Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Gorontalo
- Usia
- 68 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
50Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Adhan Dambea sebagai Wali Kota Gorontalo menunjukkan relevansi terbatas. Pendidikan beliau mencakup ilmu sosial dan hukum, namun riwayat pekerjaan tidak tersedia, sehingga sulit menilai pengalaman manajerial atau pemerintahan yang relevan. Pengalaman organisasi di partai politik memberikan wawasan tentang dinamika politik lokal.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif324 artikel
+147·136−41
—
Liputan & Sumber
48media unik
- Gorontalopost.co.id18%
- Go-Pena16%
- read.id14%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Sistem meritokrasi dan evaluasi kinerja pejabatKebersihan kota dan pengelolaan sampahPengembangan ekonomi lokal dan UMKMPenertiban minuman keras (miras)Pembangunan dan penataan infrastruktur kotaPemberantasan mafia obatPerlindungan anak dan pembinaan keagamaanTata kelola pemerintahan dan birokrasi yang responsifPenanganan masalah sosial dan kemanusiaanHubungan antar lembaga dan penegakan hukumKerukunan antar umat beragamainfrastrukturUMKMkesehatanpendidikankeamananlingkungankebijakan sosialpemerintahan daerahPemberantasan korupsiPendidikan dan keagamaanPengembangan UMKMPenataan kota dan ketertiban umumManajemen pemerintahan dan ASNKebijakan sosial dan moralPengelolaan aset daerahHubungan politikperang terhadap miraskesejahteraan nelayanpersatuan masyarakatpenguatan regulasi daerahperan masyarakatpersatuanperingatan HUT Kota Gorontalokegiatan budayapemberdayaan komunitasoperasi SKY Biliardtawaran uang ratusan juta untuk longgarkan miraspembangunan kantor wali kota di eks terminal 42petak bangunan bersertifikat di lahan eks terminal 42penguatan penegakan hukumperubahan jam kerja bagi gurupenggunaan trotoarpergantian ketua DPRDpelunasan hutang ASNsiskamlingdemo BSGpertumbuhan ekonomiBPJS Ketenagakerjaanperlindungan sosiallarangan penjualan ehabon kepada anakrokok tanpa cukaiaset daerah BSGsaham BSGpolemik trotoardisiplin ASNPelayanan publikPenanganan banjirPemindahan makamRadikalisme dan gawaiInfrastruktur jalanKolaborasi dengan pemerintah pusatLapor Pak WaliLarangan minuman kerasPembangunan kantor wali kotaEdukasi perlindungan sosial dan keamanan masyarakatBahaya kosmetik tanpa izin POMSilaturahmi dengan wargakemajuan kotaperesmian museumpeningkatan pelayananpenghormatan deklaratorketidakhadiran pejabatperingatan harkitnasPemberian gelar Bapak UMKMPemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Penindakan hukum terhadap kontraktor penunggak TGRRencana penyusunan Perda Anti LGBTPeresmian tiga nama jalan baruPencapaian 6 medali di Germas SAPA 2025Penyelenggaraan dan penambahan bonus Pencak Silat Wali Kota Cup 2025pemberdayaan nelayanpenegakan hukum terhadap kontraktormanajemen keuangan daerahprioritas pendidikan anakasuh parentingpeningkatan taman dan ruang terbuka hijaudukungan terhadap pedagang jalanankunjungan ke KPK untuk pengawasan proyek strategisgugatan status pencalonanpernyataan mengenai BPKnegoiasi dengan BSGusaha kopi keluargapenghargaanapresiasikolaborasi DPRD dan Pemkotkolaborasipembangunan nelayankampung nelayan Leato Selatanperbaikan jalanlayanan kesehatandonor darahrehabilitasi kantor PMIkebijakan LGBTacara PENAS XVIIrevitalisasi kota tuafestival kulinerekonomi malamprogram street foodpenerimaan PBBpenerimaan SPMBKKN UGMbantuan sosial Ramadanpengelolaan anggarankasus KONIinspeksi mendadak di Dinkes Kota Gorontaloapresiasi kehadiran pegawaipermintaan diperiksa oleh Kejati Gorontalopelarangan ASN live media sosial saat jam dinasbantuan sosialekonomikebijakan pemerintahkelayakan sekolahuji masuk sekolahgaji ASNMall Pelayanan Publik Kota Gorontalotarget penyelesaian 20 Februari 2027infrastruktur publikizin resmiASNprosedur administratifpemberantasan miraskerjasama dengan kepolisiansambutan KapolrestaPertemuan Tiga SahabatHUT ke-18 BolselSinergi Antardaerahpolitiknostalgiapenganiayaanpengeroyokanupaya pemberantasanpengaruh mirasprestasi MTQstatus cagar budaya bangunan bekas kantor pospembangunan MPP (Multi Purpose Park)target PAD dan APBD Kota Gorontalo 2027Perda LGBT dan keamanan masyarakatpenanganan banpres dan pembangunan GOR serta stadionpenjelasan kewajiban pajak wargaretribusi sampah non-tunaiimplementasi SDGs berbasis partisipasi masyarakatpembangunan infrastrukturkinerja lurahtarget PADketergantungan dana transferpurna baktisekdadukung calon gubernurpembangunan infrastruktur jalanKUA-PPAS 2027kesejahteraan masyarakatperingatan puskesmasproyek jalanpembatalan cagar budayapemanfaatan trotoarstandar konstruksiwaktu pelaksanaansilaturahmidukungan UMKMkopi lokalperan Rusli Habibie di DPR RIkontribusi untuk daerahpenyaluran bantuan UMKMsinergi pembangunan daerahkeamanan pasarkekerasan di tempat umumpembukaan gedung baru rumah sakitperkuatan layanan kesehatankontribusi kepada infrastruktur kesehatanpelaporan akun media sosialpenyelidikan terkait laporan keluarga pahlawanpencabutan SK eks rumah jawatan kantor posteguran terhadap anggota DPRD karena terlambatkekerasan dalam rumah tanggakunjungan ke korbanpenghargaan untuk Gorontalodisiplingotong royongkep Pramukaankemerdekaankarya nyatapembangunan Kota Gorontalokerjasama wargapenghancuran miraspembangunan kotarekomendasi GHMkehadiran dalam kegiatan Pemkotpotongan TPP ASN 2 persenpembangunan ekonomi malamstreet foodHadiah bonus untuk paskibrakaDukungan terhadap UMKM di Cokroaminoto dan AndalasPerbaikan infrastruktur jalan PalmaPengangkatan pejabat eselon III dan IVJam kerja fakultatif untuk ASNKegiatan buka puasa bersama anak pantiProgram pengelolaan sampah dan retribusiImplementasi TPP berbasis kinerjaPenggantian istilah Pasukan Kuning menjadi Pasukan Gerakan KebersihanKonflik dengan ormas mengenai proyek kampung nelayanProyek presiden yang dihalaangi oleh ormasTindakan terhadap pejabat RSAS yang menghambat pelayananpencabutan SK 2025Pembangunan infrastruktur dan PADPenegakan hukum terhadap pungli UMKMPembatasan penggunaan HP anak dan sanksi untuk pemabukPenataan SKB menjadi pusat kegiatan terpaduPenegakan prinsip tidak ada kompromi dalam masalah mirasKonflik proyek kampung nelayan dengan Ormas GRIB Jaya
—
Kategori Pemberitaan
Tata Kelola PemerintahanKebijakan PublikEkonomiInfrastrukturSosialLingkunganHukumKesehatanPendidikanPolitikkebijakanKorupsiPemerintahankebudayaanmasyarakatkeamanankeuangandisiplinpelayanan publiksosial kemasyarakatanpembangunanpenghargaanolahragakesejahteraanmaritimkerjasama interlembagasupervisikoordinasi daerahdaerahadministrasikebijakan sosialkemasyarakatanUMKM
—
Kontroversi & Entitas
69
Kontroversi
140
Entitas
High 14Med 43Low 9
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 2
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 40 tahun
- Aktif Sejak
- 1989
—