu MardionoKepemimpinan partai politikPengesahan kepengurusan partaiMuktamar X PPPHarta kekayaan pejabatPertemuan perdagangan internasional AEM-METIPengesahan kepemimpinan partaiBantahan dualisme kepengurusan kepemimpinan PPP dinamika politik internal PPP klaim legalitas ketua umum dukungan politikrekonsiliasi internal PPPkekayaan pribadikepemimpinan partaipemilihan ketum PPPpercetakan parti PPPupaya menyelamatkan PPPdukungan Gus Yasinperkara hukum Gugatan PIDANkeutuhan partaidukungan kepemimpinan PPPpilihan ketua umum PPP 2025-2030pelaporan ke Polda Metro Jayaprestasi dan industri anggarislah antar-faksi PPPdualisme kepengurusan PPPAD/ART pencalonanKepengurusan Partai PPPMahkamah PartaiDualisme Kepemimpinan Partaipalsuan KTA dan stempel partaigugatan SK pengurus PPPintervensi Menkum Hukum dan Hak Asasi Manusiapolemik partaipelaporan ke polisidukungan politikgugatankepemimpinanpolitikIslah Nasional PPPAkhir Dualisme PPPdugaan pelanggaran hukumMusyawarah Nasional PB IKASI 2026Pemilihan Ketua Umum PB IKASIaklamasi pemilihan ketum PPPdaftar pengurus PPPkesepakatan partaipemilihan kepengurusan Munas Yogyakartainternasionalisasi Anggar Indonesiapemimpin PPPkualitas pemerintahanmunas pb ikasi 2026olahragakehadiran sekda acehketua umum PPPpelaporan harta kekayaansengketa kepemimpinan partaigugatan ke PTUNkebijakan internal partaiCalon Ketua Umum PPPSuksesi kepemimpinan partaikepemimpinan gandaPelaporan ke polisi oleh kader PPPPemilihan Ketum dan Sekjen PPPPolitik internal Partai Persatuan Pembangunansurat taj yasinaturan pppktaorganisasi pppperubahan struktur kepemimpinanpencalonankonflik partaihubungan dengan PPPSurat Keputusan baru tentang Kemitraan Publik-PrivatPengangkatan ketum dan wakil Kemitraan Publik-PrivatrekonsiliasiKepemimpinan Partai Persatuan PembangunanSurat Keputusan MenkumhamUnifikasi kubu Mardiono dan Agus SuparmantoKoalisi politik PPPkarier politikjabatan menteri perdagangandukungan politik dari daerahkebijakan imporRekonsiliasi antar kubuKeputusan Kementerian Hukum dan HAMDukungan regional (Jawa Barat, Jawa Timur)Organisasi olahraga IKASIdualisme kepemimpinan PPPkembali ke Senayankrisis kepemimpinanaklamasipengisian kursi sekjen PPP
—
Kategori Pemberitaan
politikinternal partaikebijakanekonomiagamarekonsiliasihukumpartaikontroversiorganisasikonflik internalpemerintahanpartai politikkorupsiolahragakepartaiankeuangan publikinfrastrukturpartai-politikperdagangankepemimpinanpemilu
—
Kontroversi & Entitas
71
Kontroversi
112
Entitas
High 22Med 30Low 12
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 3
- Pendidikan
- 2
- Rentang Karir
- 6 tahun
- Aktif Sejak
- 2019
—